alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Monday, May 16, 2022

Penanganan Kasus Berjalan Lamban

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bripda RB kembali jadi sorotan publik. Meski oknum polisi yang diduga terlibat dalam proses aborsi NWR itu telah ditahan di Mapolda Jawa Timur, Bripda RB belum dipecat sebagai polisi hingga menimbulkan tanya bagi publik. Sehingga, tim kuasa hukum korban mendesak kepolisian untuk lebih serius menangani kasus tersebut. 

Ansorul Huda, anggota tim Advokasi Keadilan untuk Novia menerangkan, hingga saat ini kasus tersebut terus dikawal oleh tim beranggotakan 22 advokat dan konsultan hukum tersebut. Kini pihaknya mengantongi sejumlah fakta baru terkait kasus yang membuat Bripda RB berstatus tersangka itu. Mulai dari belum dipecatnya Bripda RB dari institusi kepolisian hingga keterlibatan pihak lain yang memaksa NWR untuk aborsi.

Bahkan, fakta baru tersebut sudah disampaikan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melalui audiensi pada Selasa (18/01) untuk mendesak Polda Jatim segera menjalankan proses hukum secara tegas. ’’Ada enam fakta baru yang kita temukan, ini sudah kita sampaikan ke Kompolnas,’’ terangnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Mojokerto di rumahnya di wilayah Puri, kemarin.

Enam fakta itu diantaranya, hingga kini Bripda Randy masih belum dipecat dari institusi Polri. Hal itu dibuktikan belum diterbitkannya surat keputusan (SK) pemecatan dari pihak kepolisian. Meskipun sebelumnya Polda Jatim telah menyampaikan tak segan-segan memberikan sanksi berat berupa dipecat dengan tidak hormat pada pelaku. ’’Sidang pelanggaran kode etik internal kepolisian belum dilakukan, SK pemecatan saja belum terbit. Sehingga, tim advokasi meminta agar kepolisian memberikan pernyataan yang tegas terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Bripda Randy,’’ ujar advokat Ansorul and Partners Law Firm itu.

Baca Juga :  Emak-Emak Gasak Motor Sambil Gendong Bayi

Diakuinya, proses hukum pada pelaku berjalan lamban. Bahkan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kasus yang menjerat RB pun tak kunjung diterima pihak keluarga maupun tim kuasa hukum. ’’Kalau jalan di tempat sih enggak, cuman lamban. Sampai saat ini SP2HP dari penyidik belum diterbitkan,’’ imbuhnya.

Lebih lanjut, masih Ansorul menerangkan, ditemukannya berupa kesaksian dan bukti tangkapan layar Whatsapp (WA) yang menunjukkan aborsi yang dilakukan NWR ternyata merupakan hasil tekanan sejumlah pihak. Aksi itu dilakukan atas desakan RB beserta orang tua RB.

’’Oleh karenanya, kami mendorong adanya perubahan persangkaaan pasal yang awalnya 348 KUHP yakni aborsi dengan persetujuan (korban), berubah menjadi 347 KUHP yakni aborsi tanpa persetujuan,’’ tegasnya. Bukan hanya itu, dirinya juga meluruskan isu bahwa NWR mengidap gangguan jiwa bipolar. Justru yang hasil yang didapati dari sejumlah psikiater dan dokter yang pernah disambangi NWR menunjukkan korban.

Baca Juga :  Braak! Panther-Truk Beradu Moncong, Ini yang Terjadi

’’Kami tidak menemukan bukti bahwa Novia menderita bipolar dari sejumlah dokter dan psikiater yang pernah didatanginya. Justru hasil diagnosa Novia mengalami depresi mayor,’’ tegasnya.

Tak berhenti sampai di situ, tim kuasa hukum juga mendorong adanya pendalaman penyidikan guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang seharusnya turut bertanggungjawab.  ’’Kedua orang tua Randy terlibat dalam kasus ini, karena mereka diduga kuat ikut mendorong aborsi yang dilakukan Novia. Karena mereka sering menghubungi Novia untuk itu,’’ bebernya.

Ansorul mengatakan, pihaknya beraudiensi dengan Kompolnas dan meminta agar mereka mendesak Polda Jatim bisa lebih serius, tegas, dan terbuka dalam proses penyidikan. Termasuk memberikan respon atas permintaan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang diajukan oleh Tim Advokasi. ’’Dan Kompolnas menjanjikan akan segera bersurat ke Polda Jatim agar bisa bergerak cepat dalam mengusut tuntas kasus ini. Baik perkara pidananya, maupun pelanggaran kode etik kepolisian oleh Randy,’’ tandasnya. (vad/fen)

 

 

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Bripda RB kembali jadi sorotan publik. Meski oknum polisi yang diduga terlibat dalam proses aborsi NWR itu telah ditahan di Mapolda Jawa Timur, Bripda RB belum dipecat sebagai polisi hingga menimbulkan tanya bagi publik. Sehingga, tim kuasa hukum korban mendesak kepolisian untuk lebih serius menangani kasus tersebut. 

