ANGGOTA DPRD Kota Mojokerto Sunarto berkomitmen untuk menyukseskan program prioritas nasional yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto. Sebagai anggota legislatif, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menyatakan akan mengawal implementasinya di tingkat daerah agar memberikan dampak yang luas bagi masyarakat.
Semangat ini terlecut sebagaimana pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disampaikan saat agenda bimbingan teknis (bimtek) di Pulau Dewata pada 30-31 Juli 2025. Sosok yang akrab disapa Itok ini menyatakan, partai berlambang banteng moncong putih akan menjadi garda terdepan dalam mendukung program pemerintah yang berpihak pada masyarakat. ’’Jadi tidak ada yang namanya koalisi-oposisi, karena sistem pemerintahan di Indonesia adalah presidensial,’’ terangnya.
Dalam menyukseskan program prioritas nasional, tutur Itok, dibutuhkan sinergi dari lintas pemangku kepentingan. Selain eksekutif sebagai pelaksana, legislatif juga memiliki peran yang vital untuk mencapai keberhasilannya. ’’Apalagi program prioritas nasional juga jelas berpihak pada masyarakat, seperti MBG (makan bergizi gratis) yang mampu meningkatkan kualitas gizi generasi penerus,’’ ucapnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto ini juga mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR 2025, Jumat (15/8). Selain mengungkapkan capaian pemerintah, orang nomor satu di RI ini juga secara gamblang membeberkan terkait kekurangan dan tantangan yang dihadapi ke depan. ’’Sejak masa era orde baru sampai reformasi, baru kali ini Presiden berani blak-blakan menyampaikan kebobrokan pemerintahan. Namun, semuanya demi perbaikan dan kebaikan Indonesia ke depan,’’ ulas pria kelahiran 5 Juni 1962 ini.
Karenanya, Itok optimistis program prioritas nasional akan membawa dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan masyarakat. Sebagai anggota legislatif, DPRD Kota Mojokerto menyatakan komitmennya dalam menjalankan peran-peran untuk mengawal terlaksananya program dan kebijakan yang prorakyat. ’’Salah satunya fungsi pengawasan pasti tetap kami lakukan agar program bisa terealisasi secara tepat sasaran dan asas manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,’’ pungkas anggota Fraksi PDIP ini. (ram/fen)
