Menjadi wakil rakyat bukan sekadar duduk enak di kursi parlemen. Bagi pria 39 tahun ini, amanah masyarakat menjadi spirit utama yang harus diperjuangkan dengan hati. Termasuk di setiap mengambil kebijakan, Abdul Hakim tak lupa pada landasan utamanya, yakni berdasarkan nilai-nilai keadilan, keberpihakan pada rakyat kecil, dan keberanian untuk menyuarakan kebenaran.
SPIRIT ini yang juga ia gelorakan bersama 9 anggota DPRD Kabupaten Mojokerto lain yang tergabung di Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) sejak dilantik 7 September 2024 lalu. Menjadi pimpinan fraksi, bapak dua anak ini selalu mengingatkan asas dan kode etik sebagai anggota DPRD, yakni menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan tanggung jawab.
’’Kami berusaha memastikan setiap rupiah anggaran digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Semangat kebersamaan dan persatuan menjadi pegangan, agar pembangunan daerah tidak hanya dinikmati segelintir orang, tetapi menyentuh seluruh lapisan masyarakat,’’ ujarnya kemarin.
Dalam bekerja, Hakim sapaan akrabnya juga dituntut detail. Terutama saat menjalankan fungsi pengawasan terhadap program pemerintah Kabupaten Mojokerto, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan sebagai fokusnya di komisi II. Ia juga tak segan turun langsung ke warga untuk memastikan penggunaan anggaran seperti bantuan sosial (bansos) berjalan transparan, sehingga tepat sasaran. ’’Kami juga kerap memberikan masukan kritis, utamanya terkait proyek infrastruktur agar kualitas dan ketepatannya terjaga,’’ tandasnya.
Pun demikian saat menjalankan fungsi penganggaran, ia juga tak segan mengawal langsung beberapa kebijakan strategis. Seperti penambahan alokasi pendidikan gratis untuk masyarakat kurang mampu serta tambahan tunjangan untuk guru TPQ dan Madin. ’’Sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar), kami ikut dalam pembahasan APBD dengan menekankan keberpihakan pada rakyat kecil dan guru. Dengan mengawal penambahan alokasi anggaran untuk pendidikan gratis, tunjangan guru TPQ dan madin, peningkatan layanan kesehatan, dan pemberdayaan UMKM,’’ tambahnya.
Suami dari Ketua PC Fatayat NU, Rahmi Mubarokah ini juga kerap terlibat dalam penyusunan dan pembahasan sejumlah peraturan daerah (perda). Yang mana, ia menekankan agar dapat mendukung kemajuan daerah dan berpihak pada pada kepentingan masyarakat. ’’Perda yang sempat kami bahas seperti perda perlindungan tenaga kerja lokal dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan,’’ tandasnya.
Namun semua perjuangan tersebut diakui alumnus UIN Surabaya ini tak lepas dari ajaran sang ayah, yakni almarhum Ahmad Munir yang juga politisi PKB dan anggota DPRD Mojokerto periode 2009-2014. Yang mana, perjuangan ini bermuara pada satu cita-cita. Yakni menghadirkan perubahan nyata dan menghadirkan harapan baru bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik. ’’Semangat kebersamaan dan persatuan menjadi pegangan, agar pembangunan daerah menyentuh seluruh lapisan masyarakat,’’ pungkasnya. (far/fen)
