Menjadi anggota DPRD Kabupaten Mojokerto membuat Drs. H. Edy Sasmito mempunyai tanggung jawab moral di tengah masyarakat. Selain harus memastikan pemenuhan kebutuhan dasar yang diwakilinya, khusunya program peningkatan kwalitas dan pemerataan infrastruktur. Termasuk, juga mampu berkolaborasi dengan kesekutif membawa bumi Majapahit lebih maju, adil dan makmur.
SEBAGAI Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Mojokerto, warga Ngarus RT/01 RW/05, Desa Banyulegi, Kecamatan Dawarblandong ini mengapresiasi atas pembangunan infrastruktur yang tengah jadi fokus pemerintahan selama ini. Namun di beberapa desa harus ada perhatian serius seiring masih banyaknya infrastruktur yang belum mewadai. ’’Utamanya wilayah pinggiran masih banyak infrastruktur yang sangat minim. Misalnya jalan, walaupun sudah dicor tetapi masih banyak yang sudah retak-retak dan miring-miring. Artinya kualitasnya masih perlu dipertanyakan,’’ ungkapnya.
Tak heran, setiap kali hearing dengan dinas PUPR, fokus utama yang menjadi penekanan bahwa setiap pembangunan yang tengah digebr setiap tahunnya harus memperhatikan mutu pekerjaannya. Sebab, pembangunan dengan anggaran besar dianggap percuma jika kualitasnya buruk dan cepat rusak. ’’Ya, kan percuma anggarannya besar tapi kualitas yang diperoleh tidak sesuai yang diharapkan. Di samping itu kita juga harus memperhatina pembangunan infrastruktur yang merata,’’ tegas politisi partai NasDem ini.
Tidak sekadar pada infrastruktur jalan raya, melainkan pembangunan infrastruktur di berbagai sektor. Misalkan, program bedah rumah atau pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) yang kini juga menjadi program pemkab. Di era kepemimpinan Bupati Muhammad Albarraa dan M. Rizal Oktavian ini, bedah rumah menjadi program berdampak langsung untuk masyarakat miskin. ’’Program ini juga kita mendorong agar dapat dirasakan secara merata, bukan hanya dinikmati oleh sekelompok masyarakat saja,’’ urainya.
Hemat Edy Sasmito, untuk bisa mewujudkan Kabupaten Mojokerto lebih maju, adil dan makmur, pemda harus memastikan kualitas tiap pembangunan yang diprogramkan. Tujuannya agar anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan harapan. ’’Jadi, tidak hanya, oh kita membangun secara fisik, oke tetapi secara kualitas tidak bisa dipertanggungjawabkan,’’ jelasnya.
Kedua tak kalah penting, hasil pembangunannya bisa dinikmati secara merata. Baik dari kalangan rendah hingga menengah ke atas. Sehingga pembangunan tidak harus berfokus pada jalan raya, jalan usaha tani (JUT) yang menjadi kebutuhan para petani juga harus digalakkan. Termasuk, program jalan lingkungan pedesaan juga harus diperhatikan. ’’Prinsipnya, pembangunan ini harus dilaksanakan secara merata, bukan hanya di poros-poros utama saja, tetapi juga dilaksanakan di pelosok-pelosok desa,’’ paparnya.
Duduk menjadi legislatif daerah, Edy Sasmito juga harus mampu berkolaborasi dan mendorong pemda meningkatkan pengawasannya tehadap pemanfaatan dana desa dan Bantuan Keuangan khusus desa (BK desa) agar bisa tepat sasaran. ’’Akhirnya asas manfaatnya bisa mengangkat ekonomi warga. Agar bisa mengangkat tingkat kepuasan dan pemerataan pembangunan yang berkualitas di masyarakat,’’ pungkasnya. (ori/fen)
