alexametrics
25.8 C
Mojokerto
Sunday, May 29, 2022

Dewan Ingatkan Buruknya Drainase di Kota Mojokerto

MOJOKERTO – Pelantikan Wali Kota Ika Puspita Sari dan Wawali Achmad Rizal Zakaria disambut optimisme kalangan dewan. Mereka pun mendorong upaya nyata penuntasan sejumlah persoalan.

Di antaranya yang urgen yakni pembenahan drainase yang kerap menjadi biang munculnya genangan hingga banjir.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Sonny Basuki Rahardjo mengatakan, duet Ning Ita-Cak Rizal wajib melakukan mapping drainase. Di musim penghujan ini terbilang memang terlambat, namun perlu dilakukan sebagai antisipasi nyata terhadap potensi genangan dan banjir di Kota Onde-Onde.

’’Petakan drainase mulai hulu hingga hilir. Ini yang wajib dilakukan agar mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya,’’ cetusnya. Dikatakannya, pemetaan drainase itu termasuk menelusuri aliran air dari saluran dan sungai-sungai kecil. Juga, panjang hingga diameter saluran wajib diketahui rinci.

Baca Juga :  Program Pendidikan-Kesehatan Jadi Prioritas Kepemimpinan Ning Ita

’’Semisal dari arah barat. Itu ada aliran sungai dari Kali Sinoman, Kali Cemporat, Avour Jagalan, dan lainnya. Simpul aliran itu wajib pula diketahui,’’ rinci politisi Golkar ini.

Pihaknya juga mendorong pucuk pimpinan pemkot yang baru itu juga membuka file-file hasil penelitian sebelumnya. Tentunya, terkait dengan kondisi saluran.

Drainase, hingga aliran sungai/avour yang dulunya merupakan saluran irigasi pertanian. ’’Penting untuk buka file. Itu sudah ada di Balitbang,’’ tukasnya.

Sedangkan, Ketua Komisi I Riha Mustofa mengatakan, pemkot juga wajib memperkuat tim penanggulangan bencana daerah. Mengingat, saat ini pemkot belum memiliki instansi khusus peanggulangan bencana.

’’Tim penanggulangan bencana wajib diperkuat. Karena, kan belum ada instansinya. Hanya Satlak (satuan pelaksana) saja,’’ tukasnya. Penguatan tim penanggulangan bencana itu penting mengingat, buruknya koordinasi ketika banjir selalu muncul.

Baca Juga :  Hukuman Kebiri Diterapkan Usai Jalani Hukuman

Persis ketika terjadi pada kejadian banjir tahun 2016 dan tahun 2017. Seharusnya, penanganan banjir jauh lebih cepat dan akurat jika tim memiliki garis koordinasi dan instruksi yang jelas. ’’Wajib diperkuat,’’ terangnya.

Sedangkan, Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati, mengatakan, salah satu program yang mendesak adalah program bebas banjir berkesinambungan.

Di mana, program provinsi melalui BBWS melakukan pembenahan sungai sadar yang bersifat makro untuk menambah debit volume daya tampung air hujan. Itu dikarenakan sungai mengalami sedimentasi. Di samping itu juga bertujuan memperlancar arus air ke hilir.

’’Tentunya program ini harus berkesinambungan yang akan dilanjutkan oleh pemkot untuk perbaikan saluran air secara mikro yang dimulai dari skala perumahan dan saluran besar yang ada di jalan protokol,’’ ungkapnya. (fen/abi)

MOJOKERTO – Pelantikan Wali Kota Ika Puspita Sari dan Wawali Achmad Rizal Zakaria disambut optimisme kalangan dewan. Mereka pun mendorong upaya nyata penuntasan sejumlah persoalan.

Di antaranya yang urgen yakni pembenahan drainase yang kerap menjadi biang munculnya genangan hingga banjir.

Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto Sonny Basuki Rahardjo mengatakan, duet Ning Ita-Cak Rizal wajib melakukan mapping drainase. Di musim penghujan ini terbilang memang terlambat, namun perlu dilakukan sebagai antisipasi nyata terhadap potensi genangan dan banjir di Kota Onde-Onde.

’’Petakan drainase mulai hulu hingga hilir. Ini yang wajib dilakukan agar mengetahui bagaimana kondisi sebenarnya,’’ cetusnya. Dikatakannya, pemetaan drainase itu termasuk menelusuri aliran air dari saluran dan sungai-sungai kecil. Juga, panjang hingga diameter saluran wajib diketahui rinci.

Baca Juga :  Ning Ita Ajak Anak Yatim Beli Baju Lebaran
- Advertisement -

’’Semisal dari arah barat. Itu ada aliran sungai dari Kali Sinoman, Kali Cemporat, Avour Jagalan, dan lainnya. Simpul aliran itu wajib pula diketahui,’’ rinci politisi Golkar ini.

Pihaknya juga mendorong pucuk pimpinan pemkot yang baru itu juga membuka file-file hasil penelitian sebelumnya. Tentunya, terkait dengan kondisi saluran.

Drainase, hingga aliran sungai/avour yang dulunya merupakan saluran irigasi pertanian. ’’Penting untuk buka file. Itu sudah ada di Balitbang,’’ tukasnya.

Sedangkan, Ketua Komisi I Riha Mustofa mengatakan, pemkot juga wajib memperkuat tim penanggulangan bencana daerah. Mengingat, saat ini pemkot belum memiliki instansi khusus peanggulangan bencana.

’’Tim penanggulangan bencana wajib diperkuat. Karena, kan belum ada instansinya. Hanya Satlak (satuan pelaksana) saja,’’ tukasnya. Penguatan tim penanggulangan bencana itu penting mengingat, buruknya koordinasi ketika banjir selalu muncul.

Baca Juga :  Keliling Kampung, Tengkulak Pisang Meninggal

Persis ketika terjadi pada kejadian banjir tahun 2016 dan tahun 2017. Seharusnya, penanganan banjir jauh lebih cepat dan akurat jika tim memiliki garis koordinasi dan instruksi yang jelas. ’’Wajib diperkuat,’’ terangnya.

Sedangkan, Ketua DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati, mengatakan, salah satu program yang mendesak adalah program bebas banjir berkesinambungan.

Di mana, program provinsi melalui BBWS melakukan pembenahan sungai sadar yang bersifat makro untuk menambah debit volume daya tampung air hujan. Itu dikarenakan sungai mengalami sedimentasi. Di samping itu juga bertujuan memperlancar arus air ke hilir.

’’Tentunya program ini harus berkesinambungan yang akan dilanjutkan oleh pemkot untuk perbaikan saluran air secara mikro yang dimulai dari skala perumahan dan saluran besar yang ada di jalan protokol,’’ ungkapnya. (fen/abi)

Artikel Terkait

Most Read

3.571 Balita Alami Kekurangan Gizi

Bertransformasi ke Digital

Artikel Terbaru


/