alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Sunday, June 26, 2022

Polisi Periksa Dua Staf Dinsos

Terkait Dugaan Penyelewengan Uang Tunai Pengganti BPNT

MOJOSARI, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dua staf Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto diperiksa Satreskrim Polres Mojokerto, kemarin. Keduanya diperiksa terkait dugaan kasus penyelewengan uang tunai pengganti bantuan pangan non tunai (BPNT).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto Try Raharjo Murdianto, tak menampik adanya surat pemanggilan yang dilayangkan aparat penegak hukum (APH) pada pihaknya. Namun, dia memastikan, pemeriksaan sebagai saksi dugaan kasus penyelewengan BPNT itu tidak ditujukan pada dirinya. Sebab, isi surat pemanggilan yang diterimanya itu supaya pihaknya mendelegasikan staf untuk datang ke mapolres.
’’Pemanggilannya untuk hari ini (kemarin). Bukan saya yang dipanggil. Tujuannya memang kepada kepala dinas sosial, tapi supaya menugaskan staf untuk memenuhi pemanggilan ini,’’ sebutnya.

Menindak lanjuti itu, pihaknya lantas mengutus dua orang staf Dinsos Kabupaten Mojokerto untuk melakoni pemeriksaan di Polres Mojokerto. Disinggung terkait, hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya belum bisa bicara banyak. Sebab, hingga kemarin sore, pihaknya masih belum menerima hasil laporan dari pemeriksaan tersebut.

Baca Juga :  Benarkan Pria Korban Pembunuhan Adalah Maling Sapi?

’’Ini terkait BPNT, saya tugaskan ke dua staf. Salah satunya kepala bidang yang membidangi. Hasilnya seperti apa? saya belum tahu. Sampai sekarang (kemarin) masih di polres dan saya belum dapat laporan dari yang hadir,’’ terangnya saat dikonfirmasi di Pendopo Graha Majatama, kemarin sore.

Disinggung terkait penanganan internal soal dugaan penyelewengan penarikan uang tunai BPNT itu, pihaknya mengaku sudah bergerak. Setidaknya, sudah ada 10 keluarga penerima manfaat (PKM) yang dipaksa membelanjakan ke salah satu e-warong yang dipanggil Dinsos untuk digali keterangan. ’’Dan 10 KPM ini, mereka tidak menyampaikan adanya pembelian minyak goreng, sampo, dan sebagainya. Makanya, izinkan kami untuk menelusuri lebih lanjut,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Korsleting, Rumah Makan Tinggal Rangka

Terpisah, Kasatreskrim Polres Mojokerto AKP Gondam Prienggondhani belum memberikan statement terkait pemeriksaan dua ASN tersebut. Pihaknya belum merespon saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Mojokerto melalui sambungan telepon.

Diberitakan sebelumnya, penyaluran uang pengganti BPNT Kemensos RI di Desa Domas, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto gaduh, awal Maret lalu. Menyusul, adanya puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) diminta mengembalikan uang Rp 600 ribu yang diterima untuk dipaksa belanja di salah satu agen e-warong. Ironisnya, KPM juga diancam dicoret jadi penerima jika tak menuruti arahan salah satu oknum pendamping bantuan pangan Dinsos Kabupaten Mojokerto. (vad/fen)

Terkait Dugaan Penyelewengan Uang Tunai Pengganti BPNT

MOJOSARI, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dua staf Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto diperiksa Satreskrim Polres Mojokerto, kemarin. Keduanya diperiksa terkait dugaan kasus penyelewengan uang tunai pengganti bantuan pangan non tunai (BPNT).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Mojokerto Try Raharjo Murdianto, tak menampik adanya surat pemanggilan yang dilayangkan aparat penegak hukum (APH) pada pihaknya. Namun, dia memastikan, pemeriksaan sebagai saksi dugaan kasus penyelewengan BPNT itu tidak ditujukan pada dirinya. Sebab, isi surat pemanggilan yang diterimanya itu supaya pihaknya mendelegasikan staf untuk datang ke mapolres.
’’Pemanggilannya untuk hari ini (kemarin). Bukan saya yang dipanggil. Tujuannya memang kepada kepala dinas sosial, tapi supaya menugaskan staf untuk memenuhi pemanggilan ini,’’ sebutnya.

Menindak lanjuti itu, pihaknya lantas mengutus dua orang staf Dinsos Kabupaten Mojokerto untuk melakoni pemeriksaan di Polres Mojokerto. Disinggung terkait, hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya belum bisa bicara banyak. Sebab, hingga kemarin sore, pihaknya masih belum menerima hasil laporan dari pemeriksaan tersebut.

Baca Juga :  Warga Balongbendo Ditemukan Tewas Terbunuh di Persawahan Bangsal

’’Ini terkait BPNT, saya tugaskan ke dua staf. Salah satunya kepala bidang yang membidangi. Hasilnya seperti apa? saya belum tahu. Sampai sekarang (kemarin) masih di polres dan saya belum dapat laporan dari yang hadir,’’ terangnya saat dikonfirmasi di Pendopo Graha Majatama, kemarin sore.

Disinggung terkait penanganan internal soal dugaan penyelewengan penarikan uang tunai BPNT itu, pihaknya mengaku sudah bergerak. Setidaknya, sudah ada 10 keluarga penerima manfaat (PKM) yang dipaksa membelanjakan ke salah satu e-warong yang dipanggil Dinsos untuk digali keterangan. ’’Dan 10 KPM ini, mereka tidak menyampaikan adanya pembelian minyak goreng, sampo, dan sebagainya. Makanya, izinkan kami untuk menelusuri lebih lanjut,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Tukang Pijat Itu Dieksekusi Usai Bersetubuh
- Advertisement -

Terpisah, Kasatreskrim Polres Mojokerto AKP Gondam Prienggondhani belum memberikan statement terkait pemeriksaan dua ASN tersebut. Pihaknya belum merespon saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Mojokerto melalui sambungan telepon.

Diberitakan sebelumnya, penyaluran uang pengganti BPNT Kemensos RI di Desa Domas, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto gaduh, awal Maret lalu. Menyusul, adanya puluhan keluarga penerima manfaat (KPM) diminta mengembalikan uang Rp 600 ribu yang diterima untuk dipaksa belanja di salah satu agen e-warong. Ironisnya, KPM juga diancam dicoret jadi penerima jika tak menuruti arahan salah satu oknum pendamping bantuan pangan Dinsos Kabupaten Mojokerto. (vad/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Konstruksi Kerap Jadi Biang Penyumbat

Nomor Punggung Kutukan

Artikel Terbaru


/