KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Kasus dugaan korupsi di tubuh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho dengan kerugian Rp 50 miliar terungkap terbagi dalam 65 pembiayaan. Angka itu belum termasuk kredit macet dari para pejabat teras hingga anggota DPRD Kota Mojokerto.
Kepala Kejari Kota Mojokerto Hadiman melalui Kasi Pidsus Tarni Purnomo menegaskan, sudah ada puluhan saksi yang dimintai keterangan. Sejumlah dokumen sebagai alat bukti juga sudah dikantongi penyidik. Setelahnya, nanti giliran para pejabat dan para dewan.
’’Saat ini kita fokus di pembiayaan-pembiayaan dengan nasabah pihak swasta dengan nilai kerugian besar. Setelahnya, arahnya ke situ (pejabat). Prinsipnya, siapa saja yang terlibat dalam pembiayaan ini akan mendapat giliran pemeriksaan,’’ ungkapnya.
Yang pasti, lanjut Tarni, dalam pembiayaan ini tak sekadar melibatkan pihak swasta saja. Namun, pejabat teras dan anggota dewan secara perorangan juga disinyalir banyak yang terlibat. Apalagi, terdapat 65 lebih pembiayaan yang tengah ditangani.
Mudahnya pencairan diduga memang menjadi kesempatan para nasabah melakukan pengajuan utang dengan nilai fantastis. Tak heran, banyak nasabah yang memakai satu agunan dan digunakan di banyak pinjaman. Akibatnya utangnya melebihi dari plafon nilai aset. ’’Nilai agunan yang tak sebanding dengan pinjaman ini yang cukup banyak. Yang jelas ini adalah penyimpangan. Itu dilakukan dua pihak, dua pihak itu yang kita lihat bagaimana perannya,’’ tegasnya.
Kendati banyaknya pembiayaan dengan melibatkan banyak pihak, kejaksaan memastikan kasus ini bakal dituntaskan. ’’Selain dari pengusaha, kalangan pejabat pemkot dan dewan memang banyak. Tapi atas kepentingan pribadi. Memang kan ada sekitar 65 lebih pembiayaan, ini yang kita terus dalami,’’ tandasnya.
Disinggung nilai pembiayaan para pejabat yang macet, pihaknya belum bisa membeberkan secara utuh lantaran statusnya masih penyidikan umum. Apalagi, hingga kini pemeriksaan juga masih berkutik pada pejabat internal BPRS Mojo Artho. ’’Memang ada (macet). Kalau tidak bayar kan termasuk macet. Tapi berapa nilainya? Tunggu dulu perkembangannya karena pemeriksaannya ini terus berjalan dan bertahap,’’ paparnya.
Sebelumnya, sejumlah pejabat teras dan anggota DPRD Kota Mojokerto turut menambah keterpurukan di tubuh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho. Dalam waktu dekat, mereka bakal digilir menjalani pemeriksaan di gedung kejari. Sebab, penyidik telah menemukan deretan nama yang terlibat utang macet.
Banyaknya saksi yang terlibat, membuat penyidik bekerja maraton dalam menyelesaikan kasus ini. ’’Setiap hari ada pemeriksaan terkait dugaan korupsi di BPRS kota ini, karena saksinya banyak sekali yang ada kaitan di pembiayaan. Lebih dari 150 orang,’’ ungkap Hadiman. (ori/ron)
