alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Pol PP Segel Tujuh Reklame Liar

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penertiban bangunan dan reklame ilegal di Kota Mojokerto berlangsung maraton selama dua hari terakhir. Selain menyegel tujuh reklame bodong, Satpol PP juga menghentikan paksa proyek ruko tak berizin di Jalan raya Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Senin siang (24/1).

Penindakan terhadap reklame bermasalah diawali dengan penyegelan di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani, Minggu sore (23/1). Berlanjut menyasar reklame yang berada di Jalan Majapahit dan dua reklame di Jalan Brawijaya, kemarin.

Plt Kasatpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono menjelaskan, total terdapat tujuh papan reklame bermasalah disegel. Saat ini, masih terhadap dua papan reklame di Jalan Benteng Pancasila yang menunggu giliran penyegelan. Seluruh papan reklame bermasalah tersebut dipasangi peringatan serta jadwal pembongkaran.

Baca Juga :  Berlangsung hingga Pekan Depan

Penyegelan ini dilakukan setelah surat peringatan yang dilayangkan kepada pemilik reklame tak mendapat respons. ’’Tiga surat peringatan sudah kita lalui dan ketujuhnya akan kita bongkar,’’ jelasnya kemarin. Peneriban reklame dilakukan lantaran pemilik telah melanggar aturan Perda Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 81 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame.

Pelanggarannya berupa satu reklame tak berizin alias ilegal, lima reklame masa izinnya kadaluwarsa dan tidak diperpanjang, serta satu reklame tak bisa diperpanjang. ’’Yang terakhir ini proses perpanjang, tapi oleh tim teknis ditolak,’’ sebutnya. Selama memasang peringatan segel pada papan reklame, pihaknya juga memberi tenggat waktu kepada pemilik untuk melakukan tindak lanjut.

Baca Juga :  PT RHS Group Melawan, Laporkan Balik Investor

Yakni berupa pembongkaran sendiri. Namun, apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, reklame bakal dipotong secara paksa. ’’Kalau mereka tidak membongkar kita potong dan barang buktinya menjadi milik pemkot,’’ tegas Dodik.

Tak hanya penyegelan reklame, pihaknya juga menindak proyek bangunan ruko di Jalan raya Surodinawan. Proses pembangunan ruko yang memasuki tahap akhir tersebut dihentikan paksa lantaran pemilik belum mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Pintu masuk ruko dipasangi barikade dan peringatan segel. ’’Penyegelan sampai pemilik mengurus izin di dinas terkait,’’ imbuhnya. (adi/fen)

 

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penertiban bangunan dan reklame ilegal di Kota Mojokerto berlangsung maraton selama dua hari terakhir. Selain menyegel tujuh reklame bodong, Satpol PP juga menghentikan paksa proyek ruko tak berizin di Jalan raya Kelurahan Surodinawan, Kecamatan Prajurit Kulon, Senin siang (24/1).

Penindakan terhadap reklame bermasalah diawali dengan penyegelan di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani, Minggu sore (23/1). Berlanjut menyasar reklame yang berada di Jalan Majapahit dan dua reklame di Jalan Brawijaya, kemarin.

Plt Kasatpol PP Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono menjelaskan, total terdapat tujuh papan reklame bermasalah disegel. Saat ini, masih terhadap dua papan reklame di Jalan Benteng Pancasila yang menunggu giliran penyegelan. Seluruh papan reklame bermasalah tersebut dipasangi peringatan serta jadwal pembongkaran.

Baca Juga :  Sempat Dimanfaatkan SKP, Kini Jadi SMP Negeri

Penyegelan ini dilakukan setelah surat peringatan yang dilayangkan kepada pemilik reklame tak mendapat respons. ’’Tiga surat peringatan sudah kita lalui dan ketujuhnya akan kita bongkar,’’ jelasnya kemarin. Peneriban reklame dilakukan lantaran pemilik telah melanggar aturan Perda Kota Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 dan Perwali Nomor 81 Tahun 2020 yang mengatur tentang penyelenggaraan reklame.

Pelanggarannya berupa satu reklame tak berizin alias ilegal, lima reklame masa izinnya kadaluwarsa dan tidak diperpanjang, serta satu reklame tak bisa diperpanjang. ’’Yang terakhir ini proses perpanjang, tapi oleh tim teknis ditolak,’’ sebutnya. Selama memasang peringatan segel pada papan reklame, pihaknya juga memberi tenggat waktu kepada pemilik untuk melakukan tindak lanjut.

Baca Juga :  PT RHS Group Melawan, Laporkan Balik Investor

Yakni berupa pembongkaran sendiri. Namun, apabila melebihi batas waktu yang ditentukan, reklame bakal dipotong secara paksa. ’’Kalau mereka tidak membongkar kita potong dan barang buktinya menjadi milik pemkot,’’ tegas Dodik.

- Advertisement -

Tak hanya penyegelan reklame, pihaknya juga menindak proyek bangunan ruko di Jalan raya Surodinawan. Proses pembangunan ruko yang memasuki tahap akhir tersebut dihentikan paksa lantaran pemilik belum mengurus izin mendirikan bangunan (IMB). Pintu masuk ruko dipasangi barikade dan peringatan segel. ’’Penyegelan sampai pemilik mengurus izin di dinas terkait,’’ imbuhnya. (adi/fen)

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/