Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nur Hanik Tri Rahayu Berkhidmat di NU, Kawal Program Kemandirian Ekonomi Masyarakat

K
Penulis: Khudori Aliandu❯

 


Advertisement

Nur Hanik Tri Rahayu Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto
Nur Hanik Tri Rahayu Anggota DPRD Kabupaten Mojokerto
 

SINERGITAS dengan jajaran eksekutif menjadi komitmen Nur Hanik Tri Rahayu sebagai anggota DPRD Kabupaten Mojokerto. Duduk di komisi IV, politisi Nasdem ini pun mempunyai tekad untuk mengawal kebijakan pemerintah yang berdampak untuk masyarakat di bumi Majapahit. Mulai dari pemerataan pembangunan infrastruktur hingga peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan.

 Sebelum akhirnya duduk di parlemen, Hanik mengaku berangkat dari aktif dalam organisasi kemasyarakatan. Khidmat kepada NU melalui Banom NU dari Fatayat dan kemudian melanjutkan di Muslimat. ’’Berjuang dengan keikhlasan semoga diakui sebagai murid hadratussyekh Mbah KH Hasyim Asy'ari,’’ ungkap Hanik.

Advertisement

 Dengan diberikannya amanah duduk di kursi parlemen, seabrek program prioritas pun akan terus diperjungkan. Kondisi itu tentu disesuaikan pada kebutuhan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto. Pada pengembangan infrastruktur misalnya, sebagai wakil rakyat, Nur Hanik memastikan mengawal apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat tersebut.

 Baik itu pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, jembatan dan fasilitas umum lainnya. Komitmen itu tak lain untuk meningkatkan konektivitas dan kualitas hidup masyarakat. ’’Dengan akses yang mewadai, tentu membawa multiefek, utamanya menumbuhkan perekonomian yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,’’ ujar Hanik.

 Di sisi lain, warga Desa Tunggalpager, Kecamatan Pungging ini menegaskan, pengembangan ekonomi lokal juga tak kalah penting untuk mendongkrak perekonomian warga. Seperti halnya pengembangan UMKM, peningkatan produksi pertanian, dan promosi pariwisata. Upaya itu juga dibarengi dengan program pengembangan sumber daya manusia (SDM). Seperti pelatihan kerja, pengembangan keterampilan, dan pendidikan karakter. 

Advertisement

’’Berbagai program berdampak itu, kita ingin agar masyarakat Kabupaten Mojokerto berdikari. Perekonomian masyarakat semakin mandiri dan memiliki daya saing di tingkat global,’’ tegasnya.

Sedangkan pada sektor pendidikan, politisi partai Nasdem ini tengah konsentrasi bagaimana kualitasnya meningkat. Selain memastikan fasilitas sekolah aman dan nyaman juga mendukung pengembangan program pendidikan yang berkualitas. ’’Termasuk ada pembangunan sekolah, pelatihan guru, dan peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat,’’ tegasnya. 

Begitu juga dengan akses kesehatan di bumi Majapahit juga harus terus berbenah. Salah satunya melakukan pembangunan fasilitas kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, dan program promotif preventif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. 

Selanjutnya, kaitannya dengan program peningkatan kualitas lingkungan. Seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan pengembangan kawasan hijau. ’’Dan yang tak kalah penting dengan berbagai pioritas, pengelolaan keuangan daerah harus transparan dan akuntabel. Termasuk pengelolaan anggaran, pendapatan, dan belanja daerah,’’ jelasnya. (ori/ris)

 

 

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kabupaten Mojokerto Desak Pemda Tak Segan Menindak Provider Nakal

DPRD Kabupaten Mojokerto Desak Pemda Tak Segan Menindak Provider Nakal

Dewan Desak Pemda Tak Segan Menindak

Pangkas Regulasi Berlebihan, Pemkab dan DPRD Kabupaten Mojokerto Cabut Empat Perda

Pangkas Regulasi Berlebihan, Pemkab dan DPRD Kabupaten Mojokerto Cabut Empat Perda

Eksekutif dan DPRD Kabupaten Mojokerto menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna, kemarin (13/10). Dalam momentum ini, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menekankan pentingnya langkah de

DPRD Kabupaten Mojokerto Wanti-wanti Efisiensi Belanja dan Kualitas Proyek

DPRD Kabupaten Mojokerto Wanti-wanti Efisiensi Belanja dan Kualitas Proyek

Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Mojokerto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dae

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer