alexametrics
23.8 C
Mojokerto
Saturday, August 13, 2022

Penilap Pajak di Kabupaten Mojokerto Mulai Mengangsur

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tenaga harian lepas (THL) pemungut pajak di Kecamatan Kemlagi yang tepergok menilap uang pajak senilai Rp 90 juta, mulai mengembalikan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto pun memasang deadline angsuran hingga ujung Agustus nanti.

Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Mardiasih menegaskan, THL yang sudah diberhentikan sementara ini belakangan sudah membuktikan komitmennya dengan mengangsur uang yang menjadi kerugian negara. ’’Sudah lebih dari separo dikembalikan. Sekarang tinggal sekitar Rp 23 jutaan,’’ ungkapnya.

Kekurangannya bakal dilunasi di pertengahan bulan ini. Hal itu sudah menjadi kesepakatan Bapenda dan THL tersebut. ’’Karena kita tidak mau itu menjadi penghambat, apalagi pembayaran PBB ini jatuh tempo sudah bulan depan,’’ tuturnya.

Sebaliknya, bagi pegawai lapangan yang berstatus PNS hingga kini penjatuhan sanksinya terus bergulir di BKPSDM. Pelaku korup dua oknum pegawai bependa ini jadi atensi kalangan dewan. Bahkan, Kepala Bapenda Mardiasih dua kali dihadirkan dalam hearing oleh Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto. ’’Persoalan ini memang jadi atensi kami agar tidak sampai terulang lagi,’’ ungkap Jatmiko, salah satu anggota komisi.

Baca Juga :  Mendadak Dapat Surat Cerai, 200 Napi Lapas Mojokerto Menduda

Politisi Gerindra ini menegaskan, sebagai pengawas, pihaknya tak mau perilaku korup seperti itu dibiarkan. Selain bisa menurunkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, perilaku itu juga bisa menular ke pegawai lain. ’’Tapi ternyata, bapenda sudah gerak cepat. Penanganannya sudah dilaporkan pimpinan, ke gubernur, sampai kementerian, dan yang bersangkutan sudah mengembalikan uangnya. Sekarang kurang Rp 23 jutaan,’’ tandasnya.

Sebagai tindak lanjut, pemda bersama dewan mulai menggodok sejumlah regulasi agar kecurangan ini tak lagi berulang. Selain memang ini dilakukan oknum, persoalan ini juga harus dipecahkan dengan sistem yang apik. Apalagi, pegawai yang bertugas di lapangan juga banyak yang berstatus honorer. ’’Secara sanksi administratif juga repot juga karena bukan PNS. Kadang sembrono. Dari total 153 pegawai, 105 statusnya THL dan 48 PNS. Kan tidak porposional,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Operasi Masker, Tilang Ribuan Pengendara

Sebelumnya, nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti menilap uang pajak di Bapenda Kabupaten Mojokerto, dalam waktu dekat segera turun. Menyusul sidang kode etik yang telah dilakukan BKPSDM telah rampung. Proses penjatuhan sanksi atas perbuatannya yang tak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN juga terus berproses.

’’Kami sudah lakukan sidang kode etik terhadap salah satu oknum pegawai Bapenda itu. Setelah itu, tinggal pembuatan SK untuk diajukan ke bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,’’ ungkap Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi. (ori/ron)

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Tenaga harian lepas (THL) pemungut pajak di Kecamatan Kemlagi yang tepergok menilap uang pajak senilai Rp 90 juta, mulai mengembalikan. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto pun memasang deadline angsuran hingga ujung Agustus nanti.

Kepala Bapenda Kabupaten Mojokerto Mardiasih menegaskan, THL yang sudah diberhentikan sementara ini belakangan sudah membuktikan komitmennya dengan mengangsur uang yang menjadi kerugian negara. ’’Sudah lebih dari separo dikembalikan. Sekarang tinggal sekitar Rp 23 jutaan,’’ ungkapnya.

Kekurangannya bakal dilunasi di pertengahan bulan ini. Hal itu sudah menjadi kesepakatan Bapenda dan THL tersebut. ’’Karena kita tidak mau itu menjadi penghambat, apalagi pembayaran PBB ini jatuh tempo sudah bulan depan,’’ tuturnya.

Sebaliknya, bagi pegawai lapangan yang berstatus PNS hingga kini penjatuhan sanksinya terus bergulir di BKPSDM. Pelaku korup dua oknum pegawai bependa ini jadi atensi kalangan dewan. Bahkan, Kepala Bapenda Mardiasih dua kali dihadirkan dalam hearing oleh Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto. ’’Persoalan ini memang jadi atensi kami agar tidak sampai terulang lagi,’’ ungkap Jatmiko, salah satu anggota komisi.

Baca Juga :  Pendiri ACT Ahyudin Sudah Perkirakan Bakal Ditersangkakan

Politisi Gerindra ini menegaskan, sebagai pengawas, pihaknya tak mau perilaku korup seperti itu dibiarkan. Selain bisa menurunkan kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah, perilaku itu juga bisa menular ke pegawai lain. ’’Tapi ternyata, bapenda sudah gerak cepat. Penanganannya sudah dilaporkan pimpinan, ke gubernur, sampai kementerian, dan yang bersangkutan sudah mengembalikan uangnya. Sekarang kurang Rp 23 jutaan,’’ tandasnya.

Sebagai tindak lanjut, pemda bersama dewan mulai menggodok sejumlah regulasi agar kecurangan ini tak lagi berulang. Selain memang ini dilakukan oknum, persoalan ini juga harus dipecahkan dengan sistem yang apik. Apalagi, pegawai yang bertugas di lapangan juga banyak yang berstatus honorer. ’’Secara sanksi administratif juga repot juga karena bukan PNS. Kadang sembrono. Dari total 153 pegawai, 105 statusnya THL dan 48 PNS. Kan tidak porposional,’’ tegasnya.

Baca Juga :  Pusat Perbelanjaan dan Wisata Diperketat
- Advertisement -

Sebelumnya, nasib Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti menilap uang pajak di Bapenda Kabupaten Mojokerto, dalam waktu dekat segera turun. Menyusul sidang kode etik yang telah dilakukan BKPSDM telah rampung. Proses penjatuhan sanksi atas perbuatannya yang tak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin ASN juga terus berproses.

’’Kami sudah lakukan sidang kode etik terhadap salah satu oknum pegawai Bapenda itu. Setelah itu, tinggal pembuatan SK untuk diajukan ke bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian,’’ ungkap Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Mojokerto Bambang Eko Wahyudi. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/