ANGGOTA DPRD Kabupaten Mojokerto H. Bambang Widjanarko, SE, M.Si, mengatakan perselisihan dalam hubungan industrial merupakan sesuatu yang tidak bisa terhindarkan. Namun, hal tersebut dapat diselesaikan dengan terbangunnya pola komunikasi yang baik antara pihak pekerja maupun pihak pemilik perusahaan.
’’Situasi yang tidak kondusif dalam hubungan industrial, diyakini akan mempengaruhi situasi perkembangan dari industri itu sendiri. Sehingga dengan terbangunnya komunikasi yang baik dan berkesesuaian antara pekerja maupun pengusaha. Maka, keinginan masing-masing pihak diyakini akan menemui penyelesaian dari adanya perbedaan pendapat tersebut,’’ ujarnya.
Dia mengapresiasi dan menyambut baik upaya inisiatif dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto untuk menjembatani hubungan industrial. Yakni, dengan membangun sebuah forum komunikasi sebagai wadah yang bisa menampung serta mencari solusi dari berbagai aspirasi dan kondisi yang dihadapi pihak pekerja maupun pemilik perusahaan di Kabupaten Mojokerto. ’’Karena tidak selamanya permasalahan itu bisa diselesaikan oleh pekerja dan perusahaan, maka peran pemerintah harus hadir untuk bisa menjadi penengah guna menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi antara pihak perusahaan dan pekerja,’’ ucapnya.
Bambang berharap, seiring dengan perkembangan dan perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, maka melalui kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mojokerto bisa menjadi bahan acuan dari upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dialami oleh pekerja dan pemilik perusahaan. ’’Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, situasi hubungan industrial di Kabupaten Mojokerto semakin kondusif di masa yang akan datang. Karena dengan kondusifnya situasi di Kabupaten Mojokerto, maka akan semakin banyak para investor yang datang dan memberikan kesejahteraan bagi perusahaan dan para pekerjanya,’’ katanya.
Dia menuturkan, perselisihan dalam hubungan industrial kerap terjadi karena dipicu oleh terjadinya miskomunikasi, ketimpangan informasi, dan ketidaksesuaian antara keseimbangan hak dan kewajiban. Hal tersebut tentu akan berdampak negatif pada situasi iklim usaha, produktivitas, dan psikologis pekerja, termasuk fondasi stabilitas ketenagakerjaan serta pembangunan ekonomi Kabupaten Mojokerto. ’’Oleh karena itu dalam upaya mewujudkan hubungan industrial yang harmonis diperlukan upaya kolaboratif di dalam menjaga keharmonisan antara pekerja dan pengusaha. Maka, kami di DPRD akan terus mendorong kebijakan ketenagakerajaan yang adil dan solutif bagi semua pihak,’’ ujarnya.
Dia menambahkan, dalam upaya pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial harus pula dilakukan optimalisasi fungsi lembaga kerja sama bipartit dan tripartit secara berkala untuk membahas dan mencari solusi terkait hubungan industrial di perusahaan tersebut.
Kemudian, penguatan peran mediator dan konsoliator daerah, melakukan pelatihan rutin soal hukum ketenagakerjaan bagi bagian pengembangan sumber daya manusia atau HRD perusahaan dengan serikat pekerja, dilakukannya sosialisasi perda ketenagakerjaan secara partisipatif, serta memaksimalkan peran pengawasan terpadu dari dinas tenaga kerja, aparat, dan DPRD. ’’Harapannya, kegiatan seperti ini bisa menjadi ruang dalam membangun sinergisitas lintas antar pemangku kepentingan. Sehingga terwujudnya budaya penyelesaian perselisihan secara damai dan solutif. Mari bersama-sama kita ciptakan iklim kerja yang aman, adil, dan berdaya saing,’’ pungkasnya. (bas/fen)
