alexametrics
24.8 C
Mojokerto
Sunday, May 22, 2022

Mantan Kades Ditahan, Terseret Proyek Pavingisasi dan Penahan Tanah

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Desa (Kades) Sumberwuluh, Kecamatan Dawarblandong, Rabu (24/3).

Riyantono, 43, ditahan setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) senilai Rp 274 juta. Tersangka ditahan di Lapas kelas II-B Mojokerto.

’’Penahaan ini setelah kami menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka Kades Sumberwuluh, terkait korupsi Dana Desa tahap I dan II TA 2018,’’ ungkap Kajari Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono, dalam rilisnya.

Tersangka dijebloskan ke tahanan oleh jaksa penuntut umum (JPU) setelah berkas penyidikan kasus korupsi mantan Kades Sumberwuluh periode 2013-2019 ini telah dinyatakan lengkap atau P-21. Pelimpahan tahap dua oleh penyidik Satreskrim Polresta Mojokerto ini dilakukan Rabu (24/3) di Kantor Kejari Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko.

Gaos menjelaskan, dugaan korupsi ini terjadi pada 2018 lalu. Saat itu Desa Sumberwuluh mendapatkan transfer dari pemerintah berupa DD tahap satu dan dua senilai Rp 438.576.600. ’’Sebagaimana RABDesa, dana tersebut digunakan untuk mengerjakan lima paket pekerjaan bidang pembangunan,’’ katanya.

Rinciannya, pembangunan tembok penahan tanah (TPT) Dusun Selogendogo senilai Rp 55.447.100, TPT Dusun Geneng senilai Rp 103.094.800, pembangunan saluran air di Dusun Jombangan, senilai Rp 132.256.200, pembangunan drainase di Dusun Selogendogo, senilai Rp 99.158.100, serta pembangunan jalan paving Dusun Selogendogo senilai Rp 58.730.800.

Baca Juga :  Tak Ber-IMB, 48 Rumah Pengembang Ahsana Group Disegel Satpol PP Kota

Dugaan korupsi muncul, kata Gaos, setelah lima paket proyek bersumber dari anggaran DD senilai Rp 438.576.600 tidak ada yang tuntas. ’’Bahkan, dua paket pembangunan, yakni, pembangunan TPT Dusun Selogendogo dan pembangunan jalan Paving Dusun Selogendogo, tidak dikerjakan atau fiktif,’’ tegasnya.

Terungkap, anggaran yang telah dilakukan penarikan tunai dari rekening kas desa oleh tersangka tidak sepenuhnya dipergunakan untuk melakukan pembayaran pekerjaan. ’’Oleh tersangka juga dipergunakan untuk berjudi dan kepentingan pribadi,’’ tandasnya.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Mojokerto Indra Subrata menambahkan, modusnya tak berbeda dengan kasus yang kerap ditangani kejaksaan. Tersangka melakukan mark-up anggaran pembangunan di lima proyek tersebut.

Tersangka membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi seolah-seolah pekerjaan proyek tuntas seratus persen. Namun, aksi kades dua periode itu tak bisa berjalan mulus. Setelah audit tahunan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Mojokerto menemukan ketidaktuntasan pekerjaan yang berakibat pada kerugian negara.

Hasil audit menunjukkan, pengerjaan lima proyek tersebut tidak sesuai dengan ABDes Bidang Pembangunan. ’’Perbuatan yang diduga dilakukan Riyantono selaku Kepala Desa Sumberwuluh periode 2013-2019 mengakibatkan kerugian kuangan negara senilai Rp 274.053.584,50,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Tak Pakai Masker, Pengendara Bisa Ditindak

Bersama tersangka, kejari juga menerima sejumlah barang bukti. Diantaranya, rencana anggara biaya (RAB) lima paket proyek tersebut, laporan pertanggungjawaban buku kas, legalisir rekening Bank Jatim, serta sejumlah barang bukti lainnya.

Kasus tindak pidana korupsi DD Sumberwuluh ini sejatinya pernah ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Pihak Inspektorat sempat memberikan rekomendasikan ke Kepala Desa Riyantono selaku penanggung jawab keuangan desa agar mengembalikan rekening kas desa.

Namun, kelonggaran itu diabaikan hingga akhirnya dia berurusan dengan aparat penegak hukum. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tiga jaksa sudah disiapkan dalam mengawal perkara tersebut. ’’Tersangka ini kita titipkan di lapas sampai 20 hari. Nanti diperpanjang lagi. Setelah berkas kita teliti, satu atau dua minggu nanti berkas kita limpahkan untuk segera bisa disidangkan,’’ tuturnya. (ori)

 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Desa (Kades) Sumberwuluh, Kecamatan Dawarblandong, Rabu (24/3).

