alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Sunday, July 3, 2022

Pemkab–Polres Tak Mau Gegabah

– Terkait Penindakan Pesantren di Kutorejo
KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab dan Polres Mojokerto tidak mau gegabah mengambil keputusan untuk menindak Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah (PPUI) di Dusun Pandanrejo, Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo. Terutama terkait pemberedelan atribut pondok pesantren (ponpes) yang dikabarkan menebar ideologi kekhilafahan itu.

Sejumlah atribut tersebut dipasang di dalam kawasan pesantren. Mulai dari kalender, spanduk, hingga plang ponpes. Yang menarik, spanduk bermuatan visi dan misi. Isinya, Siap Menjadi Mujahid Da’wah Tegaknya sistem Khilafah ’Alaa Minhajin Nubuwwah. Begitu pula dengan kalender yang terpasang pada dinding masjid ponpes. Menjadi salah satu indikasi jika tempat ini memiliki hubungan dengan pesantren yang ada di Lampung.

Kalender tahun 2021-2022 berangka Arab itu terpasang foto Pimpinan Pusat Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Baraja yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Di dalam kalender, juga ada seruan pada kaum muslimin untuk bergabung kekhalifahan Islam dengan menyatakan baiat dan meninggalkan perpecahan.

Meski begitu, pihak terkait tak mau gegabah dalam melangkah. Sebab, kasus ini perlu kajian lebih lanjut. Kasatpol Kabupaten Mojokerto Eddy Taufiq menerangkan, pihaknya belum bisa bertindak banyak soal pemberedelan atribut pondok yang diduga kuat melenceng dari ideologi Pancasila itu.

Baca Juga :  Ponpes yang Diduga Terafiliasi Khilafatul Muslimin Mendadak Kosong

Pihaknya mengacu pada Pasal 50 Perda Kabupaten Mojokerto No 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Artinya, hanya lambang, simbol, bendera, maupun spanduk yang terpasang di fasilitas umum saja yang bisa ditindak aparat penegak perda. ”Kalau masih dalam kawasan pondok, kami belum memutuskan tindakan. Karena memang kami fokusnya dalam penindakan pelanggaran perda,” ujarnya, kemarin.

Begitu pun terkait izin PPUI. Pihaknya enggan gegabah memutuskan penindakan pada ponpes asuhan M. Nur Salim itu. Sebab, sejauh ini masih belum ada koordinasi lintas instansi menyoal permasalahan tersebut. ”Karena juga sejauh ini masih belum ada diskusi dan koordinasi lebih lanjut untuk itu. Sehingga saat ini kami masih menunggu,” ungkapnya.

Hal senada dilontarkan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Nugroho Budi Sulistyo. Saat ini masih berancang-ancang menentukan langkah yang tepat guna mengantisipasi adanya imbas yang lebih luas bagi daerah dengan 18 kecamatan. Terlebih guna mengantisipasi adanya gejolak antara pihak ponpes dan warga sekitar. Lantaran PPUI terang-terangan enggan memasang bendera merah putih saat hari kemerdekaan.

”Pendekatan kami bukan cuma pada pondok. Ada dimensi-dimensi lain yang harus diperhatikan. Saat ini kami masih menyusun langkah-langkah yang tepat,” ungkapnya.

Baca Juga :  Polisi Tangkap Penjambret Bermodal Senjata Api Mainan

Nugroho mengaku telah meninjau lokasi Senin (13/6) siang. Pihaknya tidak menampik akan adanya sejumlah atribut ponpes yang memuat konten ideologi kekhilafahan tersebut. Namun, lagi-lagi pihaknya enggan gegabah bersikap. ”Santri dan pengurusnya dari luar daerah semua, banyak anak-anak kecil juga. Namun, sekali lagi, itu perlu penyelesaian makro dan komprehensif. Jadi kalau satpol PP mau mencopot atribut pondok di dalam kawasan, jelas tidak saya rekomendasikan. Demi keamanan satpol PP juga,” tandasnya.

Terpisah, Kapolres Mojokerto AKBP Apip Ginanjar mengatakan, pihaknya belum bisa bicara sekaligus bertindak banyak soal penanganan lanjutan terhadap ponpes yang diduga terafiliasi Khilafatul Muslimin itu. Terlebih kabar penangkapan Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin berinisial AS, oleh Polda Metro Jaya Senin (13/6) di lingkungan pesantren tersebut tidak melibatkan personel polres. ”Kami belum bisa komentar banyak karena memang penangkapan itu tidak berkoordinasi dengan kami,” sebutnya.

Korps bhayangkara ini juga tak mau buru-buru melepas atribut pesantren yang memprovokasi perpecahan dalam kebhinekaan tersebut. Sebab, pemkab bersama TNI/Polri masih perlu melakukan pengkajian lebih lanjut. ”Terkait izinnya (ponpes) memang masih perlu berkoordinasi dengan kemenag. Soal pondok ini kami belum bisa komentar banyak,” tandasnya. (vad/ron)

– Terkait Penindakan Pesantren di Kutorejo
KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Pemkab dan Polres Mojokerto tidak mau gegabah mengambil keputusan untuk menindak Pondok Pesantren Ukhuwwah Islamiyyah (PPUI) di Dusun Pandanrejo, Desa Simbaringin, Kecamatan Kutorejo. Terutama terkait pemberedelan atribut pondok pesantren (ponpes) yang dikabarkan menebar ideologi kekhilafahan itu.

