alexametrics
27.8 C
Mojokerto
Wednesday, May 25, 2022

Kepala Dinas Ditahan, Bupati Non Aktif MKP Kembali Terseret

SOOKO, Jawa Pos Radar MojokertoMantan Kepala Dinas PU Pengairan Didik Pancaning Argo akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto Rabu (5/8) sore. Didik dianggap sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas kasus dugaan normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Jatirejo, tahun 2016 silam.

Didik tiba di gedung kejari tanpa pengawalan. Ia datang hanya bersama sopirnya dengan menggunakan mobil dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto. Selama hampir empat jam menjalani pemeriksaan, ia pun langsung menggunakan rompi oranye dan digelandang untuk menjalani penahanan di sel Mapolres Mojokerto.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Rahmat Hidayat, SH, mengatakan, kasus ini bermula saat Didik menjabat Kepala Dinas PU Pengairan tahun 2016 silam. Saat itu, ia memerintahkan seseorang, yakni Faizal Arif (FA) dan Suripto, untuk melakukan normalisasi sungai. ’’Batu yang ada di sungai dikirim ke salah satu perusahaan pemecah batu di Mojokerto,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Ditetapkan Tersangka Korupsi, Didik Hormati Proses Hukum

Dua orang yang diperintah Kepala Disperindag itu, terang Rahmat, mendapat upah yang berbeda. Faizal telah menerima Rp 533 juta dan Suripto mengantongi Rp 496 juta. ’’Jadi, tersangka ini telah bekerja di luar kewenangannya,’’ beber dia.

Normalisasi sungai yang dilakukan pemda itu, dinilai tak prosedural. Karena, dalam catatan penyidik, kewenangan pengelolaan sungai berada di bawah naungan Kementerian PUPR.

Meski keuntungan normalisasi sungai itu tak dinikmati Didik, tetapi dari hasil audit ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,030 miliar. ’’Dengan pelimpahan tahap 2 ini, maka yang bersangkutan akan kita tahan selama 20 hari ke depan,’’ jelasnya.

Beredar kabar, batu ini dikirim ke CV Musika. Yakni, sebuah perusahaan milik keluarga mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP). Namun, saat dikonfirmasi terkait keterlibatan MKP, Rahmat hanya menegaskan, jika potensi menyeret tersangka lain sangat besar.

Baca Juga :  Eks Kepala Dinas PUPR Tersangka

Dikonfirmasi atas kabar ini, Didik Pancaning Argo tak sedikit pun berkomentar. Ia hanya melambaikan tangan dan langsung menuju ke mobil tahanan yang sudah menunggunya.

Sementara itu, data yang dikantongi Jawa Pos Radar Mojokerto, menyebut, keterlibatan MKP dalam kasus ini sangat lekat. Karena, tambang batu berlabel normalisasi sungai tersebut bermula dari perintah Bupati Mojokerto yang saat itu diduduki MKP.

Selain perintah, Didik juga dikenal sebagai figur yang sangat patuh dan loyal terhadap pimpinan. Bahkan, ia rela melakukan apa pun meski melanggar aturan. ’’MKP juga sudah tersangka. Hanya saja, berkas penuntutan berbeda,’’ jelas sumber di internal Kejari.

Sebelumnya diberitakan, Didik Pancaning Argo ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Jatim awal tahun lalu. Ia dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.

SOOKO, Jawa Pos Radar MojokertoMantan Kepala Dinas PU Pengairan Didik Pancaning Argo akhirnya ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto Rabu (5/8) sore. Didik dianggap sebagai sosok yang paling bertanggung jawab atas kasus dugaan normalisasi Sungai Landaian dan Sungai Jurang Cetot di Jatirejo, tahun 2016 silam.

Didik tiba di gedung kejari tanpa pengawalan. Ia datang hanya bersama sopirnya dengan menggunakan mobil dinas Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Mojokerto. Selama hampir empat jam menjalani pemeriksaan, ia pun langsung menggunakan rompi oranye dan digelandang untuk menjalani penahanan di sel Mapolres Mojokerto.

Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Mojokerto Rahmat Hidayat, SH, mengatakan, kasus ini bermula saat Didik menjabat Kepala Dinas PU Pengairan tahun 2016 silam. Saat itu, ia memerintahkan seseorang, yakni Faizal Arif (FA) dan Suripto, untuk melakukan normalisasi sungai. ’’Batu yang ada di sungai dikirim ke salah satu perusahaan pemecah batu di Mojokerto,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Usai Berlibur di Batu, Sekeluarga Nyemplung Jurang

Dua orang yang diperintah Kepala Disperindag itu, terang Rahmat, mendapat upah yang berbeda. Faizal telah menerima Rp 533 juta dan Suripto mengantongi Rp 496 juta. ’’Jadi, tersangka ini telah bekerja di luar kewenangannya,’’ beber dia.

Normalisasi sungai yang dilakukan pemda itu, dinilai tak prosedural. Karena, dalam catatan penyidik, kewenangan pengelolaan sungai berada di bawah naungan Kementerian PUPR.

Meski keuntungan normalisasi sungai itu tak dinikmati Didik, tetapi dari hasil audit ditemukan kerugian negara sebesar Rp 1,030 miliar. ’’Dengan pelimpahan tahap 2 ini, maka yang bersangkutan akan kita tahan selama 20 hari ke depan,’’ jelasnya.

- Advertisement -

Beredar kabar, batu ini dikirim ke CV Musika. Yakni, sebuah perusahaan milik keluarga mantan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa (MKP). Namun, saat dikonfirmasi terkait keterlibatan MKP, Rahmat hanya menegaskan, jika potensi menyeret tersangka lain sangat besar.

Baca Juga :  Sistem Ganjil Genap Mulai Diterapkan

Dikonfirmasi atas kabar ini, Didik Pancaning Argo tak sedikit pun berkomentar. Ia hanya melambaikan tangan dan langsung menuju ke mobil tahanan yang sudah menunggunya.

Sementara itu, data yang dikantongi Jawa Pos Radar Mojokerto, menyebut, keterlibatan MKP dalam kasus ini sangat lekat. Karena, tambang batu berlabel normalisasi sungai tersebut bermula dari perintah Bupati Mojokerto yang saat itu diduduki MKP.

Selain perintah, Didik juga dikenal sebagai figur yang sangat patuh dan loyal terhadap pimpinan. Bahkan, ia rela melakukan apa pun meski melanggar aturan. ’’MKP juga sudah tersangka. Hanya saja, berkas penuntutan berbeda,’’ jelas sumber di internal Kejari.

Sebelumnya diberitakan, Didik Pancaning Argo ditetapkan tersangka oleh Ditreskrimsus Polda Jatim awal tahun lalu. Ia dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/