alexametrics
31.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 17, 2022

Soal Galian, Polisi dan Dewan Beda Data

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penindakan praktik galian C (sirtu) tak berizin di Mojokerto sejauh ini perlahan terkesan melunak. Padahal, peran penindakan masih harus diluruskan. Belakangan juga diketahui, warga Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, juga harus berjuang dengan aksi jalan kaki menuju Istana Presiden. Dengan tujuan memperjuangkan hak-hak masyarakat. ’’Kita masih sinkronkan data,’’ ungkap Kapolres Mojokerto AKBP Feby D.P Hutagalung.

Sinkronisasi itu tak lepas karena ada perbedaan antara data pemda, DPRD, dan kepolisian, dalam menghitung titik penambangan. Feby mengungkapkan, data didapat Polres Mojokerto dari lapangam sejauh ini hanya diketahui terdapat 36 titik pertambangan di wilayah hukum polres. Tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Mojokerto. ’’Data dari kami hanya ada 36 titik. Itu pun bercampur antara yang legal dan ilegal. Jadi bukan semuanya ilegal,’’ katanya.

Data itu berbanding terbalik dengan data yang dikantongi pemkab maupun dewan. Berdasarkan surat tembusan yang diberikan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tahun lalu, dengan nomor surat 973/1207/416-202.2/2019, setidaknya ada 57 titik tambang ilegal yang tersebar di 11 kecamatan.

Baca Juga :  Lapas Overkapasitas, Pengamanan Terbatas

Sepuluh titik tersebar di tiga kecamatan utara Sungai Brantas sebagai wilayah hukum Polresta Mojokerto. Dengan rincian, Gedeg 1 titik, Jetis 7 titik, dan Dawarblandong 2 titik.

Sedangkan selebihnya sebanyak 47 titik berada di 8 kecamatan sebagai wilayah hukum Polres Mojokerto. Di antaranya, 5 titik di Ngoro, 8 di Jatirejo, 18 di Kutorejo, 9 di Gondang, 2 di Dlanggu, 2 di Bangsal, 2 di Pacet, dan 1 titik di Kecamatan Pungging.

Menanggapi hal itu, Feby lantas meminta bukti valid data tersebut. Sebab, selama ini, polres tak pernah menerima data secara detail yang biasa disampaikan DPRD ke publik. ’’Itu kata siapa, kita pastikan dulu. Kategori yang masuk ilegal itu seperti apa, kemudian lokasinya 57 titik itu di mana saja. Jangan hanya menyebutkan 57 titik, tapi pada saat ditanyakan titiknya di mana saja sampai sekarang tidak ada datanya,’’ tegas Feby.

Pihaknya juga harus memastikan data yang masuk ke anggotanya apakah mengalami perubahan atau tidak hingga saat ini. Menyusul, data 57 titik tambang ilegal yang diungkapkan DPRD bisa saja berasal dari dua wilayah hukum. Di mana empat kecamatan Kabupaten Mojokerto masuk wilayah hukum Polresta Mojokerto. Yakni, Jetis, Kemlagi, Gedeg, dan Dawarblandong.

Baca Juga :  Enggan Lepas Jabatan Anggota Dewan, Erma Ajukan Kasasi

’’Yang kita data 36 saja belum sinkron, masih kita pastikan dengan Intel kita dulu. Cuman perbedaannya begini. Bisa saja, yang 57 titik termasuk empat kecamatan wilayah utara sungai. Apakah banyak juga di sana. Sebab empat kecamatan itu tidak masuk wilayah hukum selatan sungai,’’ paparnya.

Feby menegaskan, pihaknya akan mendalami perizinan terkait menjamurnya tambang. ’’Kita cari solusi. Yang legal tentunya tidak bisa memaksakan untuk kita tindak, manakala dia tidak ada pelanggaran. Tapi kalau ada pelanggaran pasti kita proses. Apalagi yang ilegal,’’ pungkasnya.

