Kamis, 20 Jan 2022
Radar Mojokerto
Home / Hukum & Kriminal
icon featured
Hukum & Kriminal

Dewan Pers Minta MK Tolak Uji Materi UU Pers

19 Oktober 2021, 16: 37: 24 WIB | editor : Fendy Hermansyah

Dewan Pers Minta MK Tolak Uji Materi UU Pers

Anggota Dewan Pers M. Agung Dharmajaya yang juga Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers. (dok agung for jawaposradarmojokerto.id)

Share this      

JAKARTA - Dewan Pers meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak pengujianu ji materi (judicial review) terhadap UU 40 Tahun 1999 tentang Pers. Itu lantaran posisi pemohon sebagaimana pernyataan pemerintah, tidak mengalami kerugian.

’’Para pemohon (pemerintah) dalam hal ini tidak dalam posisi dirugikan, dikurangi, atau setidak-tidaknya dihalang-halangi hak konstitusionalnya dengan keberlakuan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers,’’ ujar anggota Dewan Pers, M Agung Dharmajaya menyebutkan siaran pers Dewan Pers soal pemohonan uji materi UU 40 Tahun 1999 tentang pers yang diterima Jawa Pos Radar Mojokerto.

Berkenaan dengan peraturan-peraturan yang disusun oleh organisasi-organisasi pers diterbitkan dalam bentuk Peraturan Dewan Pers, Agung menyampaikan, hal tersebut lebih pada konsensus di antara organisasi-organisasi pers agar terciptanya peraturan-peraturan bidang pers yang kohesif dan dapat memayungi seluruh insan pers.

Baca juga: Penyedia Obat Aborsi Dituntut Ringan

"Sehingga, tidak terdapat peraturan-peraturan organisasi pers yang bersifat terpisah, sporadis, dan bahkan justru bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Yang mana, akan menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan kemerdekaan pers dan menghambat terciptanya peningkatan kehidupan pers nasional yang sehat,’’ bebernya sesuai siaran pers Dewan Pers.

Pemerintah juga menyebut dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers telah jelas memberikan nomenklatur ’’Dewan Pers’’ dan tidak ada nomenklatur-nomenklatur lainnya dalam Pasal 15 UU Pers. Untuk itu, apabila para pemohon mendalilkan ’’organisasinya’’ bernama ’’Dewan Pers Indonesia’’ maka bukanlah nomenklatur dan entitas yangdimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) UU Pers.

Berdasarkan hal tersebut, Dewan Pers Indonesia tidak memerlukan penetapan dari Presiden dalam bentuk keputusan Presiden, dan tidak ditanggapinya permohonan penetapan anggota Dewan Pers Indonesia oleh Presiden bukanlah suatu perlakuan diskriminatif yang melanggar Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945, melainkan suatu tindakan yang telah sesuai dengan hukum yang berlaku. ’’Dengan demikian, organisasi dan/atau forum yang menamakan dirinya Dewan Pers Indonesia bukanlah Dewan Pers sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU Pers,’’ sambungnya.

Diketahui, permohonan uji materi UU Pers diajukan Heintje Grontson Mandagie, Hans M. Kawengian, dan Soegiharto Santoso melalui kuasanya pada Kantor Hukum Mustika Raja Law pada tanggal 12 Agustus 2021. Mereka mengatasnamakan diri sebagai anggota Dewan Pers Indonesia. Pemohon petitumnya meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Pasal 15 ayat (5) UU Pers bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (fen/abi)

(mj/ori/fen/JPR)

 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2022 PT. JawaPos Group Multimedia