alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Monday, July 4, 2022

Semua Proyek di Kabupaten Mojokerto Didampingi APH

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus menggelorakan semangat bebas korupsi. Sebagai bentuk pencegahan, seluruh paket proyek pun harus mendapat pendampingan aparat penegah hukum (APH).

Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, zona intergitas di lingkungan pemkab tak sekadar slogan. Melainkan harus dilakukan dengan terobosan-terobosan baru untuk melakukan deteksi dini tindak pidana dalam pengerjaan proyek. ’’Semangat ibu bupati ini luar biasa dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Sebagai realisasinya, seluruh proyek harus didampingi oleh APH,’’ ungkapnya.

Menurutnya, tahun ini ada sepuluh yang ditetapkan sebagai proyek strategis daerah berdasarkan SK Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/158/ HK/416-012/2022 tentang paket strategis TA 2022. Namun, di luar paket proyek infrastruktur senilai total 50,6 miliar tersebut, Teguh menyebut, juga menggandeng Kejari atau kepolisian dalam pengamanan atau pendampingan hukum.

Selain untuk kepentingan kelancaran pembangunan daerah, juga mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Baik soal pelaksanaan pengerjaan proyek atau kualitasnya. ’’Tidak hanya antisipasi kontraktor nakal. Untuk menekan kemungkinan terburuk, kita juga kroscek penyedia ke lapangan sebagai bentuk verifikasi dan validasi dokumen yang ikut dilampirkan saat lelang,’’ paparnya.

Baca Juga :  Ibunda Terdakwa Kasus Aborsi Pingsan di Ruang Sidang

Mantan kepala bapeda ini mewanti-wanti agar pekerjaan bisa rampung sesuai target. Atau kata Teguh, menjadikan anggaran tidak terserap karena ada pemenang lelang yang mengundurkan diri akibat berbagai faktor. Imbasnya pada mepetnya waktu jika dilakukan tender ulang. ’’Makanya, sebagai evaluasi tahun sebelumnya, tahun ini kita benar hati-hati agar pengerjaan proyek juga lancar dan bisa terealiasi sesuai RAB,’’ tuturnya.

Alhasil, proyek infrastruktur yang tergarap dengan baik akan berdampak pada ekonomi di tengah masyarakat. ’’Termasuk ini sebagai upaya pemda melakukan pemulihan ekonomi nasional,’’ katanya.

Terpisah, Kasi Datun Kejari Kabupaten Mojokerto Trian Yuli Diarsa mengatakan, sebagai pengacara negara, pendampingan hukum diberikan terhadap semua paket proyek dalam penyerapan APBD di lingkungan pemkab. ’’Pendampingan hukum ini kami berikan setelah ada pengajuan permohonan dari instansi terkait,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Kusutnya Pengelolaan Dana Desa

Hanya saja, hingga detik ini masih Dinas PUPR saja yang sudah melakukan ekspos terkait paket proyek yang kini tengah masuk lelang. ’’Salah satunya proyek rumah aman dengan nilai sekitar Rp 3 miliar. Ini termasuk 10 proyek strategis daerah sesuai SK bupati,’’ tuturnya.

Sebelumnya, Kejari Kabupaten Mojokerto melakukan pengamanan 10 proyek strategis milik pemerintah daerah. Dengan nilai total Rp 50,6 miliar, korps adhyaksa memastikan tak main-main dan bakal menindak kontraktor nakal yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Pendampingan ini untuk menginventarisasi potensi ancaman yang timbul dan proyeksi mencegah timbulnya perbuatan melawan hukum. ’’Jika dalam perjalanannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai, tim PPS kejaksaan secara tegas akan menghentikan pengamanan. Selanjutnya akan kita limpahkan ke jaksa penyidik tindak pidana khusus untuk ditindaklanjuti,’’ tegas Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Mojokerto, Moch. Indra Subrata. (ori/ron)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemerintah Kabupaten Mojokerto terus menggelorakan semangat bebas korupsi. Sebagai bentuk pencegahan, seluruh paket proyek pun harus mendapat pendampingan aparat penegah hukum (APH).

