Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komitmen Perjuangkan Kesejahteraan Wong Cilik

M
Penulis: Moch. Chariris❯

 


Advertisement

H. Hartono, SH Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto
H. Hartono, SH Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto
 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sekaligus Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Hartono, berjanji terus memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui sektor pembangunan infrastruktur, perekonomian, hingga pengembangan peternakan. Hal ini semata demi mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

 DIRINYA berkomitmen menyuarakan setiap kepentingan yang berkaitan dengan persoalan wong cilik. Seperti terkait harga pangan, kemudahan bagi pelaku UMKM, infrastruktur, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). ”Seperti pesan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, seluruh kader harus dekat dengan rakyat, karena politik adalah keberpihakan dan kepedulian kepada rakyat. Sebagai kader, saya juga berkomitmen untuk selalu berjuang demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Advertisement

 Pasca dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Mojokerto, dia dituntut langsung bekerja demi mengemban amanah yang sudah dititipkan. ”Setelah dilantik kami harus mulai bekerja, mengemban amanah di DPRD Kabupaten Mojokerto. Kita sama-sama tahu, sudah banyak agenda menanti di depan. Sehingga kita harus segera melaksanakan akselerasi atau percepatan-percepatan demi kesejahteraan rakyat,” katanya. 

Dengan demikian, Hartono berharap sekaligus mohon doa restu dari masyarakat Kabupaten Mojokerto agar dirinya mampu menjalankan amanah. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai wakil rakyat. ”Tentu saja kami memohon doa kepada seluruh masyarakat, khususnya dari daerah pemilihan 1 (Mojosari, Pungging, dan Ngoro), kiranya selama saya menjabat anggota DPRD Kabupaten Mojokerto bisa melaksanakan tugas dengan baik,” imbuhnya.

 Dia juga berjanji akan berjuang semaksimal mungkin sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ”Kami bakal perjuangkan usulan warga demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” paparnya. Menurutnya, usulan atau aspirasi masyarakat harus diperjuangkan. Sesuai aturan dimasukkan melalui pembahasan di DPRD. Terlebih, semua aspirasi yang disampaikan adalah sesuatu yang wajar dan positif. 

Advertisement

Dia menuturkan, usulan masyarakat tersebut mayoritas terkait peningkatan jalan usaha tani (JUT) dan lingkungan. Menyusul, infrastruktur untuk mendukung pertanian dan lingkungan sejauh masih banyak yang harus dibenah dan ditingkatkan. Dengan harapan lebih memudahkan warga dalam mengangkut hasil panen. ”JUT dan lingkungan harus ditangani dengan serius, agar warga di daerah itu tidak ada hambatan saat beraktivitas,” paparnya. 

Di samping itu, tak sedikit masyarakat melalui gabungan kelompok tani (gapoktan) mengusulkan bantuan ternak sapi. Sehingga dia berharap ke depan sebisa mungkin dapat mewujudkan aspirasi para peternak ini demi kemakmuran, kesejahteraan, dan perekonomian warga. ”Mohon doanya semoga segera direalisasikan dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto bisa mengakomodir aspirasi yang disuarakan itu,” pungkasnya. (bas/ris)

 

Advertisement

Artikel Terkait

DPRD Kabupaten Mojokerto Desak Pemda Tak Segan Menindak Provider Nakal

DPRD Kabupaten Mojokerto Desak Pemda Tak Segan Menindak Provider Nakal

Dewan Desak Pemda Tak Segan Menindak

Pangkas Regulasi Berlebihan, Pemkab dan DPRD Kabupaten Mojokerto Cabut Empat Perda

Pangkas Regulasi Berlebihan, Pemkab dan DPRD Kabupaten Mojokerto Cabut Empat Perda

Eksekutif dan DPRD Kabupaten Mojokerto menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna, kemarin (13/10). Dalam momentum ini, Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa menekankan pentingnya langkah de

DPRD Kabupaten Mojokerto Wanti-wanti Efisiensi Belanja dan Kualitas Proyek

DPRD Kabupaten Mojokerto Wanti-wanti Efisiensi Belanja dan Kualitas Proyek

Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Mojokerto menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Dae

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer