alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Thursday, May 19, 2022

Aset Daerah Dikavling Seizin Lurah, Setahun Dipatok Rp 1,5 Juta

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Polemik tanah aset di Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, rupanya belum sepenuhnya selesai. Lembaga Pemberdayaan Lingkungan (LPL) Meri berupaya untuk tetap bisa mengelola lahan di depan SMPN 5 Mojokerto itu.

Sekretaris LPL Meri Eko Purbo mengatakan, pasca rapat koordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Jatim Selasa (4/8) lalu, pihaknya memang sepakat jika lahan tersebut merupakan aset Pemkot Mojokerto. Namun, belum menghentikan langkah mereka untuk bisa mengelola lahan yang berada di kompleks perumahan Griya Permata Meri itu.

’’Untuk sementara kami memang tidak melanjutkan pengelolaan sampai mengantongi izin atau kami punya bukti lebih kuat dari mereka (Pemkot Mojokerto). Jalur-jalur itu masih terbuka,’’ terangnya, kemarin.

Pihaknya menyatakan jika merasa belum cukup puas dengan hasil rapat yang dihadiri Sekdakot Mojokerto Harlistyati, Polresta, Kejari, BPPKA, Satpol PP, serta Camat Kranggan, dan Lurah Meri lalu. Sebab, Kanwil BPN Provinsi Jatim tidak membeberkan secara gamblang bahwa tanah seluas 3.027 meter persegi itu memang aset pemkot berdasarkan hasil LC atau konsolidasi tanah tahun 1991. Di mana areal itu di-ploting sebagai fasilitas umum (fasum) berupa jalan

Eko yang hadir dalam forum tersebut juga menyatakan, dokumen berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur Nomor 37.420.335-1991 tanggal 28 Maret 1991 itu sekadar dibawa oleh pihak BPN. Namun, pihaknya tidak diberi kesempatan melihat secara detail. ’’Harusnya semua yang hadir dengan undangan resmi kan berhak melihat, tapi itu tidak ditunjukkan di depan mata kita. Hanya dipegang saja, kalau gitu kan tidak fair,’’ kilah dia.

Baca Juga :  Seminggu Tak Pulang, Siswi SD Diduga Dicabuli Anak di Bawah Umur

Untuk itu, dalam waktu dekat LPL Meri akan melakukan duduk bersama dengan DPRD Kota Mojokerto. Eko mengaku jika permohonan hearing kepada wakil rakyat itu telah disorong ke meja dewan. Menurutnya, dalam pengajuan pertemuan itu bertujuan mencari kejelasan lahan kompleks GPM Meri.

Pasalnya, mereka masih meyakini jika area yang berada di sisi utara SMPN 5 Kota Mojokerto itu sebelumnya adalah fasum yang dimiliki oleh masyarakat Lingkungan/Kelurahan Meri dengan bukti legal formal yang dikantonginya. ’’Kami juga punya (bukti dokumen). Memang tidak banyak, tapi kami masih punya sedikit data tentang lahan tersebut,’’ akunya.

Bahkan, tidak hanya lahan seluas 3.027 meter persegi yang kini menjadi polemik dengan pihak pemkot saja. Melainkan total ada sekitar 6.500 meter persegi yang kini telah berdiri kompleks perumahan juga diklaim dulu merupakan fasum di Kelurahan Meri berupa lapangan. Untuk itu, dokumen tersebut yang akan dibeberkan dalam pertemuan bersama legislatif nanti.

Baca Juga :  Telur Busuk Gagal Edar

Eko tidak menampik jika sebelumnya sempat melakukan pengkavlingan di atas lahan yang berstatus sebagai aset pemkot itu. Yakni, dibagi menjadi 33-34 petak. Selain itu, Ketua Tim Tujuh (organ dari LPL Meri) ini juga mengakui sudah ada sekitar 10-15 orang yang menyewa. Dengan luas 3 x 5,5 meter per petak dibanderol Rp 1,5 juta per tahun.  ’’Ada yang sudah DP dan ada yang sewa lunas,’’ imbuhnya.

Namun, pihaknya enggan disebut jika tindakan itu dilakukan sepihak. Sebab, Eko Menyebut jika LPL Meri sebelumnya telah mengantongi izin dari Kelurahan Meri untuk mengelola lahan kosong. Dengan tujuan dimanfaatkan sebagai pemberdayaan warga sekitar. ’’Jadi, kami bukan sekelompok warga yang tidak tahu aturan, terus mengangkangi tanah orang lain. Kami mengelola itu ada izin tertulis dari Pak Lurah Harno (Lurah Meri sebelumnya),’’ ulasnya.

Namun, untuk sementara LPL Meri telah menghentikan aktivitas pengelolaan itu setelah rapat koordinasi (4/8) lalu. Lantas bagaimana dengan uang penyewa yang sudah terbayar? Eko menyebutkan jika pihaknya belum melakukan pengembalian. Dia beralasan, mayoritas penyewa masih berkeinginan melanjutkan usaha di lokasi tersebut. ’’Sudah kita sampaikan bahwa uang mereka (penyewa) aman, kami tetap mengupayakan,’’ tandas Eko.

