alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Friday, May 27, 2022

Status ASN Bakal Dicoret

Staf Kecamatan Gondang Terlibat Kasus Korupsi

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Supendik Bambang Irawan, 50, ASN yang berdinas di kantor Kecamatan Gondang, terancam dipecat. Kepastian itu setelah ia divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor, Surabaya karena terbukti melakukan korupsi proyek fiktif di Jatirejo.

Supendik, yang menjadi rekanan dalam sejumlah proyek di Desa Dukuhngarjo, Kecamatan Jatirejo ini diganjar 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan itu bersama Mantan Kepala Desa (Kades) Dukuhngarjo Ali Irsad, 53. Keduanya terbukti korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 712 juta.

Plt Kepala BKPSDM Bambang Eko Wahyudi, mengatakan, persoalan itu sudah menjadi atensinya. Kemarin, pihaknya sudah membuat surat untuk dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. ’’Besok (hari ini), paling cepat, surat sudah kita kirim. Surat itu untuk mengklarifikasi terkait vonis salah satu ASN yang sebelumnya terlibat persoalan hukum,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Zaenal Terima Fee Proyek Rp 1 Miliar Secara Bertahap

Jawaban kejari itu bakal menjadi dasar BKPSDM menindak lanjuti sanksi yang bakal dijatuhkan terhadap salah satu staf di Kecamatan Gondang. Bambang mengaku belum bisa menyimpulkan. Sebab, usai mendapat jawaban kejaksaan, perlu dirapatkan dulu di internal BKPSDM yang hasilnya disampaikan ke bupati untuk ditelaah. ’’Saya tidak bisa berbicara lebih jauh, karena harus kami pelajari dulu. Yang jelas, sesuai komitmen ibu bupati, untuk PNS yang melanggar disiplin harus disanksi. Sanksi disesuaikan dengan pelanggarannya,’’ paparnya.

Diketahui, 31 Maret lalu, Supendik dan Ali Irsad divonis bersalah oleh hakim PN tipikor Surabaya. Sesuai dengan putusan yang dibacakan majelis hakim, terdakwa divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Baca Juga :  Sanksi DLH Tak Digubris

Terdakwa bersekongkol untuk memperkaya diri dan merugikan negara hingga Rp 712 juta. Sejumlah modus dilakukan keduanya. Mulai proyek fiktif, kelebihan bayar, proyek yang tak bisa dimanafaatkan, hingga pajak yang belum disetor.

Rinciannya, kerugian Rp 461 juta ekian untuk pekerjaan tidak dilaksanakan. Berupa pengaspalan jalan lingkungan pemukiman senilai Rp 372 juta dan normalisasi parit saluran air Rp 89 juta, pekerjaan sumur bor irigasi yang tidak bisa dimanafaatkan dengan kerugian Rp 64 juta, kelebihan bayar pekerjaan fisik kanopi balai desa Dukungarjo dan Tembok Penahan tanah sebesar Rp Rp 131 juta, serta pajak yang belum disetor tahun anggaran 2019 dengan nilai total Rp 53 juta. (ori/ron)

Staf Kecamatan Gondang Terlibat Kasus Korupsi

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Supendik Bambang Irawan, 50, ASN yang berdinas di kantor Kecamatan Gondang, terancam dipecat. Kepastian itu setelah ia divonis bersalah oleh pengadilan Tipikor, Surabaya karena terbukti melakukan korupsi proyek fiktif di Jatirejo.

Supendik, yang menjadi rekanan dalam sejumlah proyek di Desa Dukuhngarjo, Kecamatan Jatirejo ini diganjar 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan itu bersama Mantan Kepala Desa (Kades) Dukuhngarjo Ali Irsad, 53. Keduanya terbukti korupsi dengan nilai kerugian negara sebesar Rp 712 juta.

Plt Kepala BKPSDM Bambang Eko Wahyudi, mengatakan, persoalan itu sudah menjadi atensinya. Kemarin, pihaknya sudah membuat surat untuk dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto. ’’Besok (hari ini), paling cepat, surat sudah kita kirim. Surat itu untuk mengklarifikasi terkait vonis salah satu ASN yang sebelumnya terlibat persoalan hukum,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Dalami Kasus TPPU, KPK Amankan Dua Koper Diduga Berisi Dokumen

Jawaban kejari itu bakal menjadi dasar BKPSDM menindak lanjuti sanksi yang bakal dijatuhkan terhadap salah satu staf di Kecamatan Gondang. Bambang mengaku belum bisa menyimpulkan. Sebab, usai mendapat jawaban kejaksaan, perlu dirapatkan dulu di internal BKPSDM yang hasilnya disampaikan ke bupati untuk ditelaah. ’’Saya tidak bisa berbicara lebih jauh, karena harus kami pelajari dulu. Yang jelas, sesuai komitmen ibu bupati, untuk PNS yang melanggar disiplin harus disanksi. Sanksi disesuaikan dengan pelanggarannya,’’ paparnya.

Diketahui, 31 Maret lalu, Supendik dan Ali Irsad divonis bersalah oleh hakim PN tipikor Surabaya. Sesuai dengan putusan yang dibacakan majelis hakim, terdakwa divonis 4 tahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan.

Baca Juga :  Innova Terjepit Trailer dan Truk Ekspedisi
- Advertisement -

Terdakwa bersekongkol untuk memperkaya diri dan merugikan negara hingga Rp 712 juta. Sejumlah modus dilakukan keduanya. Mulai proyek fiktif, kelebihan bayar, proyek yang tak bisa dimanafaatkan, hingga pajak yang belum disetor.

Rinciannya, kerugian Rp 461 juta ekian untuk pekerjaan tidak dilaksanakan. Berupa pengaspalan jalan lingkungan pemukiman senilai Rp 372 juta dan normalisasi parit saluran air Rp 89 juta, pekerjaan sumur bor irigasi yang tidak bisa dimanafaatkan dengan kerugian Rp 64 juta, kelebihan bayar pekerjaan fisik kanopi balai desa Dukungarjo dan Tembok Penahan tanah sebesar Rp Rp 131 juta, serta pajak yang belum disetor tahun anggaran 2019 dengan nilai total Rp 53 juta. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/