Memegang amanah sebagai wakil rakyat, Hadi Prayitno berkomitmen untuk menjalankan tugas di lembaga legislatif dengan menjunjung tinggi nilai integritas. Sebagai wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga dikenal tegas dan lugas dalam menyuarakan aspirasi masyarakat.
Niat mengabdikan diri bagi masyarakat telah ditanamkan dalam diri Hadi Prayitno sejak dilantik bersama 24 anggota DPRD Kota Mojokerto pada 27 Agustus 2024. Baginya, memikul amanah sebagai wakil rakyat harus dijalankan dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. ”Karena kepercayaan yang diberikan masyarakat merupakan fondasi bagi kami untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD dengan penuh integritas,” tuturnya.
Meski baru menginjak periode pertamanya duduk di kursi DPRD, namun menjalankan tugas sebagai wakil rakyat bukanlah hal yang tabu bagi Hadi. Sebab, sosok kelahiran Malang ini telah mendedikasikan diri selama lebih dari tiga dekade untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di korps Bhayangkara.
Maka, tak heran, jika purnawirawan Polri ini akrab dengan masyarakat dan lugas dalam menyuarakan suara dari bawah. ”Semua aspirasi merupakan representasi kebutuhan riil dari masyarakat. Sehingga dewan berupaya untuk menjembatani agar diakomodasi dalam program prioritas yang memberi azas manfaat langsung kepada warga,” ulasnya.
Tak hanya itu, jiwa Tribrata tampaknya juga masih melekat pada anggota wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto ini. Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Hadi secara tegas mengawal sejumlah program dan kebijakan eksekutif yang dinilai tidak pro rakyat.
Di antara yang menjadi sorotan adalah rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI terkait hasil rapat koordinasi dan audiensi bersama jajaran DPRD dan Pemkot Mojokerto di Gedung Merah Putih, Jakarta, Kamis (14/8) lalu. Hadi mendorong agar catatan dari komisi antirasuah segera ditindaklanjuti demi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berdampak pada pelayanan publik.
Selain itu, koordinator Komisi I DPRD Kota Mojokerto ini juga memperjuangkan nasib tenaga non-aparatur sipil negara (non-ASN) agar dapat diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu.
Menurut anggota Fraksi PKB ini, sikap berintegritas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di lembaga legislatif juga tidak lepas dari amanah tokoh agama dan para kiai. Sebagai pimpinan DPRD, pihaknya juga menyampaikan permintaan maaf dan meminta dukungan dari masyarakat Kota Mojokerto untuk meningkatkan kinerja di legislatif.
”Saya selaku wakil ketua DPRD dan dari Fraksi PKB memohon maaf kepada masyarakat jika sampai saat ini belum memberikan pelayanan yang maksimal, tapi kami akan terus berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat,” paparnya. (ram/ris)
