alexametrics
28.8 C
Mojokerto
Monday, May 16, 2022

Kranggan Pilot Project Kampung RJ di Kota Mojokerto

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kelurahan Kranggan menjadi wilayah pertama di Kota Mojokerto sebagai Kampung Restorative Justice (RJ). Pencanangan sebagai Kampung RJ ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh Wali Kota Ika Puspitasari bersama Jajaran Forkopimda serta Camat Kranggan dan Lurah Kranggan di Kantor Kelurahan Kranggan, Senin (7/3).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Mojokerto Agustinus Herimulyanto menyampaikan, pembentukan Kampung RJ untuk mendorong masyarakat mengedepankan penyelesaian masalah antarpihak, dalam hal ini masyarakat secara damai dengan musyawarah dan kekeluargaan. Sehingga kembali pada kondisi yang harmonis, seperti keadaan semula tidak ada permasalahan, tidak ada saling dendam dan saling benci.
Ia juga menyampaikan bahwa Kelurahan Kranggan terpilih sebagai pilot project Kampung RJ karena penyelesaian masalah di Kelurahan Kranggan seirama dengan proses RJ. ’’Berdasarkan hasil dari penelitian kami bahwa di Kelurahan Kranggan ini sudah nampak dalam masyarakat yang seirama dengan proses RJ. Seirama artinya secara riilnya ada ternyata masyarakat yang diproses RJ dan berhasil,’’ jelasnya.
Agus juga menjelaskan kriteria kasus yang dapat dilakukan proses RJ. Yaitu perkara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, artinya hanya perkara-perkara ringan. Kemudian baru satu kali melakukan tindak pidananya, kemudian antara pelaku dan korban itu sudah ada perdamaiannya, dan tentunya difasilitasi oleh kejaksaan.
Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, menyampaikan, RJ merupakan suatu inovasi yang luar biasa dalam penanganan kasus dari kejaksaan yang mengutamakan nilai kekeluargaan. ’’Dengan kampung Restorative Justice ini, kita bisa melihat bahwa kearifan lokal dan juga karakter budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan kekeluargaan ini dijunjung tinggi dalam rangka penegakan hukum yang ada di Indonesia khususnya juga di Kota Mojokerto,’’ ungkapnya.
Lebih lanjut, mengutip pesan Jaksa Agung, Ning Ita menyampaikan, keadilan itu tidak ada di dalam KUHP, tapi hadir di masyarakat hadir di hati nurani. ’’Artinya ini kearifan lokal, kekeluargaan menjadi ruh dalam rangka penegakan hukum dengan skema Restorative Justice. Yang sangat tepat sekali dengan budaya ketimuran yang ada di negeri ini,’’ ucap Ning Ita.
Dengan dicanangkannya Kampung RJ di Kota Mojokerto berarti telah diinisiasi ada kampung yang sadar hukum. ’’Artinya masyarakat kita berikan edukasi bagaimana pemahaman tentang hukum ini lebih dipahami sejak dini. Sehingga arah pelanggaran hukum ini bisa kita antisipasi untuk tidak terjadi pada masyarakat kita, karena sudah paham sejak dini terkait hal-hal yang menjadi koridor di dalam pelanggaran hukum tersebut,’’ lanjutnya.
Pada kesempatan ini, Ning Ita dengan dukungan seluruh jajaran Forkopimda Kota Mojokerto, ia berharap tidak hanya Kelurahan Kranggan yang menjadi kampung RJ. Namun, seluruh kelurahan di Kota Mojokerto. ’’Jika memungkinkan tentu tidak hanya Kranggan, bagaimana ke depannya 18 kelurahan yang ada di Kota Mojokerto ini bisa diinisiasi menjadi Kampung Restorative Justice. Sehingga dengan demikian masyarakat kita lebih memiliki kepastian hukum terkait hal-hal yang dalam hal ini pelanggaran kategori ringan bisa diupayakan secara kekeluargaan dengan mengedepankan budaya ketimuran,’’ pungkasnya. (na/an/adv)

