alexametrics
29.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Kuasa Hukum Nono Tuding Dakwaan JPU Kabur

MOJOKERTO – Tim kuasa hukum terdakwa pelanggaran pemilu, Kepala Desa (Kades) Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Suhartono, menuding dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), kabur dan tidak jelas.

Ungkapan itu dijelaskan saat sidang lanjutan di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Rabu (12/12). Dengan alasan itu, tim kuasa hukum menilai, Suhartono harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

’’Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 490 jo Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Vrijspraak),’’ kata Abdul Malik. 

Dikatakan dia, JPU sangat lemah dalam menerapkan pasal. Semisal, pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam aturan itu sangat tegas menyatakan, bahwa kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Baca Juga :  Polisi Kantongi Identitas Pembunuh Tukang Pijat

’’Bahwa, terdakwa dalam kapasitas selaku kades merupakan pejabat tata usaha negara, selaku Kepala Desa Sampang Agung secara administratif tidak pernah mengeluarkan keputusan atau beschiking yang mengajak dan/atau mengimbau orang lain untuk memberikan suaranya kepada Paslon Nomor 2,’’ bebernya.

Alasan lainnya karena sepanjang pemeriksaan fakta di persidangan, imbuh Malik, tidak pernah terungkap adanya keputusan yang tertulis dan konkret yang melarang, membatasi, mengurangi hak paslon nomor urut 1 untuk berkampanye di Desa Sampang Agung.

Usai tim penasihat hukum terdakwa membaca seluruh materi pembelaan, Ketua Majelis Hakim, Hendra Hutabarat, mempersilakan terdakwa menanggapi pembelaan tim penasihat hukumnya.

’’Tidak ada unsur kesengajaan saya melakukan ini. Karena tidak ada sosialisasi dan surat edaran dari bawaslu. Mohon ada keringanan hukuman, dibebaskan karena tidak tahu,’’ ujar terdakwa, Suhartono, di persidangan. 

Baca Juga :  Pakai Masker, Dapat Rp 50 Ribu

Sementara itu, JPU melalui Ivan Yoko menanggapi pleidoi terdakwa. ’’Tuntutan itu sudah paling pas dan sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa. Penasihat hukum meletakkan pembelaan terdakwa, hal-hal yang tidak ada di persidangan,’’ tuturnya.

Untuk itu, JPU tetap berkeyakinan dan meminta majelis hakim untuk menyatakan penolakan terhadap nota pembelaan dan menerima tuntutan JPU. Sidang pun ditunda siang ini dengan agenda pembacaan putusan.

Seperti diketahui, terdakwa dijerat Pasal 490 juncto 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sidang agenda tuntutan, terdakwa dituntut enam bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun dan denda Rp 12 juta subsider 2 bulan.

MOJOKERTO – Tim kuasa hukum terdakwa pelanggaran pemilu, Kepala Desa (Kades) Sampangagung, Kecamatan Kutorejo, Suhartono, menuding dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), kabur dan tidak jelas.

Ungkapan itu dijelaskan saat sidang lanjutan di ruang Cakra Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, Rabu (12/12). Dengan alasan itu, tim kuasa hukum menilai, Suhartono harus dibebaskan dari seluruh dakwaan.

’’Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 490 jo Pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Vrijspraak),’’ kata Abdul Malik. 

Dikatakan dia, JPU sangat lemah dalam menerapkan pasal. Semisal, pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam aturan itu sangat tegas menyatakan, bahwa kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.

Baca Juga :  Zaenal Bikin Hakim Tipikor Naik Pitam
- Advertisement -

’’Bahwa, terdakwa dalam kapasitas selaku kades merupakan pejabat tata usaha negara, selaku Kepala Desa Sampang Agung secara administratif tidak pernah mengeluarkan keputusan atau beschiking yang mengajak dan/atau mengimbau orang lain untuk memberikan suaranya kepada Paslon Nomor 2,’’ bebernya.

Alasan lainnya karena sepanjang pemeriksaan fakta di persidangan, imbuh Malik, tidak pernah terungkap adanya keputusan yang tertulis dan konkret yang melarang, membatasi, mengurangi hak paslon nomor urut 1 untuk berkampanye di Desa Sampang Agung.

Usai tim penasihat hukum terdakwa membaca seluruh materi pembelaan, Ketua Majelis Hakim, Hendra Hutabarat, mempersilakan terdakwa menanggapi pembelaan tim penasihat hukumnya.

’’Tidak ada unsur kesengajaan saya melakukan ini. Karena tidak ada sosialisasi dan surat edaran dari bawaslu. Mohon ada keringanan hukuman, dibebaskan karena tidak tahu,’’ ujar terdakwa, Suhartono, di persidangan. 

Baca Juga :  Pakai Masker, Dapat Rp 50 Ribu

Sementara itu, JPU melalui Ivan Yoko menanggapi pleidoi terdakwa. ’’Tuntutan itu sudah paling pas dan sesuai dengan apa yang dilakukan terdakwa. Penasihat hukum meletakkan pembelaan terdakwa, hal-hal yang tidak ada di persidangan,’’ tuturnya.

Untuk itu, JPU tetap berkeyakinan dan meminta majelis hakim untuk menyatakan penolakan terhadap nota pembelaan dan menerima tuntutan JPU. Sidang pun ditunda siang ini dengan agenda pembacaan putusan.

Seperti diketahui, terdakwa dijerat Pasal 490 juncto 282 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sidang agenda tuntutan, terdakwa dituntut enam bulan penjara dengan masa percobaan selama 1 tahun dan denda Rp 12 juta subsider 2 bulan.

Artikel Terkait

Most Read

Muncul Ular dari Dashboard Mobil

Unas SMA Diundur, Libur Diperpanjang

Sopir Cabuli Siswi SD

Kejurda Ditunda, Diganti Tryout

Artikel Terbaru


/