alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Eks Kadis Pertanian Divonis Ringan, Kejari Kabupaten Ajukan Banding

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto mengajukan banding atas vonis hakim PN Tipikor Surabaya atas perkara korupsi proyek air dangkal dengan kerugian Negara Rp 474 juta lebih. Kejari menilai vonis atas eks Kadis Pertanian Suliestyawati pidana 3 tahun 6 bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni pidana 5 tahun 2 bulan penjara.

”Karena putusan hakim lebih ringan dari JPU, kami putuskan akan menempuh upaya hukum banding,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin.

Gaos menjelaskan, berdasar putusan Hakim PN Tipikor, eks Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Suliestyawati divonis 3,5 tahun pidana penjara dan denda Rp 50 juta. Terdakwa juga diminta membayar uang pengganti kerugian negara Rp 474 juta subsider 1 tahun penjara atas kasus korupsi proyek irigasi air dangkal yang menjeratnya.

Putusan Majelis Hakim pada sidang Senin (7/2) kemarin tersebut, dianggap Gaos, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan saat sidang pada 17 Januari 2022 lalu. Saat itu, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun 2 bulan. “Upaya hukum lanjutan ini setelah JPU meyakini Suliestyawati telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Pasal 2 ayat 1, Juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair,” beber Gaos.

Baca Juga :  Banyak PJU di Jalan Raya Bypass Mojokerto Padam

Dengan diajukannya banding, pihaknya berharap, pada pengadilan lebih tinggi nanti, hakim bisa menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suliestyawati sesuai tuntunan, yakni dengan penjata selama 5 tahun 2 bulan. Sekaligus, membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Rinci Gaos, sesuai tuntutan yang diajukan JPU,  terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 474.867.674. Dengan ketentuan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama satu bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. “Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda, maka dipidana penjara selama 2 tahun tahun 8 bulan,” rinci dia.

Gaos menegaskan, perkara proyek bersumber dari APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian tahun anggaran 2016 dengan pagu anggara Rp 4,180 miliar ini bergulir sejak 2018. Hingga akhirnya, jaksa menetapkan Suliestyawati sebagai tersangka di 2019. Terdakwa disinyalir menjadi otak dalam proyek dengan nilai kontrak Rp 3.709.596.000. Selain selaku pengguna anggaran, dia juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Baca Juga :  Benarkan Pria Korban Pembunuhan Adalah Maling Sapi?

Dari nilai kontrak Rp 3,7 miliar, realisasi pembayaran berdasarkan prestasi yang dibayarkan sebesar Rp 2.864.190.000. Dengan lingkup pekerjaan persiapan, didalamnya survey geolistrik, pekerjaan sumur bor dangkal kedalaman 30 meter, pekerjaan rumah pompa, pekerjaan jaringan pipa dan bangunan outlet serta pekerjaan pengadaan. Termasuk, pemasangan pompa air centrifugal 5-7 liter per detik dan mesin penggerak diesel dengan pagu Rp 110 juta per kegiatan.

Dugaan penyelewenangan 5 proyek paket dengan 38 kegiatan itu ikut dikuatkan dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilakukan Februari 2021. Dari hasil cek ke lapangan dan pemeriksaan sejumlah kontraktor, konsultan perencanaan, pengawas proyek, pejabat pengadaan, pejabat perencanaan, saksi ahli, bendahara, dan tersangka, BPKP menemukan kerugian negara ratusan juta. ’’Akibat perbuatan Ir Suliestyawati, MM, selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto TA 2016, terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp 474.867.674,’’ pungkas Gaos. (ori/fen)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto mengajukan banding atas vonis hakim PN Tipikor Surabaya atas perkara korupsi proyek air dangkal dengan kerugian Negara Rp 474 juta lebih. Kejari menilai vonis atas eks Kadis Pertanian Suliestyawati pidana 3 tahun 6 bulan lebih ringan dari tuntutan jaksa yakni pidana 5 tahun 2 bulan penjara.

”Karena putusan hakim lebih ringan dari JPU, kami putuskan akan menempuh upaya hukum banding,” ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Gaos Wicaksono kepada Jawa Pos Radar Mojokerto, kemarin.

Gaos menjelaskan, berdasar putusan Hakim PN Tipikor, eks Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Suliestyawati divonis 3,5 tahun pidana penjara dan denda Rp 50 juta. Terdakwa juga diminta membayar uang pengganti kerugian negara Rp 474 juta subsider 1 tahun penjara atas kasus korupsi proyek irigasi air dangkal yang menjeratnya.

Putusan Majelis Hakim pada sidang Senin (7/2) kemarin tersebut, dianggap Gaos, lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang dibacakan saat sidang pada 17 Januari 2022 lalu. Saat itu, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 5 tahun 2 bulan. “Upaya hukum lanjutan ini setelah JPU meyakini Suliestyawati telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sesuai Pasal 2 ayat 1, Juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan  ditambah  dengan Undang-Undang  Nomor 20 tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair,” beber Gaos.

Baca Juga :  Ditelepon Tak Dijawab, Istri Ditabrak Suami dari Belakang

Dengan diajukannya banding, pihaknya berharap, pada pengadilan lebih tinggi nanti, hakim bisa menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Suliestyawati sesuai tuntunan, yakni dengan penjata selama 5 tahun 2 bulan. Sekaligus, membebani terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 200 juta subsidair tiga bulan kurungan.

Rinci Gaos, sesuai tuntutan yang diajukan JPU,  terdakwa juga dibebankan membayar uang pengganti sebesar Rp 474.867.674. Dengan ketentuan, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut selama satu bulan sesudah Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti. “Jika terdakwa tidak mempunyai harta benda, maka dipidana penjara selama 2 tahun tahun 8 bulan,” rinci dia.

- Advertisement -

Gaos menegaskan, perkara proyek bersumber dari APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian tahun anggaran 2016 dengan pagu anggara Rp 4,180 miliar ini bergulir sejak 2018. Hingga akhirnya, jaksa menetapkan Suliestyawati sebagai tersangka di 2019. Terdakwa disinyalir menjadi otak dalam proyek dengan nilai kontrak Rp 3.709.596.000. Selain selaku pengguna anggaran, dia juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Baca Juga :  Kenal lewat COD Handphone, Delapan Kali Tersangka Gauli Korban

Dari nilai kontrak Rp 3,7 miliar, realisasi pembayaran berdasarkan prestasi yang dibayarkan sebesar Rp 2.864.190.000. Dengan lingkup pekerjaan persiapan, didalamnya survey geolistrik, pekerjaan sumur bor dangkal kedalaman 30 meter, pekerjaan rumah pompa, pekerjaan jaringan pipa dan bangunan outlet serta pekerjaan pengadaan. Termasuk, pemasangan pompa air centrifugal 5-7 liter per detik dan mesin penggerak diesel dengan pagu Rp 110 juta per kegiatan.

Dugaan penyelewenangan 5 proyek paket dengan 38 kegiatan itu ikut dikuatkan dari audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilakukan Februari 2021. Dari hasil cek ke lapangan dan pemeriksaan sejumlah kontraktor, konsultan perencanaan, pengawas proyek, pejabat pengadaan, pejabat perencanaan, saksi ahli, bendahara, dan tersangka, BPKP menemukan kerugian negara ratusan juta. ’’Akibat perbuatan Ir Suliestyawati, MM, selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto TA 2016, terdapat indikasi kerugian negara sebesar Rp 474.867.674,’’ pungkas Gaos. (ori/fen)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

Terancam Hukuman Maksimal

PPDB SMA/SMK Dimulai


/