alexametrics
26.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 18, 2022

Regulasi Retribusi Pemandian Sekarsari Disorong ke Dewan

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Seiring rencana pembukaan objek wisata Pemandian Sekarsari tahun ini, Pemkot Mojokerto menggodok regulasi untuk memungut retribusi kepada wisatawan.

Rancangan peraturan daerah (raperda) tersebut saat ini telah diusulkan untuk dibahas bersama dewan. Kabag Hukum Setdakot Mojokerto Riyanto mengungkapkan, raperda retribusi jasa usaha telah diajukan eksekutif ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Mojokerto Tahun 2022 ini.

Menurutnya, draf payung hukum tersebut bakal digunakan sebagai dasar untuk memungut tiket bagi pengunjung di Pemandian Sekarsari. ’’Untuk operasional kan butuh perda retribusi jasa usaha sebagai dasar menarik pembebanan masyarakat,’’ terangnya.

Disebutkan Riyanto, pemkot telah memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Reribusi Jasa Usaha. Hanya saja, terdapat sejumlah item yang harus dilakukan perubahan. Termasuk memasukkan Pemandian Sekarsari sebagai objek wisata yang dikenakan retribusi jasa usaha baru di tahun ini.

Baca Juga :  TP4D Dibubarkan, PPK Proyek Makin Galau

Mengingat, kata dia, wisata kolam renang tertua di Kota Mojokerto itu selama ini dikelola pihak ketiga. Dan, baru dua tahun terakhir ini aset tersebut kembali ke pangkuan Pemkot Mojokerto setelah perjanjian kerja sama tidak diperpanjang di 2019 lalu. ’’Sehingga di tahun 2022 ini segera disusun tarifnya maupun susunannya,’’ tandasnya.

Pihaknya menargetkan, raperda perubahan retribusi jasa usaha tersebut akan dibahas bersama legislatif pada kisaran bulan Maret ini. Sehingga, regulasi tersebut bisa segera disetujui bersama dan diajukan fasilitasi ke Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi perda. ’’Karena nanti fasilitasinya kan agak lama, target kami bisa segera selesai,’’ tegasnya.

Selain itu, dalam propempreda tahun 2022 ini eksekutif juga mengajukan usulan sejumlah raperda lainnya. Termasuk raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Maja Aneka Usaha dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkot Mojokerto pada Perusahaan Umum Daerah Maja Aneka Usaha.

Baca Juga :  Pencari Rongsokan Meninggal di Pemandian Usai Kerokan

Dua raperda tersebut pada 2021 lalu urung dilakukan pembahasan lantaran belum mengantongi hasil penilaian atau rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemenagri). Rencananya, perusahaan umum daerah itu akan dibentuk untuk menaungi sejumlah usaha milik pemerintah daerah. Termasuk Pemandian Sekarsari.

Namun, sebut Riyanto, sebelum perusahaan umum daerah tersebut terbentuk, untuk sementara pengelolaan akan diserahkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Mojokerto. ’’Kalau rencana jangka panjang memang akan dikelola badan usaha. Tapi karena sampai sekarang belum mendapat rekomendasi, sehingga nanti kita pakai retribusi jasa usaha dulu untuk bisa dioperasionalkan,’’ pungkasnya. (ram/fen)

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Seiring rencana pembukaan objek wisata Pemandian Sekarsari tahun ini, Pemkot Mojokerto menggodok regulasi untuk memungut retribusi kepada wisatawan.

Rancangan peraturan daerah (raperda) tersebut saat ini telah diusulkan untuk dibahas bersama dewan. Kabag Hukum Setdakot Mojokerto Riyanto mengungkapkan, raperda retribusi jasa usaha telah diajukan eksekutif ke dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kota Mojokerto Tahun 2022 ini.

Menurutnya, draf payung hukum tersebut bakal digunakan sebagai dasar untuk memungut tiket bagi pengunjung di Pemandian Sekarsari. ’’Untuk operasional kan butuh perda retribusi jasa usaha sebagai dasar menarik pembebanan masyarakat,’’ terangnya.

Disebutkan Riyanto, pemkot telah memiliki Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang Reribusi Jasa Usaha. Hanya saja, terdapat sejumlah item yang harus dilakukan perubahan. Termasuk memasukkan Pemandian Sekarsari sebagai objek wisata yang dikenakan retribusi jasa usaha baru di tahun ini.

Baca Juga :  Ini Foto Penggeledahan Pasutri dan Tante Pengedar Sabu

Mengingat, kata dia, wisata kolam renang tertua di Kota Mojokerto itu selama ini dikelola pihak ketiga. Dan, baru dua tahun terakhir ini aset tersebut kembali ke pangkuan Pemkot Mojokerto setelah perjanjian kerja sama tidak diperpanjang di 2019 lalu. ’’Sehingga di tahun 2022 ini segera disusun tarifnya maupun susunannya,’’ tandasnya.

Pihaknya menargetkan, raperda perubahan retribusi jasa usaha tersebut akan dibahas bersama legislatif pada kisaran bulan Maret ini. Sehingga, regulasi tersebut bisa segera disetujui bersama dan diajukan fasilitasi ke Gubernur Jawa Timur untuk ditetapkan menjadi perda. ’’Karena nanti fasilitasinya kan agak lama, target kami bisa segera selesai,’’ tegasnya.

- Advertisement -

Selain itu, dalam propempreda tahun 2022 ini eksekutif juga mengajukan usulan sejumlah raperda lainnya. Termasuk raperda tentang Perusahaan Umum Daerah Maja Aneka Usaha dan Raperda tentang Penyertaan Modal Pemkot Mojokerto pada Perusahaan Umum Daerah Maja Aneka Usaha.

Baca Juga :  Pencari Rongsokan Meninggal di Pemandian Usai Kerokan

Dua raperda tersebut pada 2021 lalu urung dilakukan pembahasan lantaran belum mengantongi hasil penilaian atau rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemenagri). Rencananya, perusahaan umum daerah itu akan dibentuk untuk menaungi sejumlah usaha milik pemerintah daerah. Termasuk Pemandian Sekarsari.

Namun, sebut Riyanto, sebelum perusahaan umum daerah tersebut terbentuk, untuk sementara pengelolaan akan diserahkan ke organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dalam hal ini Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Mojokerto. ’’Kalau rencana jangka panjang memang akan dikelola badan usaha. Tapi karena sampai sekarang belum mendapat rekomendasi, sehingga nanti kita pakai retribusi jasa usaha dulu untuk bisa dioperasionalkan,’’ pungkasnya. (ram/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/