25.8 C
Mojokerto
Thursday, February 2, 2023

Dinonjob, Kapus Kupang, Jetis, Mojokerto Diberi Kesempatan Ajukan Keberatan

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pencopotan jabatan dan sanksi penurunan pangkat satu tingkat selama satu tahun terhadap Kepala Puskesmas Kupang drg Rosa Priminita belum final. Pemkab masih memberi kesempatan eks Kapus UPT Gondang itu ajukan keberatan kurun waktu 14 hari untuk mengajukan keberatan.

’’Sanksi ini kan berlaku 15 hari setelah diterima, jadi dalam jangka waktu itu, dia masih ada kesempatan untuk protes ataupun ajukan keberatan,’’ ungkap Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Mojokerto Ardi Sepdianto.

Sesuai aturan, ASN yang disanksi disiplin berdasarkan hasil sidang kode etik yang digelar BKPSDM sebelumnya, lanjut Ardi, diberi kesempatan melayangkan protes kepada bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui BKPSDM secara tertulis. ’’Kalau sampai jangka waktu ini tidak ada pengajuan, termasuk dia legowo atas sanksi yang diterima,’’ tegasnya.

Disinggung soal sanksi Sekcam Gondang Poniman yang juga diduga terlibat dalam pusaran kasus ini, Ardi mengaku, bakal melakukan kroscek ke Inspetorat. Sebab, sesuai berkas yang diterima BKPSDM, inspektorat hanya merekomendasikan satu ASN. ’’Bisa jadi masih didalami inspetorat atau gimana. Yang pasti, yang baru turun drg Rosa ini saja,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Jawa Timur Disebut ICW sebagai Daerah Penyumbang Kasus Korupsi Terbanyak

Artinya, dalam kasus jual beli label honorer di UPT Puskesmas Gondang yang tengah diusut, masih satu ASN yang dijatuhi sanksi. Selain dicopot dari jabatannya, pangkat drg Rosa juga diturunkan satu tingkat. Dari dokter muda menjadi dokter pertama. ’’Penurunan pangkat setingkat lebih rendah ini berlangsung selama 12 bulan. Ini termasuk hukuman disiplin tingkat berat,’’ jelasnya.

Di tengah penjatuhan sanksi, sekarang BKPSDM juga fokus melakukan sidang kode etik terhadap Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto, Siti Asiah. Dia yang terancam nonjob ini juga diyakini terlibat dalam dugaan pungutan dengan modus rekrutmen tenaga harian lepas (THL). ’’Sidang kode etiknya juga sudah berlangsung, tim masih memproses, tunggu saja hasilnya,’’ tuturnya.

Baca Juga :  Kos Mesum Kian Merajalela, Jadi Ajang Pesta Miras hingga Losmen

Ardi menegaskan, sesuai instruksi Bupati Ikfina Fahmawati, pemda bakal menindak tegas ASN yang bertindak di luar aturan. Selain untuk membuat oknum pelaku jera, juga menjadi peringatan bagi ASN lain agar tidak meniru. Sekaligus menjaga marwah pemerintahan dalam menjaga dan menjadikan wilayah bebas korupsi. ’’Prinsipnya, tindak dan beri sanksi bagi yang melanggar dan beri reward bagi yang berprestasi,’’ tegasnya.

Sebelumnya, sesuai pasal 8 ayat 1, huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS. drg Rosa terbukti melakukan pelanggaran pasal 5 huruf A dan G. Yakni, menyalahgunaan wewenang dan melakukan pungutan di luar ketentuan.

Dia terlibat menerima uang puluhan juta dari masyarakat untuk menjadi tenaga honorer di Puskesmas Gondang. ’’Jadi, jabatan drg Rosa ini kan dokter muda. Akibat sanksi ini dia akan jadi dokter pertama. Tentu tim ini mempunyai pertimbangan terukur sehingga memenuhi unsur keadilan,’’ kata Ardi. (ori/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/