Oleh: Mujiono, S.H., M.H.*
SETIAP tanggal 21 April, bangsa ini kembali menoleh pada satu nama yang tak pernah lekang oleh waktu adalah Raden Ajeng Kartini. Ia bukan sekadar tokoh sejarah, melainkan simbol kesadaran baru tentang posisi perempuan dalam masyarakat. Kartini hadir sebagai suara yang melampaui zamannya, suara yang menuntut akses pendidikan, kebebasan berpikir, dan martabat yang setara bagi perempuan Indonesia. Namun lebih dari seabad setelah gagasan-gagasannya ditulis dalam surat-surat yang kelak menginspirasi generasi bangsa, pertanyaan penting tetap relevan untuk diajukan, di manakah Kartini masa Gen Z berada hari ini?
Apakah ia hanya hadir di ruang-ruang seremoni kenegaraan? Ataukah ia justru hidup dan berjuang di ruang-ruang sunyi yang jarang terlihat oleh publik?
Kartini masa kini tidak selalu tampil dalam balutan kebaya di panggung peringatan resmi. Ia tidak selalu berdiri di podium kekuasaan. Sebaliknya, Kartini hari ini banyak hadir di jalan-jalan kota sebagai pengemudi ojek daring yang bekerja sejak pagi hingga malam demi mempertahankan ekonomi keluarga. Ia hadir di ladang-ladang desa sebagai petani perempuan yang memikul hasil panen sendiri. Ia hadir di pasar-pasar tradisional sebagai pedagang kecil yang bertahan di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Ia juga hadir sebagai buruh bangunan, satpam, pekerja informal, hingga pekerja sektor jasa yang menopang kehidupan kota tanpa banyak pengakuan.
Inilah wajah baru emansipasi, bukan hanya tentang kesetaraan kesempatan, tetapi tentang ketahanan hidup.
Kemajuan perempuan Indonesia memang tidak dapat disangkal. Dalam beberapa dekade terakhir, perempuan telah menempati posisi strategis dalam pemerintahan, birokrasi, pendidikan, dunia usaha, bahkan dalam kepemimpinan nasional. Indonesia pernah memiliki presiden perempuan. Banyak perempuan menjadi menteri, gubernur, bupati, wali kota, hakim, advokat, jurnalis, profesor, hingga pemimpin korporasi besar. Semua itu menunjukkan bahwa pintu-pintu yang dahulu tertutup kini telah terbuka.
Namun pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah keterbukaan itu sudah dinikmati secara merata?
Realitas menunjukkan bahwa kemajuan di tingkat elit belum sepenuhnya mencerminkan keadilan di tingkat akar rumput. Di banyak tempat, perempuan masih menjadi kelompok paling rentan terhadap tekanan ekonomi. Mereka bekerja di sektor informal tanpa perlindungan sosial yang memadai. Mereka menjalani pekerjaan berat tanpa kepastian upah layak. Mereka menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah sekaligus pengelola rumah tangga tanpa dukungan sistem yang cukup kuat.
Ironisnya, sebagian perempuan bahkan masih harus bekerja di sektor paling rentan secara sosial dan psikologis. Kita masih menjumpai perempuan menjadi pengamen di persimpangan jalan, menjadi pemulung di kawasan perkotaan, atau bahkan menjadi pengemis demi mempertahankan keberlangsungan hidup keluarga. Fenomena ini bukan sekadar persoalan individual. Ia adalah refleksi dari struktur sosial-ekonomi yang belum sepenuhnya berpihak pada kelompok rentan.
Dalam konteks inilah, emansipasi tidak boleh dipahami secara sempit sebagai keberhasilan perempuan menduduki jabatan publik. Emansipasi sejati harus dimaknai sebagai kemampuan perempuan untuk hidup bermartabat tanpa keterpaksaan ekonomi.