alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 18, 2022

Divonis Komisi Informasi, AKD Akan Patuhi Putusan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto memastikan bakal mematuhi seluruh hasil putusan sidang Komisi Informasi (KI) Jatim. Akan tetapi, terkait dengan hak surat pertanggungjawaban (SPj), kepala desa tak akan memberikan salinan.

Hal itu ditegaskan Sekretaris AKD Kabupaten Mojokerto Anton Fatkurrohman kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin (24/1). Menurut Anton, dari 15 gugatan yang dilayangkan Barracuda Indonesia, hanya satu poin yang dikabulkan. Yakni, menyerahkan salinan perdes dan APBDes. ’’Sementara, terkait dengan SPj, hanya diperintahkan untuk memperlihatkannya saja. Bukan menyalin atau memberikan duplikatnya,’’ ujarnya.

Kepala Desa Bangsal ini menegaskan, terkait SPj, Barracuda Indonesia hanya diperbolehkan melihat secara fisik saja. Tak lebih dari itu. ’’Memegang saja tidak boleh. Di amar putusan sudah sangat jelas. Hanya memperlihatkan saja,’’ beber dia.

Memperlihatkan SPj ke Barracuda Indonesia, juga hanya akan dilakukan oleh dua desa saja. Yakni, Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, dan Wringinrejo, Kecamatan Sooko. Sedangkan, Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, seluruh gugatan Barracuda Indonesia ditolak majelis KI. ’’Tentunya, kami patuhi seluruh putusan KI. Dan, semua pihak, kami harapkan juga patuh,’’ tambah Anton.

Baca Juga :  Tarikan Uang Gedung, Dispendik Agendakan Duduk Bersama Dewan

Ia sangat optimis, putusan KI atas lima desa lain yang kini tengah berproses sidang di KI, akan berujung sama. Yakni, desa hanya akan mengeluarkan perdes, APBDes, dan memperlihatkan SPj ke pemohon.

Barracuda Indonesia menggugat seluruh desa di Kabupaten Mojokerto. Dari ratusan desa itu, 8 desa di antaranya telah disidangkan. Yakni, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar; Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu; Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo; Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan; Desa Sooko, Kecamatan Sooko; Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri; Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, dan Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko. Sementara, dari 8 desa itu, tiga di antaranya sudah diputus Komisi Informasi Jatim.

Gugatan ini bermula dari permohonan informasi Barracuda Indonesia terhadap Desa Wringinrejo atas APBDes Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017, serta salinan SPj. Namun sayangnya, permintaan secara tertulis yang dilakukan sebanyak tiga kali itu, diabaikan para kades.

Baca Juga :  Pelaku Masih Buron

Mereka beralasan, kades hanya memiliki kewajiban mengeluarkan pertanggungjawaban kepada bupati. ’’Sebagai badan publik, transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan desa adalah keharusan. Sehingga, terwujud sebuah pemerintahan desa yang baik dan bersih,’’ tegas Ketua Barracuda Indonesia Hadi Purwanto.

Hadi meyakini, hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi terkait tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa merupakan hak mutlak masyarakat. Ia menilai, mayoritas desa di Kabupaten Mojokerto masih belum memahami penyelenggaraan pemerintahan desa. Yakni, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Mojokerto memastikan bakal mematuhi seluruh hasil putusan sidang Komisi Informasi (KI) Jatim. Akan tetapi, terkait dengan hak surat pertanggungjawaban (SPj), kepala desa tak akan memberikan salinan.

Hal itu ditegaskan Sekretaris AKD Kabupaten Mojokerto Anton Fatkurrohman kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin (24/1). Menurut Anton, dari 15 gugatan yang dilayangkan Barracuda Indonesia, hanya satu poin yang dikabulkan. Yakni, menyerahkan salinan perdes dan APBDes. ’’Sementara, terkait dengan SPj, hanya diperintahkan untuk memperlihatkannya saja. Bukan menyalin atau memberikan duplikatnya,’’ ujarnya.

Kepala Desa Bangsal ini menegaskan, terkait SPj, Barracuda Indonesia hanya diperbolehkan melihat secara fisik saja. Tak lebih dari itu. ’’Memegang saja tidak boleh. Di amar putusan sudah sangat jelas. Hanya memperlihatkan saja,’’ beber dia.

Memperlihatkan SPj ke Barracuda Indonesia, juga hanya akan dilakukan oleh dua desa saja. Yakni, Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, dan Wringinrejo, Kecamatan Sooko. Sedangkan, Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri, seluruh gugatan Barracuda Indonesia ditolak majelis KI. ’’Tentunya, kami patuhi seluruh putusan KI. Dan, semua pihak, kami harapkan juga patuh,’’ tambah Anton.

Baca Juga :  Saber Pungli OTT Oknum Kejati, Perihal Karcis Jolotundo

Ia sangat optimis, putusan KI atas lima desa lain yang kini tengah berproses sidang di KI, akan berujung sama. Yakni, desa hanya akan mengeluarkan perdes, APBDes, dan memperlihatkan SPj ke pemohon.

Barracuda Indonesia menggugat seluruh desa di Kabupaten Mojokerto. Dari ratusan desa itu, 8 desa di antaranya telah disidangkan. Yakni, Desa Jabon, Kecamatan Mojoanyar; Desa Dlanggu, Kecamatan Dlanggu; Desa Dinoyo, Kecamatan Jatirejo; Desa Sentonorejo Kecamatan Trowulan; Desa Sooko, Kecamatan Sooko; Desa Ketemasdungus, Kecamatan Puri; Desa Tampungrejo, Kecamatan Puri, dan Desa Wringinrejo, Kecamatan Sooko. Sementara, dari 8 desa itu, tiga di antaranya sudah diputus Komisi Informasi Jatim.

- Advertisement -

Gugatan ini bermula dari permohonan informasi Barracuda Indonesia terhadap Desa Wringinrejo atas APBDes Tahun Anggaran 2015, 2016, dan 2017, serta salinan SPj. Namun sayangnya, permintaan secara tertulis yang dilakukan sebanyak tiga kali itu, diabaikan para kades.

Baca Juga :  Pelaku Masih Buron

Mereka beralasan, kades hanya memiliki kewajiban mengeluarkan pertanggungjawaban kepada bupati. ’’Sebagai badan publik, transparansi dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan desa adalah keharusan. Sehingga, terwujud sebuah pemerintahan desa yang baik dan bersih,’’ tegas Ketua Barracuda Indonesia Hadi Purwanto.

Hadi meyakini, hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi terkait tata kelola pemerintahan desa dan tata kelola keuangan desa merupakan hak mutlak masyarakat. Ia menilai, mayoritas desa di Kabupaten Mojokerto masih belum memahami penyelenggaraan pemerintahan desa. Yakni, kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/