Luas wilayahnya boleh kecil, namun semangat warganya dalam berwirausaha tidak boleh lemah. Spirit tersebut yang turut digelorakan Indro Tjahjono dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2024-2029. Sebagai Ketua Komisi III, bapak dua anak getol memperhatikan kesejahteraan masyarakat Kota Onde-Onde. Khususnya yang berprofesi sebagai pedagang dan pelaku UMKM agar tetap fokus membesarkan usahanya demi meningkatkan taraf ekonominya.
SEBAB, tidak dipungkiri sebagian besar masyarakat Kota Mojokerto merupakan kalangan wirausahawan baik skala kecil maupun menengah. Data tersebut ia dapatkan waktu masih mengabdikan diri sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Mojokerto, yakni sebagai Kabid Perdagangan di Diskopukmperindag. Terbukti, meski Kota Mojokerto hanya tiga kecamatan, namun jumlah pasar tradisional sebagai pusat ekonomi cukup banyak.
’’Kami akui semangat warga Kota Mojokerto dalam berwirausaha sangat kuat,’’ ungkapnya. Meski begitu, bukan berarti tidak ada kendala yang dihadapi para pelaku usaha dalam menjalankan roda ekonominya. Terutama pedagang kecil atau PKL yang mengaku masih kesulitan mengakses kesehatan dan pendidikan gratis. Padahal, mereka ikut menyumbang pendapatan daerah lewat retribusi yang mereka bayarkan setiap hari di pasar.
Untuk itu, Indro tak segan mendorong pelayanan kesehatan di Puskesmas maupun RSUD untuk lebih peduli terhadap pasien tanpa memandang latar belakang profesi. Termasuk akses ilmu pengetahuan dan teknologi agar lebih mengutamakan warga asli Kota Mojokerto. Terutama bagi para pelaku UMKM agar mereka bisa lebih terampil dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya dengan memanfaatkan digitalisasi yang sudah tersedia di sejumlah layanan usaha terpadu.
’’Beberapa warga kami dampingi untuk bisa mendapatkan BPJS gratis. Misi dagang juga harus diperluas dengan bekerjasama lintas sektor. Produk-produk Kota Mojokerto juga kami bawa atau pasarkan ke sejumlah kolega di luar provinsi Jawa Timur,’’ tambahnya. Sebagai wakil rakyat, Indro juga tak segan memberikan perlindungan sosial dan hukum bagi seluruh warga Kota Onde-Onde.
Terutama yang berprofesi sebagai guru atau tenaga pendidik yang tengah diupayakan lewat pengesahan Peraturan Daerah (perda) tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan yang diinisiasi Komisi III. Pun demikian bagi peserta didik, Indro juga tak segan menjamin mereka agar bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Termasuk mendapatkan nutrisi lewat program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah berjalan di beberapa sekolah.
Meski sempat terjadi gejolak karena adanya paket makanan yang basi, hal itu langsung ia tangani bersama anggota Komisi III dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beberapa waktu lalu. Dalam sidak itu, disepakati ada pembenahan sistem layanan MBG. Khususnya ketepatan waktu mulai dari proses memasak hingga distribusi makanan agar tidak terlalu jauh dari jadwal dikonsumsi.
’’Kemarin kami sudah berikan atensi kepada SPPG agar waktunya lebih dimampatkan. Mulai dari memasak, distribusi ke sekolah, hingga paket makanan dikonsumsi pelajar dengan baik tanpa ada kendala kesehatan,’’ pungkasnya. (far/fen)
