alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Friday, May 27, 2022

Banyak Korban Terpidana Kebiri Ogah Melapor

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tak sedikit korban pemerkosaan predator anak, M. Aris, 21 yang ogah melapor. Alasannya, khawatir menjadi aib yang justru berimbas terhadap masa depan korban.

Hal itu ditegaskan Kepala  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Mojokerto, Joedha Hadi.

’’Dari 9 korban yang ada di kabupaten, hanya dua yang bersedia kita lakukan pendampingan. Sementara lainnya menolak dengan alasan tidak ingin aib tersebut keluar ke publik,’’ tuturnya.

Data yang diterima DP2KBP2, aksi kekerasan seksual yang dilakukan tukang las itu ternyata sudah berjalan sejak tahun 2015. Saat itu, banyak keluarga yang melapor ke DP2KBP2 bersama korban yang masih dalam kondisi trauma.

Baca Juga :  Kejari Dalami Keterlibatan Pihak Lain

Saat itu, upaya pendekatan langsung digelar agar korban yang bersedia didampingi secara psikologis. Hal itu demi memulihkan kesehatan psikisnya. Namun, tak sedikit keluarga yang justru bersikukuh menolak pendampingan.

’’Setelah tertangkap, kami langsung melakukan identifikasi. Dan memang ada 9 anak. Namun, hanya dua korban yang bersedia untuk kami berikan pendampingan, otomatis kami tidak bisa memaksa,’’ imbuhnya.

Kendati demikian, pihaknya tidak berhenti begitu saja. Masih banyak metode lain yang bisa dilakukan dalam memantau perkembangan dan kondisi psikis anak korban kekerasan Aris.

Yakni dengan pendekatan tidak langsung melalui lembaga pendidikan tempat korban menimba ilmu. ’’Ya, kami selalu titipkan ke guru atau kepala sekolah mereka. Meski diam-diam, kami tetap bisa mengawasi mereka,’’ imbuhnya.

Baca Juga :  Korban AM Berpotensi Bertambah

Selain penolakan, kendala lain yang dirasakan DP2KBP2 adalah minimnya anggaran khusus untuk penanganan korban maupun pelaku kejahatan anak. Biasanya, biaya justru diambilkan dari iuran pegawai di instansinya. Cara ini dipakai demi bisa membantu para korban kejahatan anak.

’’Kalau psikolog kami ada, tapi bukan psikolog anak. Sementara untuk kebutuhan sekolah dan lain sebagainya, kami harus patungan. Karena memang tidak ada anggaran,’’ tandasnya.

Joedha berharap ke depan para pelaku kejahatan anak harus diproses dengan hukuman maksimal. Sehingga, tidak ada lagi kasus serupa yang justru mengancam masa depan anak nantinya.

SOOKO, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tak sedikit korban pemerkosaan predator anak, M. Aris, 21 yang ogah melapor. Alasannya, khawatir menjadi aib yang justru berimbas terhadap masa depan korban.

Hal itu ditegaskan Kepala  Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) Mojokerto, Joedha Hadi.

’’Dari 9 korban yang ada di kabupaten, hanya dua yang bersedia kita lakukan pendampingan. Sementara lainnya menolak dengan alasan tidak ingin aib tersebut keluar ke publik,’’ tuturnya.

Data yang diterima DP2KBP2, aksi kekerasan seksual yang dilakukan tukang las itu ternyata sudah berjalan sejak tahun 2015. Saat itu, banyak keluarga yang melapor ke DP2KBP2 bersama korban yang masih dalam kondisi trauma.

Baca Juga :  Pembunuh Tukang Pijat Mlirip Tertangkap

Saat itu, upaya pendekatan langsung digelar agar korban yang bersedia didampingi secara psikologis. Hal itu demi memulihkan kesehatan psikisnya. Namun, tak sedikit keluarga yang justru bersikukuh menolak pendampingan.

’’Setelah tertangkap, kami langsung melakukan identifikasi. Dan memang ada 9 anak. Namun, hanya dua korban yang bersedia untuk kami berikan pendampingan, otomatis kami tidak bisa memaksa,’’ imbuhnya.

- Advertisement -

Kendati demikian, pihaknya tidak berhenti begitu saja. Masih banyak metode lain yang bisa dilakukan dalam memantau perkembangan dan kondisi psikis anak korban kekerasan Aris.

Yakni dengan pendekatan tidak langsung melalui lembaga pendidikan tempat korban menimba ilmu. ’’Ya, kami selalu titipkan ke guru atau kepala sekolah mereka. Meski diam-diam, kami tetap bisa mengawasi mereka,’’ imbuhnya.

Baca Juga :  Korban AM Berpotensi Bertambah

Selain penolakan, kendala lain yang dirasakan DP2KBP2 adalah minimnya anggaran khusus untuk penanganan korban maupun pelaku kejahatan anak. Biasanya, biaya justru diambilkan dari iuran pegawai di instansinya. Cara ini dipakai demi bisa membantu para korban kejahatan anak.

’’Kalau psikolog kami ada, tapi bukan psikolog anak. Sementara untuk kebutuhan sekolah dan lain sebagainya, kami harus patungan. Karena memang tidak ada anggaran,’’ tandasnya.

Joedha berharap ke depan para pelaku kejahatan anak harus diproses dengan hukuman maksimal. Sehingga, tidak ada lagi kasus serupa yang justru mengancam masa depan anak nantinya.

Artikel Terkait

Most Read

Buka Peluang Figur DPP dan DPD Jatim

Didatangi atawa Mendatangi

5 Hektare Lahan Jati RPH Kemlagi Hangus

268 Hektare Sawah Rawan Tergenang Banjir

Artikel Terbaru


/