alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Monday, August 15, 2022

Sanksi Pemda Diabaikan, Pabrik Pengolahan Bulu Ayam Membangkang

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – PT Braja Cakra Buntara (BCB), perusahaan pengolahan bulu ayam di Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis kembali mengabaikan sanksi yang telah dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto. Bau busuk yang dikeluarkan perusahaan ini, juga masih sangat menyengat.

Kepala DLH Kabupaten Mojokerto Zaqqi mengatakan, manajemen perusahaan pengolahan bulu ayam ini ternyata tak memiliki iktikad baik dalam memetuhi dan memenuhi sanksi yang dijatuhkan. ’’Hasil klarifikasi pihak pabrik, ternyata tidak ada progres sesuai janjinya saat audensi dengan DPRD,’’ ungkapnya.

Menurutnya, dari sepuluh sanksi yang dijatuhkan sebelumnya, pabrik pengolahan bulu ayam menjadi tepung untuk pakan ternak ini hanya memenuhi satu sanksi saja. Perusahaan hanya melaporkan jika sudah memiliki perjanjian kerja sama pengolahan limba B3 dengan pihak ketiga yang berizin. ’’Satu poin itu saja. Lainnya belum. Termasuk soal tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 juga kondisinya masih tidak layak,’’ katanya.

Baca Juga :  Polemik Penjaringan Sekdes Mojokembang Bakal Berlanjut ke Jalur Hukum

Sejumlah sanksi yang tak dipatuhi di antaranya, perusahaan tidak melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan secara berkala setiap enam bulan sekali dan tidak melakukan pengolahan air limbah domestik.

Padahalm sesuai pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan. Perusahaan ini juga tidak dilengkapi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan surat kelayakan operasional (SLO). ’’Dari situ teguran keras kembali kita lakukan. Kalau tidak ada perubahan, kita akan laporkan DLH provinsi agar ditutup. Masalah limbah B3 memang tidak sesederhana itu, kalau tidak dikelola dengan baik, akan bermasalah,’’ bebernya.

Lagi-lagi, DLH pun memberi peringatan pada perusahaan agar dalam waktu dekat bisa berbenah. Peringatan kali ketiga ini dilayangkan dengan tenggang waktu yang tidak lama dan harus ditindaklanjuti. ’’Kalau memang masih tetap saja, termasuk tidak ada iktikad baik, dan dikenakan sanksi hukum lebih berat,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Presiden Imbau Masyarakat Atur Jarak Antarkehamilan Ibu

Hingga detik ini, nyali pemerintah menindak pabrik pengolahan bulu ayam tengah diuji. Selain belum menuntaskan sanksi administratif yang dijatuhkan, hingga kini bau menyengat yang ditimbulkan juga kian terasa hingga menyasar pemukiman. Bau busuk ini kerap menghampiri warga. ’’Belum ada perubahan, sampai sekarang, baunya masih tetap keluar,’’ ungkap Nurhuda, salah satu warga yang kerap melintas di kawasan ini. (ori/ron)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – PT Braja Cakra Buntara (BCB), perusahaan pengolahan bulu ayam di Desa Sidorejo, Kecamatan Jetis kembali mengabaikan sanksi yang telah dikeluarkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mojokerto. Bau busuk yang dikeluarkan perusahaan ini, juga masih sangat menyengat.

Kepala DLH Kabupaten Mojokerto Zaqqi mengatakan, manajemen perusahaan pengolahan bulu ayam ini ternyata tak memiliki iktikad baik dalam memetuhi dan memenuhi sanksi yang dijatuhkan. ’’Hasil klarifikasi pihak pabrik, ternyata tidak ada progres sesuai janjinya saat audensi dengan DPRD,’’ ungkapnya.

Menurutnya, dari sepuluh sanksi yang dijatuhkan sebelumnya, pabrik pengolahan bulu ayam menjadi tepung untuk pakan ternak ini hanya memenuhi satu sanksi saja. Perusahaan hanya melaporkan jika sudah memiliki perjanjian kerja sama pengolahan limba B3 dengan pihak ketiga yang berizin. ’’Satu poin itu saja. Lainnya belum. Termasuk soal tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 juga kondisinya masih tidak layak,’’ katanya.

Baca Juga :  Kejati Bali Tahan Anak Mantan Sekda Buleleng Atas Korupsi dan TPPU

Sejumlah sanksi yang tak dipatuhi di antaranya, perusahaan tidak melaporkan pelaksanaan dokumen lingkungan secara berkala setiap enam bulan sekali dan tidak melakukan pengolahan air limbah domestik.

Padahalm sesuai pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setiap usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan. Perusahaan ini juga tidak dilengkapi persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah dan surat kelayakan operasional (SLO). ’’Dari situ teguran keras kembali kita lakukan. Kalau tidak ada perubahan, kita akan laporkan DLH provinsi agar ditutup. Masalah limbah B3 memang tidak sesederhana itu, kalau tidak dikelola dengan baik, akan bermasalah,’’ bebernya.

Lagi-lagi, DLH pun memberi peringatan pada perusahaan agar dalam waktu dekat bisa berbenah. Peringatan kali ketiga ini dilayangkan dengan tenggang waktu yang tidak lama dan harus ditindaklanjuti. ’’Kalau memang masih tetap saja, termasuk tidak ada iktikad baik, dan dikenakan sanksi hukum lebih berat,’’ ujarnya.

Baca Juga :  Dengan JKN Penyakit Asam Lambung Teratasi
- Advertisement -

Hingga detik ini, nyali pemerintah menindak pabrik pengolahan bulu ayam tengah diuji. Selain belum menuntaskan sanksi administratif yang dijatuhkan, hingga kini bau menyengat yang ditimbulkan juga kian terasa hingga menyasar pemukiman. Bau busuk ini kerap menghampiri warga. ’’Belum ada perubahan, sampai sekarang, baunya masih tetap keluar,’’ ungkap Nurhuda, salah satu warga yang kerap melintas di kawasan ini. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/