27.8 C
Mojokerto
Saturday, June 10, 2023

Fakta Baru! Pejabat hingga Anggota Dewan Terlibat Utang Macet di Tubuh BPRS

KOTA, Jawa Pos Radar Mojokerto – Sejumlah pejabat teras dan anggota DPRD Kota Mojokerto, dalam waktu dekat bakal mendapat giliran menjalani pemeriksaan di gedung kejari. Sebab, penyidik telah menemukan deretan nama yang terlibat utang macet di tubuh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Mojo Artho.

Kepala Kejari Kota Mojokerto Hadiman menegaskan, penyidikan para saksi terkait dugaan korupsi dengan kerugian total Rp 50 miliar di bank pelat merah ini terus berlanjut. Banyaknya saksi yang terlibat, membuat penyidik bekerja maraton dalam menyelesaikan kasus ini. ’’Setiap hari ada pemeriksaan terkait dugaan korupsi di BPRS kota ini, karena saksinya banyak sekali yang ada kaitan di pembiayaan. Lebih dari 150 orang,’’ ungkapnya.

Banyaknya nasabah atas pembiyaan yang macet ini memang sedikit memakan waktu cukup panjang dalam menuntaskan perkara yang sudah bergulir sejak Oktober 2021 tersebut. Apalagi, sesuai hasil pemeriksaan saksi dan alat bukti yang dimiliki penyidik, tiap kredit pembiayaan yang diajukan para nasabah cukup mudah. ’’Sehari diajukan, sehari itu juga bisa cair. Nasabah tak perlu menunggu lama-lama bisa dapat pinjaman. Nilainya juga ratusan juta hingga miliaran rupiah,’’ tegasnya.

Baca Juga :  104 UMKM Adu Keahlian Ciptakan Onde-Onde

Tak heran, selama kurun waktu lama, sejak 2017 sampai sekarang kondisi itu banyak dimanfaatkan pihak swasta, pejabat pemkot, dan kalangan dewan untuk mengajukan kredit dengan nilai cukup fantastis hingga miliaran rupiah. Bahkan, akibat pencairan tak procedural, membuat keuangan badan usaha milik daerah (BMUD) ini kolaps. ’’Tapi, pemeriksaan belum sampai ke sana (pejabat). Saat ini yang diperiksa untuk pembiayaan dengan nasabah pihak swasta, karena kerugiannya paling besar. Tapi yang pasti, (pejabat pemkot dan dewan) segera kami periksa,’’ tegasnya.

Selain itu, pemeriksaan juga akan menyasar para pejabat yang diduga ikut terlibat dalam memuluskan sejumlah kredit macet hingga akhirnya menimbulkan kerugian negara. Mantan Kajari Kuantan Singingi, Riau ini menegaskan, kasus BPRS Mojo Artho ini menjadi atensi khusus kejaksaan. Sehingga, ia memastikan akan menuntaskan kasus ini segera tuntas.

Baca Juga :  Polres Mojokerto Kota Minta Masyarakat Waspadai Peredaran Uang Palsu

’’Kami masih memeriksa yang punya agunan dan siapa yang terlibat, masih dalam pemeriksaan. Dan tidak akan lama lagi akan kami tetapkan tersangka setelah pemeriksaan saksi sudah selesai. Yang pasti, kami tetap prioritaskan kasus ini tuntas tahun 2022,’’ tandasnya.

Sebelumnya, di tengah pengusutan dugaan korupsi di tubuh BPRS Mojo Artho yang dilakukan Kejari Kota Mojokerto, membuat sejumlah nasabah yang bermasalah kelabakan. Mereka ramai-ramai melakukan pembayaran utang yang sebelumnya macet. Hanya saja, dengan pengembalian ini, pihaknya memastikan tak menggugurkan proses hokum.

’’Dalam minggu kemarin, sudah ada nasabah mengembalikan ke BPRS. Lebih kurang Rp 1,4 miliar. Sesuai pasal 4 UU Tipikor, pengembalian bukan menghapus tindak pidana. Sifatnya hanya meringankan. Artinya kasus ini tetap lanjut,’’ ungkap Hadiman. (ori/ron)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/