Perlu diketahui, aktivitas pertambangan ilegal diduga telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Penindakan praktik galian C (sirtu) tak berizin di Mojokerto sejauh ini perlahan terkesan melunak. Padahal, peran penindakan masih harus diluruskan. Belakangan juga diketahui, warga Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto, juga harus berjuang dengan aksi jalan kaki menuju Istana Presiden. Dengan tujuan memperjuangkan hak-hak masyarakat. ’’Kita masih sinkronkan data,’’ ungkap Kapolres Mojokerto AKBP Feby D.P Hutagalung.

Sinkronisasi itu tak lepas karena ada perbedaan antara data pemda, DPRD, dan kepolisian, dalam menghitung titik penambangan. Feby mengungkapkan, data didapat Polres Mojokerto dari lapangam sejauh ini hanya diketahui terdapat 36 titik pertambangan di wilayah hukum polres. Tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Mojokerto. ’’Data dari kami hanya ada 36 titik. Itu pun bercampur antara yang legal dan ilegal. Jadi bukan semuanya ilegal,’’ katanya.

Data itu berbanding terbalik dengan data yang dikantongi pemkab maupun dewan. Berdasarkan surat tembusan yang diberikan kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa tahun lalu, dengan nomor surat 973/1207/416-202.2/2019, setidaknya ada 57 titik tambang ilegal yang tersebar di 11 kecamatan.

Baca Juga :  Lapas Overkapasitas, Pengamanan Terbatas

Sepuluh titik tersebar di tiga kecamatan utara Sungai Brantas sebagai wilayah hukum Polresta Mojokerto. Dengan rincian, Gedeg 1 titik, Jetis 7 titik, dan Dawarblandong 2 titik.

Sedangkan selebihnya sebanyak 47 titik berada di 8 kecamatan sebagai wilayah hukum Polres Mojokerto. Di antaranya, 5 titik di Ngoro, 8 di Jatirejo, 18 di Kutorejo, 9 di Gondang, 2 di Dlanggu, 2 di Bangsal, 2 di Pacet, dan 1 titik di Kecamatan Pungging.

Menanggapi hal itu, Feby lantas meminta bukti valid data tersebut. Sebab, selama ini, polres tak pernah menerima data secara detail yang biasa disampaikan DPRD ke publik. ’’Itu kata siapa, kita pastikan dulu. Kategori yang masuk ilegal itu seperti apa, kemudian lokasinya 57 titik itu di mana saja. Jangan hanya menyebutkan 57 titik, tapi pada saat ditanyakan titiknya di mana saja sampai sekarang tidak ada datanya,’’ tegas Feby.

- Advertisement -

Pihaknya juga harus memastikan data yang masuk ke anggotanya apakah mengalami perubahan atau tidak hingga saat ini. Menyusul, data 57 titik tambang ilegal yang diungkapkan DPRD bisa saja berasal dari dua wilayah hukum. Di mana empat kecamatan Kabupaten Mojokerto masuk wilayah hukum Polresta Mojokerto. Yakni, Jetis, Kemlagi, Gedeg, dan Dawarblandong.

Baca Juga :  MKP Divonis 8 Tahun, Denda Rp 750 Juta, dan Mengganti Rp 2,7 Miliar

’’Yang kita data 36 saja belum sinkron, masih kita pastikan dengan Intel kita dulu. Cuman perbedaannya begini. Bisa saja, yang 57 titik termasuk empat kecamatan wilayah utara sungai. Apakah banyak juga di sana. Sebab empat kecamatan itu tidak masuk wilayah hukum selatan sungai,’’ paparnya.

Feby menegaskan, pihaknya akan mendalami perizinan terkait menjamurnya tambang. ’’Kita cari solusi. Yang legal tentunya tidak bisa memaksakan untuk kita tindak, manakala dia tidak ada pelanggaran. Tapi kalau ada pelanggaran pasti kita proses. Apalagi yang ilegal,’’ pungkasnya.

Perlu diketahui, aktivitas pertambangan ilegal diduga telah melanggar UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Artikel Terkait

Most Read

Tunggu Jawaban Kementerian ESDM

Anggota Dewan Dikado Keranda

Artikel Terbaru

/