alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Wednesday, July 6, 2022

Dana Anggota Koperasi Nyantol, Kerugian Ditaksir Capai Rp 15 Miliar

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sejumlah anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSPSB) menggelar aksi demo di Kantor Cabang Mojokerto, Jalan Mojopahit, nomor 520, Kelurahan/Kecamatan Kranggan, Rabu (15/6) pagi. Mereka menuntut dana simpanan yang nyantol selama bertahun-tahun, segera dicairkan.

Demo yang digelar anggota koperasi dan perwakilan ini berlangsung sekitar pukul 09.00. Mereka membawa spanduk dengan sejumlah tuntutan. Seperti ’’KSP Sejahtera Bersama Kembalikan Uang Nasabah’’ dan ’’KSP Sejahtera Bersama Jangan Bohongi Nasabah’’.

Suyadi, anggota koperasi asal Dusun Losari, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, mengaku sudah 2,5 tahun tahun menunggu uang tabungannya dikembalikan. ’’Uang saya Rp 100 juta, itu hasil menabung pas masih kerja di pabrik. Sekarang saya menganggur dan uangnya tidak bisa diambil,’’ keluhnya.

Ia dan sejumlah anggota koperasi lain meminta supaya pihak koperasi segera mencairkan dana simpanan yang selama tiga tahun terakhir nyantol. ’’Intinya kami minta uangnya dikembalikan. Terutama klien kami sebesar Rp 150 juta itu,’’ ujar Matyatim, kuasa hukum salah satu anggota koperasi.

Pengacara dari LBH Mojokerto Watch tersebut mengatakan, pihak KSP bertanggungjawab mengembalikan uang simpanan para anggota. Sebab, KSP Sejahtera Bersama hanya dinyatakan pailit sementara sebagaimana putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengadilan Niaga. ’’Artinya kalau belum pailit, semua ates, tanggungan, apa pun itu dikelola koperasi,’’ tandasnya.

Menurut Matyatim, dari dana sekitar Rp 8 triliun yang dikelola KSP Sejahtera Bersama di seluruh wilayah cabang, miliaran di antaranya berada di Mojokerto. Dirinya mewaliki seorang anggota koperasi yang memiliki tabungan sebesar Rp 150 juta. Dan, hingga kini uang itu tak kunjung dicairkan. ”Koperasi terus berbelit,” sebut dia.

Baca Juga :  Bus PO Jaya Berhenti Mendadak, Tiga Kendaraan Kecelakaan, Satu Tewas

Dikatakannya, pihak koperasi tidak memiliki iktikad baik untuk menuntaskan persoalan ini. Selain berbelit tiap kali ditagih, saat didemo kemarin, pimpinan KSP Sejahtera Bersama Kantor Cabang Mojokerto justru menghilang. ”Dibel (ditelpon, Red) dari pengawas provinsi tidak bisa dihubungi. Wong anggotanya saja menghubungi juga tidak bisa. Dengan anak buah saja tidak mau bertanggungjawab, apalagi dengan nasabah,” bebernya.

Hal senada juga diungkapkan Jaka Prima. Pengacara di LBH Satrya Yustisia Airlangga yang mewakili tiga anggota koperasi ini mengaku kliennya kesulitan menarik uang simpanan sejak tiga tahun terakhir. ’’Ketika klien kami menagih keuntungan saja tidak dibayarkan, apalagi meminta uang modalnya kembali,’’ jelasnya.

Jaka menyebut, nasabah khawatir uang yang ditabungkan bakal lenyap. Sehingga mereka terus memperjuangkan haknya untuk mengambil kembali dana tersebut. Dalam aksi kemarin, perwakilan anggota koperasi dan pengacara juga sempat masuk kantor untuk beraudiensi. Mereka membawa sejumlah bukti terkait percairan dana. Namun, dari hasil pertemuan, menurutnya, belum ada solusi yang diberikan pihak koperasi. ’’Pimpinan koperasi tidak ada, tadi hanya ditemui stafnya dan kami dijanjikan pertemuan lagi,’’ paparnya.