Baca Juga :  Satu Pria Hamili Dua Perempuan Sekaligus, Satu di Antaranya Pelajar

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kelurahan Kranggan menjadi wilayah pertama di Kota Mojokerto sebagai Kampung Restorative Justice (RJ). Pencanangan sebagai Kampung RJ ditandai dengan penandatanganan kesepakatan oleh Wali Kota Ika Puspitasari bersama Jajaran Forkopimda serta Camat Kranggan dan Lurah Kranggan di Kantor Kelurahan Kranggan, Senin (7/3).
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Mojokerto Agustinus Herimulyanto menyampaikan, pembentukan Kampung RJ untuk mendorong masyarakat mengedepankan penyelesaian masalah antarpihak, dalam hal ini masyarakat secara damai dengan musyawarah dan kekeluargaan. Sehingga kembali pada kondisi yang harmonis, seperti keadaan semula tidak ada permasalahan, tidak ada saling dendam dan saling benci.
Ia juga menyampaikan bahwa Kelurahan Kranggan terpilih sebagai pilot project Kampung RJ karena penyelesaian masalah di Kelurahan Kranggan seirama dengan proses RJ. ’’Berdasarkan hasil dari penelitian kami bahwa di Kelurahan Kranggan ini sudah nampak dalam masyarakat yang seirama dengan proses RJ. Seirama artinya secara riilnya ada ternyata masyarakat yang diproses RJ dan berhasil,’’ jelasnya.
Agus juga menjelaskan kriteria kasus yang dapat dilakukan proses RJ. Yaitu perkara yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun, artinya hanya perkara-perkara ringan. Kemudian baru satu kali melakukan tindak pidananya, kemudian antara pelaku dan korban itu sudah ada perdamaiannya, dan tentunya difasilitasi oleh kejaksaan.
Ning Ita, sapaan akrab Wali Kota Mojokerto, menyampaikan, RJ merupakan suatu inovasi yang luar biasa dalam penanganan kasus dari kejaksaan yang mengutamakan nilai kekeluargaan. ’’Dengan kampung Restorative Justice ini, kita bisa melihat bahwa kearifan lokal dan juga karakter budaya bangsa Indonesia yang mengedepankan kekeluargaan ini dijunjung tinggi dalam rangka penegakan hukum yang ada di Indonesia khususnya juga di Kota Mojokerto,’’ ungkapnya.
Lebih lanjut, mengutip pesan Jaksa Agung, Ning Ita menyampaikan, keadilan itu tidak ada di dalam KUHP, tapi hadir di masyarakat hadir di hati nurani. ’’Artinya ini kearifan lokal, kekeluargaan menjadi ruh dalam rangka penegakan hukum dengan skema Restorative Justice. Yang sangat tepat sekali dengan budaya ketimuran yang ada di negeri ini,’’ ucap Ning Ita.
Dengan dicanangkannya Kampung RJ di Kota Mojokerto berarti telah diinisiasi ada kampung yang sadar hukum. ’’Artinya masyarakat kita berikan edukasi bagaimana pemahaman tentang hukum ini lebih dipahami sejak dini. Sehingga arah pelanggaran hukum ini bisa kita antisipasi untuk tidak terjadi pada masyarakat kita, karena sudah paham sejak dini terkait hal-hal yang menjadi koridor di dalam pelanggaran hukum tersebut,’’ lanjutnya.
Pada kesempatan ini, Ning Ita dengan dukungan seluruh jajaran Forkopimda Kota Mojokerto, ia berharap tidak hanya Kelurahan Kranggan yang menjadi kampung RJ. Namun, seluruh kelurahan di Kota Mojokerto. ’’Jika memungkinkan tentu tidak hanya Kranggan, bagaimana ke depannya 18 kelurahan yang ada di Kota Mojokerto ini bisa diinisiasi menjadi Kampung Restorative Justice. Sehingga dengan demikian masyarakat kita lebih memiliki kepastian hukum terkait hal-hal yang dalam hal ini pelanggaran kategori ringan bisa diupayakan secara kekeluargaan dengan mengedepankan budaya ketimuran,’’ pungkasnya. (na/an/adv)

Baca Juga :  DLH Kota Mojokerto Galakkan Pemilahan Sampah

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/