alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Thursday, May 26, 2022

Percuma Saja Diteruskan, Tidak Akan Dapat Apa-Apa

SIDOARJO – Bupati Mojokerto nonaktif MKP terus berkelit atas tuduhan telah menerima gratifikasi perizinan 22 titik menara telekomunikasi tahun 2015 silam.

Sederet alat bukti percakapan yang dibeber Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dibantah mentah-mentah.

Bantahan itu di antaranya terkait percakapan antara MKP dengan Gus Arifin, asal Kepanjen, Malang, pertengahan Mei 2015. Pria yang diakui sebagai guru spriritual MKP ini menyebut nama M. Subhan, wakil bupati Malang akan mengurus perizinan tower di Mojokerto.

Di titik inilah, asal muasal suap perizinan tower itu dimulai. Percakapan 2 Juli 2015 antara MKP dan mantan Kepala Desa Watukenongo, Nano Santoso Hudiarto, yang berisi pembicaraan dengan sejumlah kode itu, MKP menyebut tak mengenal suara dirinya.

Baca Juga :  Kosmetik Produk Sari, Bakal Dimusnahkan

Pun demikian dengan pembicaraan 3 Juli 2015 yang berisi tentang proses permintaan uang dari kepala Badan Pelayanan Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTPM) Bambang Wahyuadi.

Jaksa KPK tak terhenti di situ. Rekaman percakapan dengan Nono pada 6 hingga 9 juli 2015 terus diputar. ’’Saya tidak tahu Pak,’’ katanya dengan nada sedang. Jaksa Penuntut KPK Joko Hermawan, SH yang nampak jengkel dengan MKP, kembali memutar rekaman percakapan 26 juli 2015.

Selain menagih uang perizinan ke Bambang, Nono juga diperintah menagih uang sebesar Rp 800 juta untuk mahar rekomendasi pencalonannya ke Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto, Kusairin. Dan, lagi-lagi, MKP membantah percakapan tersebut antara dirinya dan Nono.

Jaksa menerangkan, meski terdakwa terus melakukan bantahan atas rekaman suara tersebut, namun rekaman suara yang diputar itu identik dengan suara Bupati Mojokerto dua periode tersebut.

Baca Juga :  Diduga Korupsi Proyek, Kepala Disperta Tersangka

Keyakinan itu menyusul penyepadanan hasil laboratorium suara yang pernah mengambil sampel suara MKP pada 20 Juni 2018 lalu. Sampel suara di antaranya meliputi huruf vokal AIUEO. ’’Dan, hasilnya identik dengan suara terdakwa,’’ papar Joko menutup pertanyaan.

Ketua majelis hakim I Wayan Sosiawan, kembali mengingatkan MKP jika keputusannya mengelak dari tuduhan jaksa sama sekali tak menguntungkan. Karena, kejujuran dan penyesalan justru akan menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan tuntutan dan hukuman.

’’Percuma kita lanjutkan dengan pertanyaan lain. Saudara memang mempunyai hak ingkar. Tapi, alat bukti sudah mengarah semua. Percuma saja kita teruskan. Tidak akan dapat apa-apa,’’ ungkap ketua majelis I Wayan Sosiawan, SH. 

 

SIDOARJO – Bupati Mojokerto nonaktif MKP terus berkelit atas tuduhan telah menerima gratifikasi perizinan 22 titik menara telekomunikasi tahun 2015 silam.

Sederet alat bukti percakapan yang dibeber Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun dibantah mentah-mentah.

Bantahan itu di antaranya terkait percakapan antara MKP dengan Gus Arifin, asal Kepanjen, Malang, pertengahan Mei 2015. Pria yang diakui sebagai guru spriritual MKP ini menyebut nama M. Subhan, wakil bupati Malang akan mengurus perizinan tower di Mojokerto.

Di titik inilah, asal muasal suap perizinan tower itu dimulai. Percakapan 2 Juli 2015 antara MKP dan mantan Kepala Desa Watukenongo, Nano Santoso Hudiarto, yang berisi pembicaraan dengan sejumlah kode itu, MKP menyebut tak mengenal suara dirinya.

Baca Juga :  Anggota Polsek Pesta Narkoba di Vila
- Advertisement -

Pun demikian dengan pembicaraan 3 Juli 2015 yang berisi tentang proses permintaan uang dari kepala Badan Pelayanan Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTPM) Bambang Wahyuadi.

Jaksa KPK tak terhenti di situ. Rekaman percakapan dengan Nono pada 6 hingga 9 juli 2015 terus diputar. ’’Saya tidak tahu Pak,’’ katanya dengan nada sedang. Jaksa Penuntut KPK Joko Hermawan, SH yang nampak jengkel dengan MKP, kembali memutar rekaman percakapan 26 juli 2015.

Selain menagih uang perizinan ke Bambang, Nono juga diperintah menagih uang sebesar Rp 800 juta untuk mahar rekomendasi pencalonannya ke Ketua DPC PPP Kabupaten Mojokerto, Kusairin. Dan, lagi-lagi, MKP membantah percakapan tersebut antara dirinya dan Nono.

Jaksa menerangkan, meski terdakwa terus melakukan bantahan atas rekaman suara tersebut, namun rekaman suara yang diputar itu identik dengan suara Bupati Mojokerto dua periode tersebut.

Baca Juga :  Pelaku Curanmor Kembali Meneror, Giliran Sambar Motor Karyawan Resto

Keyakinan itu menyusul penyepadanan hasil laboratorium suara yang pernah mengambil sampel suara MKP pada 20 Juni 2018 lalu. Sampel suara di antaranya meliputi huruf vokal AIUEO. ’’Dan, hasilnya identik dengan suara terdakwa,’’ papar Joko menutup pertanyaan.

Ketua majelis hakim I Wayan Sosiawan, kembali mengingatkan MKP jika keputusannya mengelak dari tuduhan jaksa sama sekali tak menguntungkan. Karena, kejujuran dan penyesalan justru akan menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan tuntutan dan hukuman.

’’Percuma kita lanjutkan dengan pertanyaan lain. Saudara memang mempunyai hak ingkar. Tapi, alat bukti sudah mengarah semua. Percuma saja kita teruskan. Tidak akan dapat apa-apa,’’ ungkap ketua majelis I Wayan Sosiawan, SH. 

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/