25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

Sidang Praperadilan Korupsi CSR, Kejari Kota Mojokerto Bawa Bukti Satu Boks

Gugatan dari Tiga Tersangka Korupsi

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sidang perdana praperadilan tiga tersangka kasus korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) di Pengadilan Negeri Mojokerto kemarin berjalan singkat. Baik kuasa hukum tiga tersangka maupun Kejari Kota Mojokerto hanya menyerahkan naskah dan jawaban permohonan gugatan ke majelis hakim. Padahal, kedua belah pihak sudah menyiapkan sejumlah bukti dan saksi untuk memperkuat gugatan.

Bahkan, Kejari yang diwakili Kasi Pidsus Tarni Purnomo dan Kasubsi Penyelidikan Erwan Adi Priyono sempat membawa satu boks alat bukti berupa dokumen lengkap proses penyidikan dugaan korupsi yang dilakoni tiga tersangka. Pun demikian dari pihak pemohon, dua saksi ahli juga sudah disiapkan untuk menguatkan gugatannya terhadap penetapan dan penahanan yang dianggap tidak sah.

’’Yang jelas kami sudah sangat siap. Dan itu (boks, Red) isinya dokumen-dokumen terkait proses pengusutan korupsi dari awal sampai akhir,’’ terang Kasipidsus Kejari Kota Mojokerto, Tarni Purnomo kemarin. Tarni menjelaskan, dalam boks tersebut berisikan dokumen lengkap proses pengusutan kasus korupsi. Mulai surat perintah penyidikan, penyelidikan, hingga ekspos sesuai tahapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Termasuk Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2021 dan SE MA Nomor 4 Tahun 2016 tentang instansi yang berwenang melakukan penghitungan kerugian negara. Putusan tersebut sebagai dasar kuat kejaksaan dalam memproses kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian negara. ’’Penyidik bisa menetapkan tersangka tanpa penghitungan dulu dari BPK, BPKP. Itu dari putusan MK,’’ tambahnya.

Baca Juga :  Pasangan Perempuan Mendominasi

Sementara itu, kuasa hukum pemohon, Andy Fajar Yulianto bersikukuh penetapan tersangka atas tiga kliennya tidak sah alias cacat hukum. Untuk membuktikan tudingannya, pihaknya telah menyiapkan dua saksi ahli yang akan dihadirkan dalam sidang lanjutan nanti. Keduanya adalah profesional yang ahli di bidang hukum acara dan hukum pidana. Dengan kehadiran dua saksi tersebut, pihaknya optimistis gugatannya bisa dimenangkan. ’’Ada lah, kami ada dua ahli yang kompeten. Nanti akan dihadirkan saat sidang pembuktian,’’ ujarnya.

Penggugat juga menilai penyidikan dan penetapan kliennya oleh kejaksaan terlalu dipaksakan dan cacat dokumen. Di mana, berkas penetapan tersangka dan perintah penahanan tak dilengkapi dengan konsideran, apakah kasus tersebut berdasarkan laporan atau aduan. Di samping itu, tiga isu hukum yang dikorek penyidik juga dinilai tak terbukti.

Mulai dari tidak disetornya DP pekerjaan 5 persen meski sejak awal nilainya sudah dipotong pihak bank sesuai kesepakatan. Lalu pekerjaan revitalisasi jembatan yang tuntas 100 persen, serta verifikasi dari dinas terkait yang juga klir. ’’Nanti alat bukti kami adu di persidangan biar hakim yang menilai,’’ tandasnya.

Baca Juga :  Tersangka Korupsi BPRS Masih Buram

Sebelumnya, tiga tersangka dugaan korupsi CSR mengajukan praperadilan ke PN Mojokerto Selasa (17/1) lalu. Mereka meliputi Direktur CV Rahmad Surya Mandiri, Sulaiman, 62, warga Desa Sambiroto, Kecamatan Sooko, selaku pelaksana proyek. Konsultan perencana sekaligus pengawas proyek, Ardyansyah, 40, warga Desa Mancar, Kecamatan Peterongan, Jombang. Serta Aminudin Jabir, selaku sub kontraktor atau pelaksana lapangan. Mereka menilai penetapan tersangka dan penahanan oleh kejaksaan tidak sah. Penyidikan kasus dianggap terlalu dipaksakan.

Ketiganya meminta supaya pengadilan menggugurkan status tersangka dan membatalkan penahanan. Selain itu, mereka juga meminta kejaksaan dihukum dengan membayar ganti rugi sebesar Rp 1,95 miliar. Terdiri dari Rp 1,5 miliar atas kerugian imateriil karena namanya tercemar. Serta denda Rp 450 juta karena tidak memiliki penghasilan semenjak ditahan. Dalam kasus ini, kejaksaan menyatakan ketiga tersangka diduga terlibat tindak pidana korupsi dana CSR dari bank BUMN.

Berupa revitalisasi Jembatan Gajah Mada, Kota Mojokerto tahun 2021 silam. Dalam proyek senilai 607 juta itu, kejaksaan menemukan kerugian negara sebesar Rp 252 juta. Penyelewengan yang dilakukan antara lain pengerjaan tidak sesuai spesifikasi, mark-up harga batu bata, serta laporan dari konsultan yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Ketiganya ditetapkan tersangka dan langsung ditahan pada 29 Desember 2022 dan 3 Januari lalu. (far/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/