Hingga pukul 12.00, massa masih bertahan di lokasi. Mereka menunggu hasil audiensi yang dilakukan oleh perwakilan anggota berikut pengacara dengan pihak KSP. Demo ini juga dikawal oleh puluhan anggota kepolisian Polsek Prajurit Kulon dan Polres Mojokerto Kota.

Sebagaimana diketahui, KSPSB mengalami persoalan likuiditas sehingga gagal membayar simpanan anggota. Dari informasi yang dihimpun, terdapat 87 anggota dengan dana total sebesar Rp 15 miliar belum bisa menarik tabungannya. Sesuai dengan putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat (Inkracht), KSPSB punya kewajiban untuk melaksanakan skema pembayaran PKPU sebanyak 10 tahap selama 5 tahun.

Baca Juga :  Pasutri Ini Sudah Sembilan Kali Mencuri Handphone

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kota Mojokerto Ani Wijaya menuturkan, pihaknya masih terkendala untuk melakukan intervensi. Pasalnya, persoalan tersebut merupakan urusan antara anggota dan pengurus koperasi. ”Bentuknya simpanan dan keputusan tertinggi ada di RAT (rapat anggota tahunan. Ini yang menjadi kendala kita,” jelasnya.

Langkah yang dilakukan pemda hanya sebatas membentuk satgas untuk memediasi. Sejak kasus ini bergulir, Ani mengaku sudah lima kali melakukan upaya mediasi namun belum membuahkan banyak hasil. Di samping itu, disebutnya, pihak koperasi juga terkesan tertutup. ”Saya minta data anggota saja tidak dikasih. Dua kali saya berkirim surat tidak digubris,” tandasnya.

Untuk mencegah adanya ’’korban” baru koperasi, Ani mengaku telah berkonsultasi ke provinsi dan pusat. Dirinya ingin membekukan izin usaha dan operasional koperasi supaya tidak menerima anggota baru. ”Agar tidak menarik anggota baru dan tidak ada korban lagi,” pungkas dia.

Menurut Ani, jumlah 87 anggota dengan total dana Rp 15 miliar itu merupakan angka estimasi dari anggota yang mau terbuka ke pemkot. Tak menutup kemungkinan, masih ada anggota lain yang belum terbuka dan mengalami kesulitan sama. (adi/ron)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sejumlah anggota Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSPSB) menggelar aksi demo di Kantor Cabang Mojokerto, Jalan Mojopahit, nomor 520, Kelurahan/Kecamatan Kranggan, Rabu (15/6) pagi. Mereka menuntut dana simpanan yang nyantol selama bertahun-tahun, segera dicairkan.

Demo yang digelar anggota koperasi dan perwakilan ini berlangsung sekitar pukul 09.00. Mereka membawa spanduk dengan sejumlah tuntutan. Seperti ’’KSP Sejahtera Bersama Kembalikan Uang Nasabah’’ dan ’’KSP Sejahtera Bersama Jangan Bohongi Nasabah’’.

Suyadi, anggota koperasi asal Dusun Losari, Desa Sidoharjo, Kecamatan Gedeg, mengaku sudah 2,5 tahun tahun menunggu uang tabungannya dikembalikan. ’’Uang saya Rp 100 juta, itu hasil menabung pas masih kerja di pabrik. Sekarang saya menganggur dan uangnya tidak bisa diambil,’’ keluhnya.

Ia dan sejumlah anggota koperasi lain meminta supaya pihak koperasi segera mencairkan dana simpanan yang selama tiga tahun terakhir nyantol. ’’Intinya kami minta uangnya dikembalikan. Terutama klien kami sebesar Rp 150 juta itu,’’ ujar Matyatim, kuasa hukum salah satu anggota koperasi.

Pengacara dari LBH Mojokerto Watch tersebut mengatakan, pihak KSP bertanggungjawab mengembalikan uang simpanan para anggota. Sebab, KSP Sejahtera Bersama hanya dinyatakan pailit sementara sebagaimana putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengadilan Niaga. ’’Artinya kalau belum pailit, semua ates, tanggungan, apa pun itu dikelola koperasi,’’ tandasnya.

Menurut Matyatim, dari dana sekitar Rp 8 triliun yang dikelola KSP Sejahtera Bersama di seluruh wilayah cabang, miliaran di antaranya berada di Mojokerto. Dirinya mewaliki seorang anggota koperasi yang memiliki tabungan sebesar Rp 150 juta. Dan, hingga kini uang itu tak kunjung dicairkan. ”Koperasi terus berbelit,” sebut dia.

