25.8 C
Mojokerto
Sunday, December 4, 2022

Ratusan Warga di Mojokerto Bayar Rp 1,5 Juta Hanya untuk Urus Berkas

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Ratusan warga Dusun Lebaksari dan Dusun Kesiman, Desa Rejosari, Kecamatan Jatirejo, membayar Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta untuk mengurus status tanah mereka. Berkas itu dipakai untuk pengajuan sertifikasi program PTSL dua tahun berselang. Kini, program tersebut membuat dua perangkat desa terancam dipenjara.

Kades Rejosari Suprapto dan Kadus Lebaksari Hariyanto dituntut hukuman 1,5 tahun penjara atas kasus yang dilaporkan oleh warganya sendiri pada 2020 tersebut. Kuasa hukum kedua terdakwa Iwan Setianto mengungkapkan, kliennya dituduh melakukan penggelapan dan penipuan dalam program PTSL. Tuduhan itu disebutnya tidak berdasar lantaran saat itu tidak pernah ada seruan terkait program sertifikasi tanah tersebut.

”Fakta persidangan pak kades tidak pernah menyampaikan akan ada program PTSL. Yang disampaikan kalau warga menginginkan sertifikat maka supaya dibenahi dulu hak atas tanah,” tuturnya. Pernyataan itu disampaikan dalam forum warga Dusun Kesiman dan Dusun Lebaksono. Pembetulan hak atas tanah yang dimaksud yakni penyesuaikan administrasi pertanahan.

Baca Juga :  Maling Satroni Puskesmas, 30 Menit Diparkir, Motor Perawat Amblas

”Seperti kesesuaian antara leter C dengan kepemilikan karena di Desa Rejosari selama 15 tahun tidak ada perubahan. Jadi leter C-nya masih atas nama orang yang sudah meninggal tapi tanahnya sudah beralih ke orang yang masih hidup,” jelasnya. Perpindahan kepemilikan tanah itulah yang ingin diurus.

Dalam forum itu, kata Iwan, disepakati biaya sebesar Rp 500 ribu sampai Rp 1,5 juta sesuai dengan status tanah. Biaya yang diserahkan ke kepala dusun masing-masing itu digunakan untuk proses pengukuran hingga pematokan tanah. Pesertanya meliputi 129 bidang tanah di Dusun Lebaksari dan 95 bidang tanah di Dusun Kesiman.

Produk dari program tersebut berupa surat di bawah tangan seperti surat wasiat, hibah, jual beli, hingga riwayat tanah. ”Pembetulan ini sudah beres semua akhir 2020. Setelah itu diajukan kuota PTSL ke BPN,” ungkap Iwan. Menurutnya, seluruh uang yang masuk ke dua kasun sudah habis untuk proses pembetulan hak atas tanah dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga :  Polisi Bantah Suporter Sepak Bola Meninggal Pascaricuh di Sleman

Di sisi lain, JPU Kejari Kabupaten Mojokerto menyebut, kedua terdakwa telah melakukan aksi penipuan kepada warganya pada 2020. Menurutnya, saat itu warga dijanjikan mendapat sertifikat tanah. ”Tapi setelah dicek ke BPN tidak ada permintaan PTSL sama sekali. Korban merasa membayar tapi tidak menerima sertifikat tanah,” kata JPU Alaix Bikhukmil Hakim.

Disebutnya, terdapat seratusan korban dengan kerugian sekitar Rp 100 juta. Pihaknya menuntut kedua terdakwa dihukum satu tahun enam bulan penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 378 juncto Pasal 55 Ayat 1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHP tentang turut serta melakukan penipuan. Atas tuntutan itu, pihak terdakwa bakal mengajukan pledoi. (adi/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/