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Polemik tanah aset di Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, rupanya belum sepenuhnya selesai. Lembaga Pemberdayaan Lingkungan (LPL) Meri berupaya untuk tetap bisa mengelola lahan di depan SMPN 5 Mojokerto itu.

Sekretaris LPL Meri Eko Purbo mengatakan, pasca rapat koordinasi dengan Kanwil Badan Pertanahan (BPN) Provinsi Jatim Selasa (4/8) lalu, pihaknya memang sepakat jika lahan tersebut merupakan aset Pemkot Mojokerto. Namun, belum menghentikan langkah mereka untuk bisa mengelola lahan yang berada di kompleks perumahan Griya Permata Meri itu.

’’Untuk sementara kami memang tidak melanjutkan pengelolaan sampai mengantongi izin atau kami punya bukti lebih kuat dari mereka (Pemkot Mojokerto). Jalur-jalur itu masih terbuka,’’ terangnya, kemarin.

Pihaknya menyatakan jika merasa belum cukup puas dengan hasil rapat yang dihadiri Sekdakot Mojokerto Harlistyati, Polresta, Kejari, BPPKA, Satpol PP, serta Camat Kranggan, dan Lurah Meri lalu. Sebab, Kanwil BPN Provinsi Jatim tidak membeberkan secara gamblang bahwa tanah seluas 3.027 meter persegi itu memang aset pemkot berdasarkan hasil LC atau konsolidasi tanah tahun 1991. Di mana areal itu di-ploting sebagai fasilitas umum (fasum) berupa jalan

Eko yang hadir dalam forum tersebut juga menyatakan, dokumen berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Timur Nomor 37.420.335-1991 tanggal 28 Maret 1991 itu sekadar dibawa oleh pihak BPN. Namun, pihaknya tidak diberi kesempatan melihat secara detail. ’’Harusnya semua yang hadir dengan undangan resmi kan berhak melihat, tapi itu tidak ditunjukkan di depan mata kita. Hanya dipegang saja, kalau gitu kan tidak fair,’’ kilah dia.

Baca Juga :  Dituduh Serempet Orang, Motor Pelajar Dibawa Kabur

Untuk itu, dalam waktu dekat LPL Meri akan melakukan duduk bersama dengan DPRD Kota Mojokerto. Eko mengaku jika permohonan hearing kepada wakil rakyat itu telah disorong ke meja dewan. Menurutnya, dalam pengajuan pertemuan itu bertujuan mencari kejelasan lahan kompleks GPM Meri.

- Advertisement -

Pasalnya, mereka masih meyakini jika area yang berada di sisi utara SMPN 5 Kota Mojokerto itu sebelumnya adalah fasum yang dimiliki oleh masyarakat Lingkungan/Kelurahan Meri dengan bukti legal formal yang dikantonginya. ’’Kami juga punya (bukti dokumen). Memang tidak banyak, tapi kami masih punya sedikit data tentang lahan tersebut,’’ akunya.

Bahkan, tidak hanya lahan seluas 3.027 meter persegi yang kini menjadi polemik dengan pihak pemkot saja. Melainkan total ada sekitar 6.500 meter persegi yang kini telah berdiri kompleks perumahan juga diklaim dulu merupakan fasum di Kelurahan Meri berupa lapangan. Untuk itu, dokumen tersebut yang akan dibeberkan dalam pertemuan bersama legislatif nanti.

Baca Juga :  Anak-Anak Tangkap Tangan Pria Paro Baya Curi Kotak Amal Musala

Eko tidak menampik jika sebelumnya sempat melakukan pengkavlingan di atas lahan yang berstatus sebagai aset pemkot itu. Yakni, dibagi menjadi 33-34 petak. Selain itu, Ketua Tim Tujuh (organ dari LPL Meri) ini juga mengakui sudah ada sekitar 10-15 orang yang menyewa. Dengan luas 3 x 5,5 meter per petak dibanderol Rp 1,5 juta per tahun.  ’’Ada yang sudah DP dan ada yang sewa lunas,’’ imbuhnya.

Namun, pihaknya enggan disebut jika tindakan itu dilakukan sepihak. Sebab, Eko Menyebut jika LPL Meri sebelumnya telah mengantongi izin dari Kelurahan Meri untuk mengelola lahan kosong. Dengan tujuan dimanfaatkan sebagai pemberdayaan warga sekitar. ’’Jadi, kami bukan sekelompok warga yang tidak tahu aturan, terus mengangkangi tanah orang lain. Kami mengelola itu ada izin tertulis dari Pak Lurah Harno (Lurah Meri sebelumnya),’’ ulasnya.

Namun, untuk sementara LPL Meri telah menghentikan aktivitas pengelolaan itu setelah rapat koordinasi (4/8) lalu. Lantas bagaimana dengan uang penyewa yang sudah terbayar? Eko menyebutkan jika pihaknya belum melakukan pengembalian. Dia beralasan, mayoritas penyewa masih berkeinginan melanjutkan usaha di lokasi tersebut. ’’Sudah kita sampaikan bahwa uang mereka (penyewa) aman, kami tetap mengupayakan,’’ tandas Eko.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/