Baca Juga :  Sepucuk Senpi Polisi Ditarik
- Advertisement -

Dikatakannya, pihak koperasi tidak memiliki iktikad baik untuk menuntaskan persoalan ini. Selain berbelit tiap kali ditagih, saat didemo kemarin, pimpinan KSP Sejahtera Bersama Kantor Cabang Mojokerto justru menghilang. ”Dibel (ditelpon, Red) dari pengawas provinsi tidak bisa dihubungi. Wong anggotanya saja menghubungi juga tidak bisa. Dengan anak buah saja tidak mau bertanggungjawab, apalagi dengan nasabah,” bebernya.

Hal senada juga diungkapkan Jaka Prima. Pengacara di LBH Satrya Yustisia Airlangga yang mewakili tiga anggota koperasi ini mengaku kliennya kesulitan menarik uang simpanan sejak tiga tahun terakhir. ’’Ketika klien kami menagih keuntungan saja tidak dibayarkan, apalagi meminta uang modalnya kembali,’’ jelasnya.

Jaka menyebut, nasabah khawatir uang yang ditabungkan bakal lenyap. Sehingga mereka terus memperjuangkan haknya untuk mengambil kembali dana tersebut. Dalam aksi kemarin, perwakilan anggota koperasi dan pengacara juga sempat masuk kantor untuk beraudiensi. Mereka membawa sejumlah bukti terkait percairan dana. Namun, dari hasil pertemuan, menurutnya, belum ada solusi yang diberikan pihak koperasi. ’’Pimpinan koperasi tidak ada, tadi hanya ditemui stafnya dan kami dijanjikan pertemuan lagi,’’ paparnya.

Hingga pukul 12.00, massa masih bertahan di lokasi. Mereka menunggu hasil audiensi yang dilakukan oleh perwakilan anggota berikut pengacara dengan pihak KSP. Demo ini juga dikawal oleh puluhan anggota kepolisian Polsek Prajurit Kulon dan Polres Mojokerto Kota.

Sebagaimana diketahui, KSPSB mengalami persoalan likuiditas sehingga gagal membayar simpanan anggota. Dari informasi yang dihimpun, terdapat 87 anggota dengan dana total sebesar Rp 15 miliar belum bisa menarik tabungannya. Sesuai dengan putusan pengadilan niaga Jakarta Pusat (Inkracht), KSPSB punya kewajiban untuk melaksanakan skema pembayaran PKPU sebanyak 10 tahap selama 5 tahun.

Baca Juga :  Sita Gunting dan Remi di Blok Wanita

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopukmperindag) Kota Mojokerto Ani Wijaya menuturkan, pihaknya masih terkendala untuk melakukan intervensi. Pasalnya, persoalan tersebut merupakan urusan antara anggota dan pengurus koperasi. ”Bentuknya simpanan dan keputusan tertinggi ada di RAT (rapat anggota tahunan. Ini yang menjadi kendala kita,” jelasnya.

Langkah yang dilakukan pemda hanya sebatas membentuk satgas untuk memediasi. Sejak kasus ini bergulir, Ani mengaku sudah lima kali melakukan upaya mediasi namun belum membuahkan banyak hasil. Di samping itu, disebutnya, pihak koperasi juga terkesan tertutup. ”Saya minta data anggota saja tidak dikasih. Dua kali saya berkirim surat tidak digubris,” tandasnya.

Untuk mencegah adanya ’’korban” baru koperasi, Ani mengaku telah berkonsultasi ke provinsi dan pusat. Dirinya ingin membekukan izin usaha dan operasional koperasi supaya tidak menerima anggota baru. ”Agar tidak menarik anggota baru dan tidak ada korban lagi,” pungkas dia.

Menurut Ani, jumlah 87 anggota dengan total dana Rp 15 miliar itu merupakan angka estimasi dari anggota yang mau terbuka ke pemkot. Tak menutup kemungkinan, masih ada anggota lain yang belum terbuka dan mengalami kesulitan sama. (adi/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/