Ansorul Huda, anggota tim Advokasi Keadilan untuk Novia menerangkan, hingga saat ini kasus tersebut terus dikawal oleh tim beranggotakan 22 advokat dan konsultan hukum tersebut. Kini pihaknya mengantongi sejumlah fakta baru terkait kasus yang membuat Bripda RB berstatus tersangka itu. Mulai dari belum dipecatnya Bripda RB dari institusi kepolisian hingga keterlibatan pihak lain yang memaksa NWR untuk aborsi.

Bahkan, fakta baru tersebut sudah disampaikan ke Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) melalui audiensi pada Selasa (18/01) untuk mendesak Polda Jatim segera menjalankan proses hukum secara tegas. ’’Ada enam fakta baru yang kita temukan, ini sudah kita sampaikan ke Kompolnas,’’ terangnya saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Mojokerto di rumahnya di wilayah Puri, kemarin.

Enam fakta itu diantaranya, hingga kini Bripda Randy masih belum dipecat dari institusi Polri. Hal itu dibuktikan belum diterbitkannya surat keputusan (SK) pemecatan dari pihak kepolisian. Meskipun sebelumnya Polda Jatim telah menyampaikan tak segan-segan memberikan sanksi berat berupa dipecat dengan tidak hormat pada pelaku. ’’Sidang pelanggaran kode etik internal kepolisian belum dilakukan, SK pemecatan saja belum terbit. Sehingga, tim advokasi meminta agar kepolisian memberikan pernyataan yang tegas terkait Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Bripda Randy,’’ ujar advokat Ansorul and Partners Law Firm itu.

Baca Juga :  Emak-Emak Gasak Motor Sambil Gendong Bayi

Diakuinya, proses hukum pada pelaku berjalan lamban. Bahkan, Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kasus yang menjerat RB pun tak kunjung diterima pihak keluarga maupun tim kuasa hukum. ’’Kalau jalan di tempat sih enggak, cuman lamban. Sampai saat ini SP2HP dari penyidik belum diterbitkan,’’ imbuhnya.

Lebih lanjut, masih Ansorul menerangkan, ditemukannya berupa kesaksian dan bukti tangkapan layar Whatsapp (WA) yang menunjukkan aborsi yang dilakukan NWR ternyata merupakan hasil tekanan sejumlah pihak. Aksi itu dilakukan atas desakan RB beserta orang tua RB.

- Advertisement -

’’Oleh karenanya, kami mendorong adanya perubahan persangkaaan pasal yang awalnya 348 KUHP yakni aborsi dengan persetujuan (korban), berubah menjadi 347 KUHP yakni aborsi tanpa persetujuan,’’ tegasnya. Bukan hanya itu, dirinya juga meluruskan isu bahwa NWR mengidap gangguan jiwa bipolar. Justru yang hasil yang didapati dari sejumlah psikiater dan dokter yang pernah disambangi NWR menunjukkan korban.

Baca Juga :  Capaian Vaksin Dosis Ketiga Lansia Rendah

’’Kami tidak menemukan bukti bahwa Novia menderita bipolar dari sejumlah dokter dan psikiater yang pernah didatanginya. Justru hasil diagnosa Novia mengalami depresi mayor,’’ tegasnya.

Tak berhenti sampai di situ, tim kuasa hukum juga mendorong adanya pendalaman penyidikan guna menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain yang seharusnya turut bertanggungjawab.  ’’Kedua orang tua Randy terlibat dalam kasus ini, karena mereka diduga kuat ikut mendorong aborsi yang dilakukan Novia. Karena mereka sering menghubungi Novia untuk itu,’’ bebernya.

Ansorul mengatakan, pihaknya beraudiensi dengan Kompolnas dan meminta agar mereka mendesak Polda Jatim bisa lebih serius, tegas, dan terbuka dalam proses penyidikan. Termasuk memberikan respon atas permintaan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) yang diajukan oleh Tim Advokasi. ’’Dan Kompolnas menjanjikan akan segera bersurat ke Polda Jatim agar bisa bergerak cepat dalam mengusut tuntas kasus ini. Baik perkara pidananya, maupun pelanggaran kode etik kepolisian oleh Randy,’’ tandasnya. (vad/fen)

 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/