alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Saturday, July 2, 2022

Polres Mojokerto Dinilai Lamban

Tangani Polemik Aksi Mogok Kerja Puluhan Sopir di Pungging
PUNGGING, Jawa Pos Radar Mojokerto – Polemik aksi mogok kerja 43 sopir PT Superior Sarana Sukses di Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tak kunjung berujung. Pihak sopir dan perusahaan saling melapor ke Polres Mojokerto. Hampir dua bulan ini, belum ada tindakan tegas terkait unjuk rasa yang dianggap merugikan kedua belah pihak itu. Hingga kinerja aparat pun dipertanyakan.

Manajer Operasional PT Superior Sarana Sukses Mark Steven mengatakan, pihaknya menyayangkan kinerja Polres Mojokerto yang tidak segera mengambil langkah tegas. Utamanya terkait pembubaran aksi unjuk rasa para sopir yang disinyalir tidak mengantongi izin tersebut.

Sehingga, pihaknya melayangkan aduan ke Satreskrim Polres Mojokerto 29 April lalu yang berisi sejumlah tuduhan. ”Sejak 29 April kami sudah bersurat empat kali ke polres. Sampai sekarang masih belum ada tindakan tegas. Padahal aksi itu tidak sesuai hukum. Bubarkan unjuk rasa yang tak berizin. Kalau sudah izin nggak masalah unjuk rasa lagi,” ujarnya.

Pelaporan aksi unjuk rasa di gerbang utama PT Superior Prima Sukes itu bukan tanpa sebab. Lantaran sejumlah massa aksi menghalangi sopir lain yang dikerahkan PT Superior Sarana Sukses untuk mengangkut muatan di pabrik bata ringan tersebut. Terlebih, hingga saat ini, masih ada delapan armada truk milik perusahaan yang disandera massa aksi. Otomatis, hal tersebut memicu kerugian. ”Waktu kami laporkan itu kerugiannya Rp 1,2 miliar. Terhitung aksi mereka sejak 14 April sampai kami laporkan 29 April. Sejak itu kami tidak bisa muat, sekarang kerugiannya lebih dari itu,” ungkapnya.

Baca Juga :  Tangkap 4 Orang, Polisi Sita 23 Ribu Pil Koplo

Steven menyebut, lambannya penindakan oleh aparat penegak hukum (APH) ini memicu kerugian bagi banyak pihak. Karena polemik tersebut makin berlaurt-larut. ”Kami katakan kinerja polres ini lamban karena sampai sekarang belum ada tindakan tegas. Jadi di sini ada instrumen negara yang fungsinya kurang berjalan dengan baik, tupoksinya tidak berjalan. Kami mau kemana lagi? Jalan hukum sudah kami tempuh dengan baik,” keluhnya.

Sejak mepalor ke Satreskrim Polres Mojokerto, pihaknya baru tiga kali dimintai keterangan oleh petugas. Meski begitu, pemanggilan sebagai pelapor tersebut belum ada penanganan lebih lanjut. ”Sudah dipanggil tiga kali sebagai pelapor. Tapi yang dibahas itu pasal karet semua. Seperti pengancaman. Kok bisa? Unitnya ada di sana kok dibuat sandaran,” tandas Steven.

Sementara itu, Kuasa Hukum Massa Aksi Dibertius Boimau menerangkan, pihaknya juga melakukan langkah yang sama. Dengan melaporkan pihak PT Superior Sarana Sukses ke Polres Mojokerto terkait dugaan aksi pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan utusan perusahaan saat memblokade gerbang utama PT Superior Prima Sukes Kamis (9/6) sekitar pukul 23.00. ”Ada tiga sopir yang mengalami luka. Mereka dipukul, diinjak, dibanting, sama preman suruhan perusahaan. Mereka mengawal 11 truk yang saat itu mau muat, tapi kami tidak izinkan karena masalah ini belum klir. Sekitar pukul 03.00 (Jumat, 10/6) kami laporkan ke Satreskrim Polres Mojokerto,” ujarnya.

Baca Juga :  Anang Iskandar Diisukan Ikut Terjaring OTT KPK Bersama Ketua Umum PPP

Para sopir yang diduga dianiaya oknum tersebut sudah melakoni sejumlah prosedur. Termasuk melakukan visum di RSUD Prof dr Soekandar Mojosari. Dibertius mengatakan, pihaknya mendesak Polres Mojokerto untuk bergerak cepat merespons pelaporan bernomor TLB/161/VI/2022/SPKT/POLRES MOJOKERTO/PPOLDA JAWA TIMUR, itu.

Dikhawatirkan, akan muncul korban-korban lain dari aksi serupa. Terlebih, pihak perusahaan dinilai sudah tidak ada itikad baik untuk menemukan jalan tengah. ”Kemungkinan Senin (13/6) kami temui Pak Kapolres supaya pelaku segera ditangkap. Permasalahan ini harus diusut dan diselesaikan sampai tuntas. Karena mereka memang preman bayaran untuk mengacaukan situasi. Kami meminta agar polres bergerak cepat. Kalau masih belum ada langkah tegas, jangan salahkan kami jika kedepannya ada pertumpahan darah di wilayah hukum polres,” tegasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Mojokerto AKP Gondam Prienggondhani belum merespons saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Mojokerto melalui sambungan telepon maupun pesan singkat hingga berita ini ditulis. (vad/ron)

Tangani Polemik Aksi Mogok Kerja Puluhan Sopir di Pungging
PUNGGING, Jawa Pos Radar Mojokerto – Polemik aksi mogok kerja 43 sopir PT Superior Sarana Sukses di Desa Kembangringgit, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto tak kunjung berujung. Pihak sopir dan perusahaan saling melapor ke Polres Mojokerto. Hampir dua bulan ini, belum ada tindakan tegas terkait unjuk rasa yang dianggap merugikan kedua belah pihak itu. Hingga kinerja aparat pun dipertanyakan.

