alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Friday, May 20, 2022

Nikmati Aliran Dana Tambang, Kades Tersangka

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto Polemik tambang di Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, diam-diam diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto. Tak main-main, Korps Adhyaksa ini bahkan telah menetapkan kepala desa (kades) setempat sebagai tersangka dalam kasus eksploitasi alam ini.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariyono mengatakan, normalisasi sungai  yang terjadi di Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, didalami sejumlah penyidik cukup lama dan sudah menetapkan tersangka. ’’Sementara, kades kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini,’’ ujarnya.

Kades bernama Arif Rahman ini telah menyandang tersangka sejak 28 Mei lalu. Penetapan ini setelah penyidik berulang-ulang melakukan gelar perkara. Jumlah tersangka kasus dugaan korupsi ini masih berpotensi bertambah menyusul proses penyidikan masih berlangsung.

Menurut Agus, penetapan kepala desa sebagai tersangka setelah kejari menemukan aliran dana yang dinikmati secara pribadi oleh kades. Padahal, dana itu seharusnya masuk ke kas desa. ’’Jadi, penetapan tersangka ini bukan kriminalisasi. Tapi, ada data dan fakta yang kami temukan,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Di Graha Poppy, BNNK Temukan Pengunjung Konsumsi Narkoba

Meski penetapan tersangka berlangsung panjang, tapi hingga kini kejari masih belum mampu menuntaskan. Karena, hasil audit atas kerugian negara yang diajukan ke Inspektorat, hingga kini tak kunjung tuntas.

Dalam catatan kejari, pengajuan audit itu sudah diajukan hingga dua kali. ’’Untuk nilai kerugian sebenarnya sudah kita hitung. Hanya saja, Inspektorat sebagai lembaga negara yang harus mengeluarkan. Tapi, sampai saat ini belum selesai,’’ tegas Agus.

Normalisasi di Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo ini, berlangsung sejak tahun 2000 silam. Proses penambangan batu pegunungan itu berlangsung liar. Namun, di tahun 2018, perusahaan penambangan mendadak menggelar sosialisasi atas rencana dimulainya pertambangan legal.

Langkah sosialisasi ini memantik reaksi warga. Dan, gelombang penolakan terjadi saat perusahaan tambang mendatangkan satu unit backhoe. Dari sinilah, aksi warga tak terhenti.

Baca Juga :  Polisi Tindak Jukir Liar

Berbagai aksi demonstrasi digelar. Mulai dari tingkat daerah, hingga Pemprov Jatim sebagai lembaga berwenang  yang mengeluarkan izin pertambangan. Aksi warga kian mendunia saat tiga warga di kampung ini berjalan kaki dari Mojokerto ke Jakarta. Aksi ini digelar Februari lalu.

Mereka nekat jalan kaki sepanjang 747 kilometer karena sudah tak tahan dengan penambangan yang kian merajalela di kampungnya. Eksploitasi itu mengakibatkan rusaknya daerah aliran sungai (DAS) di Sungai Boro, hulu Brantas, Jawa Timur.

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto Polemik tambang di Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, diam-diam diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto. Tak main-main, Korps Adhyaksa ini bahkan telah menetapkan kepala desa (kades) setempat sebagai tersangka dalam kasus eksploitasi alam ini.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariyono mengatakan, normalisasi sungai  yang terjadi di Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, didalami sejumlah penyidik cukup lama dan sudah menetapkan tersangka. ’’Sementara, kades kami tetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini,’’ ujarnya.

Kades bernama Arif Rahman ini telah menyandang tersangka sejak 28 Mei lalu. Penetapan ini setelah penyidik berulang-ulang melakukan gelar perkara. Jumlah tersangka kasus dugaan korupsi ini masih berpotensi bertambah menyusul proses penyidikan masih berlangsung.

Menurut Agus, penetapan kepala desa sebagai tersangka setelah kejari menemukan aliran dana yang dinikmati secara pribadi oleh kades. Padahal, dana itu seharusnya masuk ke kas desa. ’’Jadi, penetapan tersangka ini bukan kriminalisasi. Tapi, ada data dan fakta yang kami temukan,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Eks Kapus Gayaman Cuci Tangan

Meski penetapan tersangka berlangsung panjang, tapi hingga kini kejari masih belum mampu menuntaskan. Karena, hasil audit atas kerugian negara yang diajukan ke Inspektorat, hingga kini tak kunjung tuntas.

Dalam catatan kejari, pengajuan audit itu sudah diajukan hingga dua kali. ’’Untuk nilai kerugian sebenarnya sudah kita hitung. Hanya saja, Inspektorat sebagai lembaga negara yang harus mengeluarkan. Tapi, sampai saat ini belum selesai,’’ tegas Agus.

- Advertisement -

Normalisasi di Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo ini, berlangsung sejak tahun 2000 silam. Proses penambangan batu pegunungan itu berlangsung liar. Namun, di tahun 2018, perusahaan penambangan mendadak menggelar sosialisasi atas rencana dimulainya pertambangan legal.

Langkah sosialisasi ini memantik reaksi warga. Dan, gelombang penolakan terjadi saat perusahaan tambang mendatangkan satu unit backhoe. Dari sinilah, aksi warga tak terhenti.

Baca Juga :  Randy Dituntut Ringan

Berbagai aksi demonstrasi digelar. Mulai dari tingkat daerah, hingga Pemprov Jatim sebagai lembaga berwenang  yang mengeluarkan izin pertambangan. Aksi warga kian mendunia saat tiga warga di kampung ini berjalan kaki dari Mojokerto ke Jakarta. Aksi ini digelar Februari lalu.

Mereka nekat jalan kaki sepanjang 747 kilometer karena sudah tak tahan dengan penambangan yang kian merajalela di kampungnya. Eksploitasi itu mengakibatkan rusaknya daerah aliran sungai (DAS) di Sungai Boro, hulu Brantas, Jawa Timur.

Artikel Terkait

Most Read

Diduga Keracunan, Pengemis Tewas di Pasar

BLT Tahap Empat Ngadat

Dispendik Urung Tambah Jam PTM

Artikel Terbaru


/