alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Kejaksaan Siapkan JPU Andal

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto tengah menanti tahap dua atas kasus dugaan pidana dugaan pengerukan Sungai Pikatan, di Desa Sumberagung, Kecamatan Jatirejo oleh Polda Jatim. Korps Adhyaksa ini memastikan bakal menyiapkan jaksa penuntut di proses persidangan nanti.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariyono mengatakan, kasus dugaan normalisasi abal-abal tersebut dimungkinkan akan disidangkan oleh Kejari Kabupaten Mojokerto. ’’Selama ini, ketika locus dan tempus delicti-nya di sini (Mojokerto), kita yang akan sidangkan,’’ ujarnya kemarin. Ia memastikan, hingga munculnya tersangka dalam kasus yang dilaporkan sejak September 2018 itu, Polda selalu intensif berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Bahkan, surat perintah dimulainya penyelidikan (SPDP) sudah disampaikan Polda Jatim ke Kejati Jatim. ’’Untuk kejari, hanya di tahap dua saja. Yakni, tahap setelah status berkas P-21 dan siap untuk disidangkan,’’ tambah dia. Jika nantinya akan dialihkan ke kejari, Agus memastikan telah menyiapkan sejumlah jaksa penuntut yang andal. Jaksa yang memiliki kemampuan dan pengalaman di sidang tindak pidana korupsi (tipikor).

Baca Juga :  Peternak Kambing Hanyut di Kalimas, Jasadnya Ditemukan Mengambang

Sementara itu, kabar di internal kejari menegaskan, tak hanya mantan kepala Dinas Pengairan Pemkab Mojokerto Didik Pancaning Argo yang menyandang status tersangka dalam kasus tersebut. Namun, sejumlah nama juga terseret dalam pusaran kasus ini. ’’Kalau statusnya PNS, hanya ini. Hanya saja, yang lain dari pihak swasta,’’ ujarnya. Namun, ia enggan menyebut secara detail atas status dan perannya dalam kasus tersebut.

Penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jatim terjadi sejak 26 Desember lalu, sudah melalui proses panjang. Penyidik Polda telah melakukan penyelidikan sejak tahun 2018 silam. Polda Jatim baru mengeluarkan surat perintah penyelidikan 13 September 2018. Dan, terus mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket). Pertengahan 2019, Polda Jatim bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terjun ke lokasi dan melakukan pemerikaan terhadap sejumlah saksi di Mapolsek Jatirejo. Proses audit dilakukan terhadap kerugian negara dilakukan.

Baca Juga :  Driver Grab Dianiaya Penumpang, Leher Dijerat, Tubuh Ditusuki Pisau

Turunnya BPKP ini, akhirnya menemukan besaran kerugian negara yang disebabkan ulah sejumlah orang. Diantaranya, Didik Pancaning Argo yang saat itu sempat menelurkan surat normalisasi saat menjabat kepala Dinas Pengairan. Seperti diberitakan, desakan warga untuk menghentikan aksi normalisasi di tahun 2017 silam sangat gencar. Warga menilai, normalisasi itu hanya sebatas wacana. Padahal, sejatinya, justru diduga merusak lingkungan karena mengurai serta mengeruk bebatuan.

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto tengah menanti tahap dua atas kasus dugaan pidana dugaan pengerukan Sungai Pikatan, di Desa Sumberagung, Kecamatan Jatirejo oleh Polda Jatim. Korps Adhyaksa ini memastikan bakal menyiapkan jaksa penuntut di proses persidangan nanti.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Agus Hariyono mengatakan, kasus dugaan normalisasi abal-abal tersebut dimungkinkan akan disidangkan oleh Kejari Kabupaten Mojokerto. ’’Selama ini, ketika locus dan tempus delicti-nya di sini (Mojokerto), kita yang akan sidangkan,’’ ujarnya kemarin. Ia memastikan, hingga munculnya tersangka dalam kasus yang dilaporkan sejak September 2018 itu, Polda selalu intensif berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim.

Bahkan, surat perintah dimulainya penyelidikan (SPDP) sudah disampaikan Polda Jatim ke Kejati Jatim. ’’Untuk kejari, hanya di tahap dua saja. Yakni, tahap setelah status berkas P-21 dan siap untuk disidangkan,’’ tambah dia. Jika nantinya akan dialihkan ke kejari, Agus memastikan telah menyiapkan sejumlah jaksa penuntut yang andal. Jaksa yang memiliki kemampuan dan pengalaman di sidang tindak pidana korupsi (tipikor).

Baca Juga :  Peternak Kambing Hanyut di Kalimas, Jasadnya Ditemukan Mengambang

Sementara itu, kabar di internal kejari menegaskan, tak hanya mantan kepala Dinas Pengairan Pemkab Mojokerto Didik Pancaning Argo yang menyandang status tersangka dalam kasus tersebut. Namun, sejumlah nama juga terseret dalam pusaran kasus ini. ’’Kalau statusnya PNS, hanya ini. Hanya saja, yang lain dari pihak swasta,’’ ujarnya. Namun, ia enggan menyebut secara detail atas status dan perannya dalam kasus tersebut.

Penetapan tersangka yang dilakukan Polda Jatim terjadi sejak 26 Desember lalu, sudah melalui proses panjang. Penyidik Polda telah melakukan penyelidikan sejak tahun 2018 silam. Polda Jatim baru mengeluarkan surat perintah penyelidikan 13 September 2018. Dan, terus mengumpulkan bahan dan keterangan (pulbaket). Pertengahan 2019, Polda Jatim bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terjun ke lokasi dan melakukan pemerikaan terhadap sejumlah saksi di Mapolsek Jatirejo. Proses audit dilakukan terhadap kerugian negara dilakukan.

Baca Juga :  Korban Kecelakaan Maut di Dawarblandong Menjadi Empat Orang

Turunnya BPKP ini, akhirnya menemukan besaran kerugian negara yang disebabkan ulah sejumlah orang. Diantaranya, Didik Pancaning Argo yang saat itu sempat menelurkan surat normalisasi saat menjabat kepala Dinas Pengairan. Seperti diberitakan, desakan warga untuk menghentikan aksi normalisasi di tahun 2017 silam sangat gencar. Warga menilai, normalisasi itu hanya sebatas wacana. Padahal, sejatinya, justru diduga merusak lingkungan karena mengurai serta mengeruk bebatuan.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Terancam Hukuman Maksimal

PPDB SMA/SMK Dimulai


/