DPRD Kota Mojokerto telah menggulirkan rangkaian rapat paripurna terkait penyusunan rancangan peraturan daerah (raperda) APBD tahun 2026. Dalam pandangan umumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyampaikan sejumlah catatan dan saran yang konstruktif sebagai upaya mengawal APBD agar benar-benar berfokus pada prioritas efisiensi dan realisasi anggaran yang pro rakyat.
Melalui juru bicara Makhfud Kurniawan Hidayat, Fraksi PKS menyampaikan apresiasi atas penyampaian nota keuangan atas rancangan APBD tahun 2026 oleh Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari. Dalam pandangan umumnya, APBD merupakan dokumen politik dan kebijakan yang menjadi manifestasi dari komitmen eksekutif dalam mencapai visi pembangunan daerah. ”Mencermati mata uang yang disampaikan, Fraksi PKS menyadari bahwa penyusunan APBD 2026 menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Terutama, dengan adanya penurunan pendapatan transfer ke daerah (TKD) yang cukup signifikan,” ujarnya pada rapat paripurna, Selasa (18/11).
Namun, di sisi lain, lanjut Makhfud, usulan belanja daerah pada rancangan APBD 2026 yang direncanakan sebesar Rp 885,9 miliar dinilai masih relatif tinggi. Oleh karena itu, melalui pandangan umum (PU), Fraksi PKS menekankan agar anggaran dikelola secara efektif dan efisien dengan tetap memprioritaskan program yang pro rakyat.
”Ini merupakan wujud tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat yang berlandaskan analisis mendalam terhadap nota keuangan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien demi mewujudkan masyarakat Kota Mojokerto yang adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan,” tutur legislator yang sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto ini.
Mengingat, penurunan dana TKD secara signifikan memberikan dampak yang luas terhadap ruang fiskal daerah yang sejauh ini memiliki ketergantungan yang besar pada transfer pusat. Untuk itu, Makhfud mendorong agar Pemkot Mojokerto benar-benar cermat dalam merencanakan pengalokasian anggaran agar defisit tidak semakin lebar.
Karenanya, Fraksi PKS juga mempertanyakan terkait langkah eksekutif dalam rangka mengantisipasinya. ”Apa rencana yang disiapkan Pemerintah Kota Mojokerto bila realisasi silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) tahun sebelumnya ternyata jauh lebih rendah dari yang diproyeksikan untuk menutupi defisit,” tegasnya.
Makhfud juga menyoroti arah kebijakan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, politisi yang juga ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Mojokerto ini meminta agar pemkot terus berupaya menuntaskan kemiskinan dengan tidak hanya mengandalkan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Demikian juga dengan pembangunan infrastruktur yang juga dipacu untuk tetap direalisasikan secara berkelanjutan serta mengoptimalisasi perencanaan tata ruang. ”Alokasi anggaran pada penataan ruang secara konkret harus mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, dalam penyediaan ruang terbuka hijau maupun mitigasi kawasan kumuh,” tuturnya
Catatan juga disampaikan Fraksi PKS terhadap penguatan sumber daya manusia (SDM) secara inklusif yang merata. Tidak hanya di sektor pendidikan dan kesehatan, tetapi juga menyasar sektor lainnya. Seperti koperasi, UMKM, dan tenaga kerja, agar terwujud daya saing SDM yang selaras dengan tema pembangunan di Kota Mojokerto.
Untuk meningkatkan kekuatan fiskal daerah, Makhfud juga merekomendasikan agar dilakukan langkah yang nyata untuk mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). ”Pemkot Mojokerto harus melakukan strategi yang terukur dan dijabarkan dalam bentuk rencana aksi kuantitatif yang lengkap dengan target numerik untuk setiap sumber PAD dan jadwal implementasi yang jelas untuk tahun 2026,” pungkasnya. (ram/ris)
