alexametrics
24.8 C
Mojokerto
Sunday, June 26, 2022

Status Honorer Dibanderol Rp 60 Juta

– Tiga Bulan Bekerja Tak Dibayar
– Inspektorat Periksa Lima Orang

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dugaan pungutan liar (pungli) dengan modus rekrutmen tenaga harian lepas (THL), terjadi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto. Kemarin (7/6), lima honorer telah menjalani pemeriksaan di kantor inspektorat.

Sumber Jawa Pos Radar Mojokerto menyebutkan, pemeriksaan ini menyusul adanya dugaan rekrutmen 18 THL di DP2KBPP yang tak prosedural. Mereka sudah bekerja sejak tiga bulan terakhir di OPD tersebut. ’’Perekrutannya juga tidak gratis,’’ ungkapnya.

Sumber ini menyebut, tarif yang dipasang untuk menjadi honorer tak murah. Dari yang terendah Rp 40 juta hingga Rp 60 juta per orang. Dengan membayar uang itu, para honorer dijanjikan menerima gaji setiap bulan sebagai THL dan disebar di sejumlah kantor balai penyuluh kecamatan. Namun, sebagian besar ditugaskan di lingkungan kantor DP2KBP2.

Modus rekrutmen yang dilakukan salah satu oknum pejabat DP2KBP2 ini dengan menawarkan ke koordinator penyuluh kecamatan akan ada tambahan tenaga baru. Meski ditolak karena tidak ada anggaran, pejabat ini tetap ngotot dan menyampaikan jika para THL ini tidak perlu dibayar karena mereka berstatus magang.

Baca Juga :  Inspektorat Kemensos Turun Gunung

’’Tapi setelah beberapa bulan kerja, mereka menanyakan gajinya. Para koordinator kecamatan bingung. Karena tidak dapat bayaran dan tidak ada kejelasan, beberapa THL itu ada yang lapor ke inspektorat,’’ jelasnya.

Laporan itu membuat dugaan pungli rekrutmen THL muncul ke permukaan. Diduga, kondisi itu membuat dinas ini panik hingga menerbitkan SE bernomor : 900/1238/416-108/2022 tentang Pemberitahuan Penertiban Pegawai.

Surat yang ditandatangi Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dr Sujatmiko, Jumat (3/6) itu menerangkan terkait larangan rekrutmen THL. Baik di tingkat balai penyuluh kecamatan atau pun dinas. ’’Dalam surat itu juga bernada ancaman jika ada yang masih mempekerjakan non-ASN, dinas tidak mau bertanggung jawab. Kan aneh, padahal THL ini dari dinas malah balai penyuluh kecamatan yang kena getahnya,’’ sesal sumber ini.

Baca Juga :  Tak Hadiri Sidang Masker, Denda Lebih Besar

Dikonfirmasi terpisah, Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dr Sujatmiko dan Sekretaris DP2KBP2 Siti Asiah, kompak diam. Keduanya tak merespons kabar tersebut.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Mojokerto Poedji Widodo membenarkan tengah melakukan pemanggilan sejumlah THL DP2KBP2. Mereka diminta hadir sekitar pukul 09.00 di kantor inspektporat jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko itu menemui tim irban khusus (Irbansus) untuk dimintai keterangan. ’’Pemanggilan ini sebagai tindak lanjut dumas. Hari ini, ada lima orang yang dipanggil, untuk hasilnya saya belum monitor,’’ ungkapnya, kemarin.

Poedji belum membeber lebih rinci perihal pemanggilan tersebut. Dia hanya menegaskan, jika pemanggilan ini merupakan tahap awal pemeriksaan terkait proses penerimaan THL. Sekaligus menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang telah diterima sejak Kamis (2/6). ’’Saya belum berani bicara. Apa kelimanya ini menjadi korban. Kalau soal (pungli) itu, saya perlu konfirmasi ke tim yang memeriksa,’’ tegasnya. (ori/ron)

– Tiga Bulan Bekerja Tak Dibayar
– Inspektorat Periksa Lima Orang

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Dugaan pungutan liar (pungli) dengan modus rekrutmen tenaga harian lepas (THL), terjadi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Kabupaten Mojokerto. Kemarin (7/6), lima honorer telah menjalani pemeriksaan di kantor inspektorat.