Manajer Operasional PT Superior Sarana Sukses Mark Steven mengatakan, pihaknya menyayangkan kinerja Polres Mojokerto yang tidak segera mengambil langkah tegas. Utamanya terkait pembubaran aksi unjuk rasa para sopir yang disinyalir tidak mengantongi izin tersebut.

Sehingga, pihaknya melayangkan aduan ke Satreskrim Polres Mojokerto 29 April lalu yang berisi sejumlah tuduhan. ”Sejak 29 April kami sudah bersurat empat kali ke polres. Sampai sekarang masih belum ada tindakan tegas. Padahal aksi itu tidak sesuai hukum. Bubarkan unjuk rasa yang tak berizin. Kalau sudah izin nggak masalah unjuk rasa lagi,” ujarnya.

Pelaporan aksi unjuk rasa di gerbang utama PT Superior Prima Sukes itu bukan tanpa sebab. Lantaran sejumlah massa aksi menghalangi sopir lain yang dikerahkan PT Superior Sarana Sukses untuk mengangkut muatan di pabrik bata ringan tersebut. Terlebih, hingga saat ini, masih ada delapan armada truk milik perusahaan yang disandera massa aksi. Otomatis, hal tersebut memicu kerugian. ”Waktu kami laporkan itu kerugiannya Rp 1,2 miliar. Terhitung aksi mereka sejak 14 April sampai kami laporkan 29 April. Sejak itu kami tidak bisa muat, sekarang kerugiannya lebih dari itu,” ungkapnya.

Baca Juga :  Tangkap 4 Orang, Polisi Sita 23 Ribu Pil Koplo

Steven menyebut, lambannya penindakan oleh aparat penegak hukum (APH) ini memicu kerugian bagi banyak pihak. Karena polemik tersebut makin berlaurt-larut. ”Kami katakan kinerja polres ini lamban karena sampai sekarang belum ada tindakan tegas. Jadi di sini ada instrumen negara yang fungsinya kurang berjalan dengan baik, tupoksinya tidak berjalan. Kami mau kemana lagi? Jalan hukum sudah kami tempuh dengan baik,” keluhnya.

Sejak mepalor ke Satreskrim Polres Mojokerto, pihaknya baru tiga kali dimintai keterangan oleh petugas. Meski begitu, pemanggilan sebagai pelapor tersebut belum ada penanganan lebih lanjut. ”Sudah dipanggil tiga kali sebagai pelapor. Tapi yang dibahas itu pasal karet semua. Seperti pengancaman. Kok bisa? Unitnya ada di sana kok dibuat sandaran,” tandas Steven.

- Advertisement -

Sementara itu, Kuasa Hukum Massa Aksi Dibertius Boimau menerangkan, pihaknya juga melakukan langkah yang sama. Dengan melaporkan pihak PT Superior Sarana Sukses ke Polres Mojokerto terkait dugaan aksi pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan utusan perusahaan saat memblokade gerbang utama PT Superior Prima Sukes Kamis (9/6) sekitar pukul 23.00. ”Ada tiga sopir yang mengalami luka. Mereka dipukul, diinjak, dibanting, sama preman suruhan perusahaan. Mereka mengawal 11 truk yang saat itu mau muat, tapi kami tidak izinkan karena masalah ini belum klir. Sekitar pukul 03.00 (Jumat, 10/6) kami laporkan ke Satreskrim Polres Mojokerto,” ujarnya.

Baca Juga :  Berikan Vonis Kebiri Kimia, Ketua PN Digeser ke Pengadilan Tipikor

Para sopir yang diduga dianiaya oknum tersebut sudah melakoni sejumlah prosedur. Termasuk melakukan visum di RSUD Prof dr Soekandar Mojosari. Dibertius mengatakan, pihaknya mendesak Polres Mojokerto untuk bergerak cepat merespons pelaporan bernomor TLB/161/VI/2022/SPKT/POLRES MOJOKERTO/PPOLDA JAWA TIMUR, itu.

Dikhawatirkan, akan muncul korban-korban lain dari aksi serupa. Terlebih, pihak perusahaan dinilai sudah tidak ada itikad baik untuk menemukan jalan tengah. ”Kemungkinan Senin (13/6) kami temui Pak Kapolres supaya pelaku segera ditangkap. Permasalahan ini harus diusut dan diselesaikan sampai tuntas. Karena mereka memang preman bayaran untuk mengacaukan situasi. Kami meminta agar polres bergerak cepat. Kalau masih belum ada langkah tegas, jangan salahkan kami jika kedepannya ada pertumpahan darah di wilayah hukum polres,” tegasnya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Mojokerto AKP Gondam Prienggondhani belum merespons saat dikonfirmasi Jawa Pos Radar Mojokerto melalui sambungan telepon maupun pesan singkat hingga berita ini ditulis. (vad/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/