Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sikapi Keluhan di Lapor Mas Rambo

F
Penulis: Farisma Romawan❯

H. Rambo Garudo, M.Kes Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mojokerto
H. Rambo Garudo, M.Kes Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mojokerto
 


Advertisement

Mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dan tepat sasaran menjadi fokus utama sekretaris Komisi III DPRD Kota Mojokerto ini. Pria 39 tahun ini juga tak segan turun langsung menyikapi sejumlah keluhan warga. Termasuk mendengarkan pengaduan warga lewat program Lapor Mas Rambo via Whatsapp (WA). 

Dengan media digital itu, Rambo Garudo mengaku semua persoalan bisa langsung diatensi untuk diselesaikan secepatnya. Bahkan, politisi berlatarbelakang dokter ini jadi lebih tahu banyak tentang problematika yang terjadi di tengah masyarakat.

 Mulai dari masalah sosial hingga ekonomi. Seperti ijazah anak SMP yang ditahan akibat orang tuanya tidak mampu membayar sekolah. Lalu, saluran air yang tidak berfungsi hingga menyebabkan banjir. Serta adanya pencemaran udara yang disebabkan adanya peternakan di tengah-tengah pemukiman warga.

Advertisement

 Keluhan-keluhan ini lantas diupayakan Rambo untuk menyelesaikan secepatnya. Termasuk mengoordinasikan dengan Pemkot Mojokerto untuk dipecahkan solusinya.  ’’Kami berkomitmen membantu warga, baik yang sifatnya kepentingan umum maupun khusus, untuk segera diatensi dan diselesaikan oleh pemkot,’’ ungkapnya.

 Sebagai wakil rakyat, Rambo berusaha semaksimal mungkin terjun memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah. Tak jarang ia berkolaborasi dengan pemkot maupun wali kota dalam mengatasi persoalan darurat. Seperti saat banjir besar di Kecamatan Prajurit Kulon beberapa waktu lalu. Ketua terpilih PC GP Ansor Kota Mojokerto ini juga getol memfasilitasi kegiatan warga.

 Lewat alokasi pokok pikiran (Pokir) sesuai kebutuhan yang diajukan saat reses. Untuk menjalankan fungsi pengawasan, Rambo juga beberapa kali turun menginspeksi mendadak ke pelayanan publik. Seperti RSUD, dinas kesehatan, hingga dinas pendidikan. 

Advertisement

Pun demikian posisinya sebagai anggota badan pembentukan peraturan daerah (Bapemperda), ia juga turut andil. Baik membuat perda inisiatif perlindungan guru. Hingga me-review kembali perda tarif sampah yang yang tidak dikehendaki masyarakat.

 ’’Sidak ini dalam memperbaiki atau meningkat pelayanan masyarakat, khususnya kebutuhan utama, seperti kesehatan, pangan, dan pendidikan. Untuk kunjungan kerja, kami lakukan yang ada ilmu dan manfaatnya bagi Kota Mojokerto. Seperti ke Disporabudpar Yogyakarta untuk pengelolaan pariwisata dan manajemen atlet,’’ tandasnya. 

Sejumlah gagasan dan program bantuan akan terus direalisasikan Rambo di empat tahun sisa masa jabatannya ke depan. Seperti memberikan bantuan makanan bernutrisi, berupa susu, protein, hingga multivitamin kepada anak-anak penderita stunting. Layanan kesehatan seperti tarif BPJS juga akan terus ia awasi agar diimbangi dengan pelayanan yang solutif. 

Termasuk mendorong pengesahan perda yang dapat mendukung UMKM dan ekonomi kreatif di Kota Onde-onde. ’’Kami mengawal APBD yang berfokus pada pendidikan, kesehatan, UMKM, pengentasan stunting dengan tidak mengesampingkan bidang lain,” tandasnya. (far/ris)

 

 

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kabupaten Mojokerto Desak Pemda Tak Segan Menindak Provider Nakal

DPRD Kabupaten Mojokerto Desak Pemda Tak Segan Menindak Provider Nakal

Dewan Desak Pemda Tak Segan Menindak

Pangkas Regulasi Berlebihan, Pemkab dan DPRD Kabupaten Mojokerto Cabut Empat Perda

Pangkas Regulasi Berlebihan, Pemkab dan DPRD Kabupaten Mojokerto Cabut Empat Perda

Eksekutif dan DPRD Kabupaten Mojokerto menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna, kemarin (13/10). Dalam momentum ini, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menekankan pentingnya langkah de

DPRD Kabupaten Mojokerto Wanti-wanti Efisiensi Belanja dan Kualitas Proyek

DPRD Kabupaten Mojokerto Wanti-wanti Efisiensi Belanja dan Kualitas Proyek

Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Mojokerto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dae

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer