Rabu, 01 Dec 2021
Radar Mojokerto
Home / Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Polisi-Pemkab Gagalkan Pungli Bansos

Cepat Endus sebelum Bantuan Cair

23 Oktober 2021, 12: 55: 59 WIB | editor : Fendy Hermansyah

Polisi-Pemkab Gagalkan Pungli Bansos

ANTISIPASI: Bupati Ikfina Fahmawati dan Kapolresta Mojokerto AKBP Rofiq Ripto Himawan kumpulkan tiga pilar di empat kecamatan utara Sungai Brantas, di Pendapa Graha Majatama, kemarin (22/10). (Khudori Aliandu/jawaposradarmojokerto.id)

Share this      

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Polresta dan Pemkab Mojokerto cepat bergerak menggagalkan niat jahat oknum melakukan pungutan liar (pungli) terhadap  bantuan sosial (bansos) Covid-19. Polisi cepat mengendus upaya terlarang itu di wilayah utara Sungai Brantas.

’’Jadi warga (penerima bansos) sudah diajak komunikasi terkait rencana pemotongannya. Tapi ini masih sebatas rencana saja. Karena memang bantuannya belum cair,’’ ungkap Kapolresta Mojokerto AKBP Rofiq Ripto Himawan, saat ditemui di pemkab.

Beruntung, niat jahat oknum tersebut langsung bisa diantisipasi. Sebagai tindak lanjut, pihaknya bersama Bupati Ikfina Fahmawati langsung mengumpulkan tiga pilar dari empat kecamatan dalam Forum Group Discussion (FGD) di Pendapa Graha Majatama. Meliputi, Kecamatan Jetis, Dawarblandong, Kemlagi, dan Gedeg. ’’Jadi, itu baru sebatas percobaan saja. Sehingga dalam bahasa hukum, deliknya belum tuntas,’’ tambahnya.

Baca juga: Pemasok Obat Aborsi Tak Dieksekusi

Meski kasusnya belum terjadi, lanjut kapolresta, potensi untuk penyimpangannya sudah ada. Tak urung, kondisi ini pun perlu respons cepat dari aparat hukum dan pemerintah daerah. Selain mengantisipasi kejahatan terjadi, juga tidak memberi celah bagi para oknum yang mau bermain dalam pemotongan bansos yang bakal diterima masyarakat terdampak Covid-19. Apalagi, saat ini kepolisian juga dipercaya untuk menyalurkan bantuan-bantuan sosial. Baik bantuan berupa beras, berupa uang tunai dan bantuan penanganan Covid-19 lainnya. Seperti hand sanitizer dan masker.

’’Nah memverifikasi ke lapangan ini adalah bagian dari mitigasi kita untuk tidak adanya potensi penyimpangan. Ketika komunikasi sampai lini desa bisa kita perkuat, potensi penyimpangan akan bisa kita minimalisir,’’ tegasnya.

Tak sekadar itu, FGD ini sekaligus menjadi ajang untuk menyamakan persepsi untuk menghindari miskomunikasi dalam mengeksekusi berbagai kegiatan. Perbedaan data Covid-19 dan vaksinasi misalnya. Termasuk, soal data penerima bantuan. ’’Data Bhabinkamtibmas menyebut jika warga tersebut berhak menerima bantuan, tapi menurut data desa ternyata warga itu tak layak menerima bantuan. Nah ini yang harus kita sinkronkan. Sehingga tidak terjadi mis lagi,’’ jelasnya. (ori/abi)

(mj/ori/fen/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia