alexametrics
31.8 C
Mojokerto
Tuesday, May 24, 2022

Sanksi Denda Tak Pakai Masker Lebih Mahal

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Masih ditemukannya warga yang terjaring melanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19, mendorong Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kian getol melakukan operasi yustisi. Belakangan, terdakwa pelanggar yang disidang tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, diputus hakim membayar denda lebih tinggi dari biasanya. Yakni, Rp 50 ribu per terdakwa dari sebelumnya Rp 25 ribu.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Mojokerto Zaki mengatakan, sejauh ini tren pelanggar prokes memang masih terus terjadi. Kebanyakan hal itu ditemukan di ruang terbuka dan fasilitas umum. Sehingga untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19, petugas dituntut melakukan operasi yustisi di tempat-tempat yang dinyatakan rawan terjadi pelanggaran. ’’Seperti pasar dan warung kopi. Ini rentan terjadi pelanggaran prokes,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Hasil Swab Reaktif, Penghuni Kos Dikarantina

Sebagai efek jera, pelanggar yang terjaring dan dijatuhi denda administrasi. Sejumlah warga yang terjaring dan tidak memakai masker saat aktivitas di luar rumah diputus denda hakim dengan membayar lebih mahal dari sebelumnya. Dimana sebelumnya dalam sidang tipiring para terdakwa divonis Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu. Namun, belakangan sidang yang berlangsung di Ruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto para terdakwa disanksi membayar denda Rp 50 ribu per orang.

’’Dari sebanyak 26 pelanggar yang divonis hakim denda Rp 50 ribu, total denda yang masuk kas negara sebesar Rp 1.274.000, dan Rp 26 ribu menjadi biaya persidangan atau perkara,’’´tegasnya.

Menurut Zaki, dengan vonis hakim lebih tinggi dari sebelumnya ini tentu sebagai efek jera masyarakat agar tidak mengulangi kembali. Apalagi, kasus Covid-19 di Kabupaten Mojokerto kian meningkat, seiring bertambahnya pasien terpapar virus korona ini.

Baca Juga :  Pengunjung Karaoke Terjaring Operasi

’’Karena sanksi denda sudah jalan hampir satu bulan, tapi masih saja banyak yang tidak mematuhi aturan. Bahkan, hakim juga mengancam menaikkan lagi kalau masih ada yang melanggar prokes tidak pakai masker,’’ jelasnya.

Para terdakwa dinilai melanggar Perda Provinsi Jatim Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Pemprov Jatim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat. Sesuai pasal 49 ayat 6, para pelanggar yang terjaring terancam dikenakan sanksi administrasi. Perinciannya, Rp 500 ribu bagi perorangan, dan maksimal Rp 100 juta untuk badan atau korporasi. 

KABUPATEN, Jawa Pos Radar Mojokerto – Masih ditemukannya warga yang terjaring melanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19, mendorong Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 kian getol melakukan operasi yustisi. Belakangan, terdakwa pelanggar yang disidang tipiring di Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto, diputus hakim membayar denda lebih tinggi dari biasanya. Yakni, Rp 50 ribu per terdakwa dari sebelumnya Rp 25 ribu.

Kasi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Kabupaten Mojokerto Zaki mengatakan, sejauh ini tren pelanggar prokes memang masih terus terjadi. Kebanyakan hal itu ditemukan di ruang terbuka dan fasilitas umum. Sehingga untuk memutus mata rantai persebaran Covid-19, petugas dituntut melakukan operasi yustisi di tempat-tempat yang dinyatakan rawan terjadi pelanggaran. ’’Seperti pasar dan warung kopi. Ini rentan terjadi pelanggaran prokes,’’ ungkapnya.

Baca Juga :  Pelaku Pembobol ATM BCA Masuk Indomaret Diduga lewat Plafon

Sebagai efek jera, pelanggar yang terjaring dan dijatuhi denda administrasi. Sejumlah warga yang terjaring dan tidak memakai masker saat aktivitas di luar rumah diputus denda hakim dengan membayar lebih mahal dari sebelumnya. Dimana sebelumnya dalam sidang tipiring para terdakwa divonis Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu. Namun, belakangan sidang yang berlangsung di Ruang Tirta Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto para terdakwa disanksi membayar denda Rp 50 ribu per orang.

’’Dari sebanyak 26 pelanggar yang divonis hakim denda Rp 50 ribu, total denda yang masuk kas negara sebesar Rp 1.274.000, dan Rp 26 ribu menjadi biaya persidangan atau perkara,’’´tegasnya.

Menurut Zaki, dengan vonis hakim lebih tinggi dari sebelumnya ini tentu sebagai efek jera masyarakat agar tidak mengulangi kembali. Apalagi, kasus Covid-19 di Kabupaten Mojokerto kian meningkat, seiring bertambahnya pasien terpapar virus korona ini.

Baca Juga :  Jaring Pelanggar, Temukan Tiga Orang Reaktif

’’Karena sanksi denda sudah jalan hampir satu bulan, tapi masih saja banyak yang tidak mematuhi aturan. Bahkan, hakim juga mengancam menaikkan lagi kalau masih ada yang melanggar prokes tidak pakai masker,’’ jelasnya.

- Advertisement -

Para terdakwa dinilai melanggar Perda Provinsi Jatim Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Pemprov Jatim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat. Sesuai pasal 49 ayat 6, para pelanggar yang terjaring terancam dikenakan sanksi administrasi. Perinciannya, Rp 500 ribu bagi perorangan, dan maksimal Rp 100 juta untuk badan atau korporasi. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru


/