Sumber Jawa Pos Radar Mojokerto menyebutkan, pemeriksaan ini menyusul adanya dugaan rekrutmen 18 THL di DP2KBPP yang tak prosedural. Mereka sudah bekerja sejak tiga bulan terakhir di OPD tersebut. ’’Perekrutannya juga tidak gratis,’’ ungkapnya.

Sumber ini menyebut, tarif yang dipasang untuk menjadi honorer tak murah. Dari yang terendah Rp 40 juta hingga Rp 60 juta per orang. Dengan membayar uang itu, para honorer dijanjikan menerima gaji setiap bulan sebagai THL dan disebar di sejumlah kantor balai penyuluh kecamatan. Namun, sebagian besar ditugaskan di lingkungan kantor DP2KBP2.

Modus rekrutmen yang dilakukan salah satu oknum pejabat DP2KBP2 ini dengan menawarkan ke koordinator penyuluh kecamatan akan ada tambahan tenaga baru. Meski ditolak karena tidak ada anggaran, pejabat ini tetap ngotot dan menyampaikan jika para THL ini tidak perlu dibayar karena mereka berstatus magang.

Baca Juga :  Jual Miras lewat Medsos, Didenda Rp 150 Ribu

’’Tapi setelah beberapa bulan kerja, mereka menanyakan gajinya. Para koordinator kecamatan bingung. Karena tidak dapat bayaran dan tidak ada kejelasan, beberapa THL itu ada yang lapor ke inspektorat,’’ jelasnya.

Laporan itu membuat dugaan pungli rekrutmen THL muncul ke permukaan. Diduga, kondisi itu membuat dinas ini panik hingga menerbitkan SE bernomor : 900/1238/416-108/2022 tentang Pemberitahuan Penertiban Pegawai.

- Advertisement -

Surat yang ditandatangi Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dr Sujatmiko, Jumat (3/6) itu menerangkan terkait larangan rekrutmen THL. Baik di tingkat balai penyuluh kecamatan atau pun dinas. ’’Dalam surat itu juga bernada ancaman jika ada yang masih mempekerjakan non-ASN, dinas tidak mau bertanggung jawab. Kan aneh, padahal THL ini dari dinas malah balai penyuluh kecamatan yang kena getahnya,’’ sesal sumber ini.

Baca Juga :  Eksepsi Terdakwa Kasus Aborsi Anak Sendiri Ditolak Hakim

Dikonfirmasi terpisah, Kepala DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dr Sujatmiko dan Sekretaris DP2KBP2 Siti Asiah, kompak diam. Keduanya tak merespons kabar tersebut.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Mojokerto Poedji Widodo membenarkan tengah melakukan pemanggilan sejumlah THL DP2KBP2. Mereka diminta hadir sekitar pukul 09.00 di kantor inspektporat jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko itu menemui tim irban khusus (Irbansus) untuk dimintai keterangan. ’’Pemanggilan ini sebagai tindak lanjut dumas. Hari ini, ada lima orang yang dipanggil, untuk hasilnya saya belum monitor,’’ ungkapnya, kemarin.

Poedji belum membeber lebih rinci perihal pemanggilan tersebut. Dia hanya menegaskan, jika pemanggilan ini merupakan tahap awal pemeriksaan terkait proses penerimaan THL. Sekaligus menindaklanjuti pengaduan masyarakat yang telah diterima sejak Kamis (2/6). ’’Saya belum berani bicara. Apa kelimanya ini menjadi korban. Kalau soal (pungli) itu, saya perlu konfirmasi ke tim yang memeriksa,’’ tegasnya. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/