alexametrics
30.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Polisi Bentuk Tim Khusus, Antisipasi ”Bom-Boman” Pilkada

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Politik uang atau ”bom-boman” masih berpotensi mewarnai pesta demokrasi lima tahunan. Walau di pilkada 2020 ini belum terendus adanya indikasi money politics. Meski demikian, kepolisian tetap membentuk tim khusus (timsus) Anti-Money Politics sebagai langkah preventis sekaligus pencegahan.

Jumat (4/12) timsus disahkan Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander bersama instansi terkait di Lapangan Mapolres, Jalan Gajah Mada Mojosari. ”Dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi, sehingga ini wujud antisipasi atas kejadian-kejadian yang bersifat money politics,” ujarnya.

Dia menjelaskan, fungsi timsus ini bakal men-support tugas utama Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) yang di dalamnya ada jajaran instansi terkait. Di antaranya, kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Yakni, bertujuan untuk meningkatkan kontrol sosial jelang pencoblosan pada Rabu (9/12).

”Memang untuk meningkatkan kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat. Nantinya timsus ini juga yang akan melakukan penyelidikkan sampai akhir hingga penutupan,” tambahnya. Timsus Anti-Money Politics berjumlah sekitar 300 personel dari kepolisian, Bawaslu, KPU, kejaksaan, dan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto itu bakal menggelar patroli rutin guna mengamankan pilkada dari politik uang.

Baca Juga :  Hindari Lubang, Pasutri Terlindas Truk

”Kami akan melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dan masif dengan Sentra Gakkumdu untuk mengantisipasi adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat money politics,” imbuhnya. Antisipasi politik uang oleh timsus ini tak hanya berdasarkan temuan secara fisik saja. Namun, juga mencegah adanya transaksi uang elektronik (e-money).

Tim Siber Polri turut diterjunkan dalam timsus ini guna memantau media sosial (medsos) dan aktivitas perbankan. ”Semuanya nanti kita akan lakukan pemantauan. Tim kami juga sudah bekerja sama dengan rekan-rekan bank yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Di mana sifatnya koordinasi secara langsung,” tandas Dony. Bila nanti terbukti didapati kasus politik uang, pihaknya tak segan-segan untuk menindak tanpa pandang bulu. Pemberi dan penerima politik uang, lanjut dia, dapat dijerat dengan pasal 187 huruf a ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Baca Juga :  Galian Made Kambuh Lagi, Menambang Membelah Bukit

”Harapan kita semua pilkada 2020 ini tetap aman damai lancar dan sejuk.  Juga terhindar dari money politics. Dan yang nantinya terpilih memimpin Kabupaten Mojokerto benar-benar mempunyai maksud dan niat untuk  mengabdikan dirinya melayami masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at menyebutkan, bila nanti didapati kasus politik uang, tak serta merta menggugurkan paslon terkait dalam ajang pilkada. Pasalnya, paslon dinyatakan gugur bila buktinya memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). ”Jadi yang menjadi pertimbangan adalah mereka menggunakan struktur pemerintahan, struktur penyelenggara, dan mereka menang 50 persen suara se-Kabupaten Mojokerto. Di mana kemenangan itu tidak rasional, karena sebenarnya TSM itu kan (kecurangan) secara administratif,” ungkap Aris. (vad)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Politik uang atau ”bom-boman” masih berpotensi mewarnai pesta demokrasi lima tahunan. Walau di pilkada 2020 ini belum terendus adanya indikasi money politics. Meski demikian, kepolisian tetap membentuk tim khusus (timsus) Anti-Money Politics sebagai langkah preventis sekaligus pencegahan.

Jumat (4/12) timsus disahkan Kapolres Mojokerto AKBP Dony Alexander bersama instansi terkait di Lapangan Mapolres, Jalan Gajah Mada Mojosari. ”Dari pengalaman-pengalaman yang telah terjadi, sehingga ini wujud antisipasi atas kejadian-kejadian yang bersifat money politics,” ujarnya.

Dia menjelaskan, fungsi timsus ini bakal men-support tugas utama Sentra Gakkumdu (penegakan hukum terpadu) yang di dalamnya ada jajaran instansi terkait. Di antaranya, kepolisian, kejaksaan, dan Bawaslu. Yakni, bertujuan untuk meningkatkan kontrol sosial jelang pencoblosan pada Rabu (9/12).

”Memang untuk meningkatkan kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat. Nantinya timsus ini juga yang akan melakukan penyelidikkan sampai akhir hingga penutupan,” tambahnya. Timsus Anti-Money Politics berjumlah sekitar 300 personel dari kepolisian, Bawaslu, KPU, kejaksaan, dan Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto itu bakal menggelar patroli rutin guna mengamankan pilkada dari politik uang.

Baca Juga :  Tak Sadarkan Diri, Pemotor Diduga Terserempet Truk TNI

”Kami akan melaksanakan kegiatan patroli secara rutin dan masif dengan Sentra Gakkumdu untuk mengantisipasi adanya kegiatan-kegiatan yang bersifat money politics,” imbuhnya. Antisipasi politik uang oleh timsus ini tak hanya berdasarkan temuan secara fisik saja. Namun, juga mencegah adanya transaksi uang elektronik (e-money).

Tim Siber Polri turut diterjunkan dalam timsus ini guna memantau media sosial (medsos) dan aktivitas perbankan. ”Semuanya nanti kita akan lakukan pemantauan. Tim kami juga sudah bekerja sama dengan rekan-rekan bank yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto. Di mana sifatnya koordinasi secara langsung,” tandas Dony. Bila nanti terbukti didapati kasus politik uang, pihaknya tak segan-segan untuk menindak tanpa pandang bulu. Pemberi dan penerima politik uang, lanjut dia, dapat dijerat dengan pasal 187 huruf a ayat (1) dan (2) UU RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. Dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Baca Juga :  Ular Kobra Teror Permukiman Mojokerto
- Advertisement -

”Harapan kita semua pilkada 2020 ini tetap aman damai lancar dan sejuk.  Juga terhindar dari money politics. Dan yang nantinya terpilih memimpin Kabupaten Mojokerto benar-benar mempunyai maksud dan niat untuk  mengabdikan dirinya melayami masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Aris Fahrudin Asy’at menyebutkan, bila nanti didapati kasus politik uang, tak serta merta menggugurkan paslon terkait dalam ajang pilkada. Pasalnya, paslon dinyatakan gugur bila buktinya memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). ”Jadi yang menjadi pertimbangan adalah mereka menggunakan struktur pemerintahan, struktur penyelenggara, dan mereka menang 50 persen suara se-Kabupaten Mojokerto. Di mana kemenangan itu tidak rasional, karena sebenarnya TSM itu kan (kecurangan) secara administratif,” ungkap Aris. (vad)

Artikel Terkait

Most Read

Tas Pelajar Berisi Tisu Magic

Air Kali Ledeng Memerah

SYD Renovasi Musala di Jalur Pendakian

Artikel Terbaru

Terancam Hukuman Maksimal

PPDB SMA/SMK Dimulai


/