alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

KPK Usut Dana BK Desa

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pengembangan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) terus berlanjut. Di hari kedua Selasa (20/4), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang saksi.

Pemeriksaan kali ini masih seputar aliran bantuan keuangan (BK) desa. Dua saksi yang memenuhi panggilan kemarin adalah Kepala Desa (Kades) Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Sodik. Mengenakan setelan baju batik celana hitam, pria bertopi itu tiba di Mapolresta Mojokerto lebih cepat dari penyidik.

”Kalau undangannya jam 10.00 ini (kemarin, Red)” ungkapnya. Tak berselang lama, sekitar pukul 10.15, penyidik KPK tiba. Dua orang petugas lembaga antirasuah itu menaiki tangga menuju aula Wiratama diikuti seorang perempuan berkerudung hijau dengan setelan batik putih. Sodik bergabung dengan perempuan yang belakangan diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemkab itu memasuki ruang pemeriksaan.

Perempuan tersebut belakangan diketahui adalah Kasubbag Pemeliharaan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Sri Nurhayati. Sekitar setengah jam kemudian, Sodik sudah keluar dari ruang pemeriksan. Dia mengungkapkan, kedatangannya tersebut terkait dengan pengembangan kasus TPPU eks bupati MKP. ”Soal lanjutan kemarin terkait bantuan BK,” ungkapnya.

Baca Juga :  Maling Cabai Marak, Polisi Gencar Patroli

Dia mengaku sudah pernah menjalani pemeriksaan pada Februari tahun lalu. Kini, untuk kedua kalinya dia kembali dipanggil KPK. Menurutnya, penyidik hanya memintanya untuk melengkapi berkas bantuan BK desa senilai Rp 2,2 miliar. Dana itu dikucurkan pada tahun 2016 era bupati MKP. Sodik hanya mengatakan, dana itu direalisasikan oleh pemdes untuk pembangunan fisik di kompleks Makam Troloyo, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan.

Namun, dia enggan menyebutkan secara detail mengenai rincian pembangunan tersebut. ”Di Makam Troloyo, yang bagus itu lho,” singkatnya.

Sementara itu, Sri Nurhayati yang menjalani pemeriksaan hingga pukul 10.51 enggan memberikan komentar. Dia bahkan berusaha menghindar dengan menutupi wajahnya sembari berjalan cepat meninggalkan mapolresta. Hingga para penyidik turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.00, dua pejabat pemkab yang seharusnya menjalani pemeriksaan tidak tampak batang hidungnya.

Baca Juga :  Launching Resto di Pariwisata Tangguh Bersahabat

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Mukhammad Hidayat, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto Mieke Juli Astuti yang seharusnya diperiksa kemarin mengajukan perubahan jadwal. Sebagaimana diketahui, penyidikan KPK kembali dimulai Senin (19/4).

Sejumlah pejabat dijadwalkan menjalani pemeriksaan yang rencananya bakal berlangsung selama seminggu ini. Di hari pertama, sekretaris sekaligus Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Muhammad Riduwan sudah menjalani pemeriksaan.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Mojokerto Iptu Hari Siswanto menyatakan, peminjaman aula Wiratama Mapolresta oleh lembaga antirasuah masih berlanjut. Sejumlah saksi-saksi, baik dari kalangan pejabat pemkab maupun kepala desa masih mendatangi gedung di lantai dua tersebut untuk memenuhi panggilan KPK. ”Masih ada (pemeriksaan). Kalau masalah materi bukan kewenangan kita,” tegasnya singkat. (adi)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pengembangan kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP) terus berlanjut. Di hari kedua Selasa (20/4), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua orang saksi.

Pemeriksaan kali ini masih seputar aliran bantuan keuangan (BK) desa. Dua saksi yang memenuhi panggilan kemarin adalah Kepala Desa (Kades) Sentonorejo, Kecamatan Trowulan, Sodik. Mengenakan setelan baju batik celana hitam, pria bertopi itu tiba di Mapolresta Mojokerto lebih cepat dari penyidik.

”Kalau undangannya jam 10.00 ini (kemarin, Red)” ungkapnya. Tak berselang lama, sekitar pukul 10.15, penyidik KPK tiba. Dua orang petugas lembaga antirasuah itu menaiki tangga menuju aula Wiratama diikuti seorang perempuan berkerudung hijau dengan setelan batik putih. Sodik bergabung dengan perempuan yang belakangan diketahui merupakan pejabat di lingkungan pemkab itu memasuki ruang pemeriksaan.

Perempuan tersebut belakangan diketahui adalah Kasubbag Pemeliharaan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto Sri Nurhayati. Sekitar setengah jam kemudian, Sodik sudah keluar dari ruang pemeriksan. Dia mengungkapkan, kedatangannya tersebut terkait dengan pengembangan kasus TPPU eks bupati MKP. ”Soal lanjutan kemarin terkait bantuan BK,” ungkapnya.

Baca Juga :  Launching Resto di Pariwisata Tangguh Bersahabat

Dia mengaku sudah pernah menjalani pemeriksaan pada Februari tahun lalu. Kini, untuk kedua kalinya dia kembali dipanggil KPK. Menurutnya, penyidik hanya memintanya untuk melengkapi berkas bantuan BK desa senilai Rp 2,2 miliar. Dana itu dikucurkan pada tahun 2016 era bupati MKP. Sodik hanya mengatakan, dana itu direalisasikan oleh pemdes untuk pembangunan fisik di kompleks Makam Troloyo, Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan.

Namun, dia enggan menyebutkan secara detail mengenai rincian pembangunan tersebut. ”Di Makam Troloyo, yang bagus itu lho,” singkatnya.

- Advertisement -

Sementara itu, Sri Nurhayati yang menjalani pemeriksaan hingga pukul 10.51 enggan memberikan komentar. Dia bahkan berusaha menghindar dengan menutupi wajahnya sembari berjalan cepat meninggalkan mapolresta. Hingga para penyidik turun dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 12.00, dua pejabat pemkab yang seharusnya menjalani pemeriksaan tidak tampak batang hidungnya.

Baca Juga :  KPK Sita Enam Bidang Tanah Senilai Rp 4 Miliar

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto Mukhammad Hidayat, serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mojokerto Mieke Juli Astuti yang seharusnya diperiksa kemarin mengajukan perubahan jadwal. Sebagaimana diketahui, penyidikan KPK kembali dimulai Senin (19/4).

Sejumlah pejabat dijadwalkan menjalani pemeriksaan yang rencananya bakal berlangsung selama seminggu ini. Di hari pertama, sekretaris sekaligus Plt Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Mojokerto Muhammad Riduwan sudah menjalani pemeriksaan.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Mojokerto Iptu Hari Siswanto menyatakan, peminjaman aula Wiratama Mapolresta oleh lembaga antirasuah masih berlanjut. Sejumlah saksi-saksi, baik dari kalangan pejabat pemkab maupun kepala desa masih mendatangi gedung di lantai dua tersebut untuk memenuhi panggilan KPK. ”Masih ada (pemeriksaan). Kalau masalah materi bukan kewenangan kita,” tegasnya singkat. (adi)

Artikel Terkait

Most Read

Wirausaha Hasil Inkubasi Kebanjiran Order

Lima Kios Disapu Angin Kencang

Sekolah dan Mal Kembali Dibuka

Semprot Insektisida Tiga Kali Sehari

Artikel Terbaru


/