Riyantono, 43, ditahan setelah diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana Desa (DD) senilai Rp 274 juta. Tersangka ditahan di Lapas kelas II-B Mojokerto.

’’Penahaan ini setelah kami menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka Kades Sumberwuluh, terkait korupsi Dana Desa tahap I dan II TA 2018,’’ ungkap Kajari Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono, dalam rilisnya.

Tersangka dijebloskan ke tahanan oleh jaksa penuntut umum (JPU) setelah berkas penyidikan kasus korupsi mantan Kades Sumberwuluh periode 2013-2019 ini telah dinyatakan lengkap atau P-21. Pelimpahan tahap dua oleh penyidik Satreskrim Polresta Mojokerto ini dilakukan Rabu (24/3) di Kantor Kejari Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko.

Gaos menjelaskan, dugaan korupsi ini terjadi pada 2018 lalu. Saat itu Desa Sumberwuluh mendapatkan transfer dari pemerintah berupa DD tahap satu dan dua senilai Rp 438.576.600. ’’Sebagaimana RABDesa, dana tersebut digunakan untuk mengerjakan lima paket pekerjaan bidang pembangunan,’’ katanya.

Rinciannya, pembangunan tembok penahan tanah (TPT) Dusun Selogendogo senilai Rp 55.447.100, TPT Dusun Geneng senilai Rp 103.094.800, pembangunan saluran air di Dusun Jombangan, senilai Rp 132.256.200, pembangunan drainase di Dusun Selogendogo, senilai Rp 99.158.100, serta pembangunan jalan paving Dusun Selogendogo senilai Rp 58.730.800.

Baca Juga :  Polisi Kerap Razia, Tak Kurang dari Satu Jam, 35 Pengendara Ditilang
- Advertisement -

Dugaan korupsi muncul, kata Gaos, setelah lima paket proyek bersumber dari anggaran DD senilai Rp 438.576.600 tidak ada yang tuntas. ’’Bahkan, dua paket pembangunan, yakni, pembangunan TPT Dusun Selogendogo dan pembangunan jalan Paving Dusun Selogendogo, tidak dikerjakan atau fiktif,’’ tegasnya.

Terungkap, anggaran yang telah dilakukan penarikan tunai dari rekening kas desa oleh tersangka tidak sepenuhnya dipergunakan untuk melakukan pembayaran pekerjaan. ’’Oleh tersangka juga dipergunakan untuk berjudi dan kepentingan pribadi,’’ tandasnya.

Kasi Intel Kejari Kabupaten Mojokerto Indra Subrata menambahkan, modusnya tak berbeda dengan kasus yang kerap ditangani kejaksaan. Tersangka melakukan mark-up anggaran pembangunan di lima proyek tersebut.

Tersangka membuat laporan pertanggungjawaban yang berisi seolah-seolah pekerjaan proyek tuntas seratus persen. Namun, aksi kades dua periode itu tak bisa berjalan mulus. Setelah audit tahunan yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Mojokerto menemukan ketidaktuntasan pekerjaan yang berakibat pada kerugian negara.

Hasil audit menunjukkan, pengerjaan lima proyek tersebut tidak sesuai dengan ABDes Bidang Pembangunan. ’’Perbuatan yang diduga dilakukan Riyantono selaku Kepala Desa Sumberwuluh periode 2013-2019 mengakibatkan kerugian kuangan negara senilai Rp 274.053.584,50,’’ jelasnya.

Baca Juga :  Pemuda Trowulan Ditangkap saat Bawa Setengah Kilogram Sabu

Bersama tersangka, kejari juga menerima sejumlah barang bukti. Diantaranya, rencana anggara biaya (RAB) lima paket proyek tersebut, laporan pertanggungjawaban buku kas, legalisir rekening Bank Jatim, serta sejumlah barang bukti lainnya.

Kasus tindak pidana korupsi DD Sumberwuluh ini sejatinya pernah ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Mojokerto. Pihak Inspektorat sempat memberikan rekomendasikan ke Kepala Desa Riyantono selaku penanggung jawab keuangan desa agar mengembalikan rekening kas desa.

Namun, kelonggaran itu diabaikan hingga akhirnya dia berurusan dengan aparat penegak hukum. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 2 ayat 1, pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tiga jaksa sudah disiapkan dalam mengawal perkara tersebut. ’’Tersangka ini kita titipkan di lapas sampai 20 hari. Nanti diperpanjang lagi. Setelah berkas kita teliti, satu atau dua minggu nanti berkas kita limpahkan untuk segera bisa disidangkan,’’ tuturnya. (ori)

 

Artikel Terkait

Most Read

Senang Bisa Tingkatkan Branding UMKM

Pelajar Soroti Korupsi hingga Kasus NWR

Tetap Produktif Saat Pandemi

Artikel Terbaru


/