Sekdakab Mojokerto Teguh Gunarko mengatakan, zona intergitas di lingkungan pemkab tak sekadar slogan. Melainkan harus dilakukan dengan terobosan-terobosan baru untuk melakukan deteksi dini tindak pidana dalam pengerjaan proyek. ’’Semangat ibu bupati ini luar biasa dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Sebagai realisasinya, seluruh proyek harus didampingi oleh APH,’’ ungkapnya.

Menurutnya, tahun ini ada sepuluh yang ditetapkan sebagai proyek strategis daerah berdasarkan SK Bupati Mojokerto Nomor : 188.45/158/ HK/416-012/2022 tentang paket strategis TA 2022. Namun, di luar paket proyek infrastruktur senilai total 50,6 miliar tersebut, Teguh menyebut, juga menggandeng Kejari atau kepolisian dalam pengamanan atau pendampingan hukum.

Selain untuk kepentingan kelancaran pembangunan daerah, juga mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Baik soal pelaksanaan pengerjaan proyek atau kualitasnya. ’’Tidak hanya antisipasi kontraktor nakal. Untuk menekan kemungkinan terburuk, kita juga kroscek penyedia ke lapangan sebagai bentuk verifikasi dan validasi dokumen yang ikut dilampirkan saat lelang,’’ paparnya.

Baca Juga :  Ibunda Terdakwa Kasus Aborsi Pingsan di Ruang Sidang

Mantan kepala bapeda ini mewanti-wanti agar pekerjaan bisa rampung sesuai target. Atau kata Teguh, menjadikan anggaran tidak terserap karena ada pemenang lelang yang mengundurkan diri akibat berbagai faktor. Imbasnya pada mepetnya waktu jika dilakukan tender ulang. ’’Makanya, sebagai evaluasi tahun sebelumnya, tahun ini kita benar hati-hati agar pengerjaan proyek juga lancar dan bisa terealiasi sesuai RAB,’’ tuturnya.

Alhasil, proyek infrastruktur yang tergarap dengan baik akan berdampak pada ekonomi di tengah masyarakat. ’’Termasuk ini sebagai upaya pemda melakukan pemulihan ekonomi nasional,’’ katanya.

- Advertisement -

Terpisah, Kasi Datun Kejari Kabupaten Mojokerto Trian Yuli Diarsa mengatakan, sebagai pengacara negara, pendampingan hukum diberikan terhadap semua paket proyek dalam penyerapan APBD di lingkungan pemkab. ’’Pendampingan hukum ini kami berikan setelah ada pengajuan permohonan dari instansi terkait,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Curi Mobil Pikap dan L 300, Kaki Sugiono Ditembus Peluru

Hanya saja, hingga detik ini masih Dinas PUPR saja yang sudah melakukan ekspos terkait paket proyek yang kini tengah masuk lelang. ’’Salah satunya proyek rumah aman dengan nilai sekitar Rp 3 miliar. Ini termasuk 10 proyek strategis daerah sesuai SK bupati,’’ tuturnya.

Sebelumnya, Kejari Kabupaten Mojokerto melakukan pengamanan 10 proyek strategis milik pemerintah daerah. Dengan nilai total Rp 50,6 miliar, korps adhyaksa memastikan tak main-main dan bakal menindak kontraktor nakal yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Pendampingan ini untuk menginventarisasi potensi ancaman yang timbul dan proyeksi mencegah timbulnya perbuatan melawan hukum. ’’Jika dalam perjalanannya terdapat hal-hal yang tidak sesuai, tim PPS kejaksaan secara tegas akan menghentikan pengamanan. Selanjutnya akan kita limpahkan ke jaksa penyidik tindak pidana khusus untuk ditindaklanjuti,’’ tegas Kasi Intelijen Kejari Kabupaten Mojokerto, Moch. Indra Subrata. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Tergerus Sungai, Separo Jalan Ambles

Tinggal Selangkah Lagi

Artikel Terbaru

/