Sejumlah atribut tersebut dipasang di dalam kawasan pesantren. Mulai dari kalender, spanduk, hingga plang ponpes. Yang menarik, spanduk bermuatan visi dan misi. Isinya, Siap Menjadi Mujahid Da’wah Tegaknya sistem Khilafah ’Alaa Minhajin Nubuwwah. Begitu pula dengan kalender yang terpasang pada dinding masjid ponpes. Menjadi salah satu indikasi jika tempat ini memiliki hubungan dengan pesantren yang ada di Lampung.

Kalender tahun 2021-2022 berangka Arab itu terpasang foto Pimpinan Pusat Khilafatul Muslimin Abdul Qodir Baraja yang ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya. Di dalam kalender, juga ada seruan pada kaum muslimin untuk bergabung kekhalifahan Islam dengan menyatakan baiat dan meninggalkan perpecahan.

Meski begitu, pihak terkait tak mau gegabah dalam melangkah. Sebab, kasus ini perlu kajian lebih lanjut. Kasatpol Kabupaten Mojokerto Eddy Taufiq menerangkan, pihaknya belum bisa bertindak banyak soal pemberedelan atribut pondok yang diduga kuat melenceng dari ideologi Pancasila itu.

Baca Juga :  Tukang Pijat Diculik dan Disekap, Pelaku Kabur Bawa Motor Vixion

Pihaknya mengacu pada Pasal 50 Perda Kabupaten Mojokerto No 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Artinya, hanya lambang, simbol, bendera, maupun spanduk yang terpasang di fasilitas umum saja yang bisa ditindak aparat penegak perda. ”Kalau masih dalam kawasan pondok, kami belum memutuskan tindakan. Karena memang kami fokusnya dalam penindakan pelanggaran perda,” ujarnya, kemarin.

Begitu pun terkait izin PPUI. Pihaknya enggan gegabah memutuskan penindakan pada ponpes asuhan M. Nur Salim itu. Sebab, sejauh ini masih belum ada koordinasi lintas instansi menyoal permasalahan tersebut. ”Karena juga sejauh ini masih belum ada diskusi dan koordinasi lebih lanjut untuk itu. Sehingga saat ini kami masih menunggu,” ungkapnya.

- Advertisement -

Hal senada dilontarkan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Mojokerto Nugroho Budi Sulistyo. Saat ini masih berancang-ancang menentukan langkah yang tepat guna mengantisipasi adanya imbas yang lebih luas bagi daerah dengan 18 kecamatan. Terlebih guna mengantisipasi adanya gejolak antara pihak ponpes dan warga sekitar. Lantaran PPUI terang-terangan enggan memasang bendera merah putih saat hari kemerdekaan.

”Pendekatan kami bukan cuma pada pondok. Ada dimensi-dimensi lain yang harus diperhatikan. Saat ini kami masih menyusun langkah-langkah yang tepat,” ungkapnya.

Baca Juga :  Asyik Transaksi Sabu, Pengedar Senior-Yunior Dibekuk Bareng

Nugroho mengaku telah meninjau lokasi Senin (13/6) siang. Pihaknya tidak menampik akan adanya sejumlah atribut ponpes yang memuat konten ideologi kekhilafahan tersebut. Namun, lagi-lagi pihaknya enggan gegabah bersikap. ”Santri dan pengurusnya dari luar daerah semua, banyak anak-anak kecil juga. Namun, sekali lagi, itu perlu penyelesaian makro dan komprehensif. Jadi kalau satpol PP mau mencopot atribut pondok di dalam kawasan, jelas tidak saya rekomendasikan. Demi keamanan satpol PP juga,” tandasnya.

Terpisah, Kapolres Mojokerto AKBP Apip Ginanjar mengatakan, pihaknya belum bisa bicara sekaligus bertindak banyak soal penanganan lanjutan terhadap ponpes yang diduga terafiliasi Khilafatul Muslimin itu. Terlebih kabar penangkapan Menteri Pendidikan Khilafatul Muslimin berinisial AS, oleh Polda Metro Jaya Senin (13/6) di lingkungan pesantren tersebut tidak melibatkan personel polres. ”Kami belum bisa komentar banyak karena memang penangkapan itu tidak berkoordinasi dengan kami,” sebutnya.

Korps bhayangkara ini juga tak mau buru-buru melepas atribut pesantren yang memprovokasi perpecahan dalam kebhinekaan tersebut. Sebab, pemkab bersama TNI/Polri masih perlu melakukan pengkajian lebih lanjut. ”Terkait izinnya (ponpes) memang masih perlu berkoordinasi dengan kemenag. Soal pondok ini kami belum bisa komentar banyak,” tandasnya. (vad/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/