Tagline Menjaga Harmoni, Melayani Sepenuh Hati, sedianya sudah dibuktikan srikandi satu ini dalam memimpin lembaga legislatif di Kota Mojokerto. Selama menjalankan kiprahnya, politisi PDI Perjuangan tersebut telah menyatakan diri berkomitmen menjalankan amanah rakyat dengan baik melalui tugasnya sebagai ketua DPRD. Di antaranya turut mendorong pengembangkan sektor ekonomi kreatif.
Semenjak mengucapkan sumpah dan janji sebagai ketua DPRD Kota Mojokerto, 6 November 2024, Ery Purwanti meneguhkan niatnya mengabdikan diri untuk masyarakat. Selama menjalankan tugas-tugasnya, perempuan asal Lingkungan Tropodo, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, ini selalu mengedepankan kepentingan masyarakat. Utamanya, dalam hal pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, ekonomi, dan pembangunan. ”Pengabdian kami di kelembagaan ini tentunya semua harus mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Selama ini, ibu dua anak tersebut memang dikenal hangat dengan wong cilik. Di samping untuk menyerap aspirasi dan harapan, Ery meyakini dengan aktif turun ke lapangan dia akan lebih mudah memetakan sekaligus mencarikan solusi bijak bagi rakyat. ”Mendengar apa yang disampaikan masyarakat itu yang utama. Dari situ kita lebih tahu tentang apa yang diinginkan dan diharapkan,” imbuh perempuan yang juga menjabat ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Mojokerto ini.
Namun, dirinya menyadari, problematika masyarakat sangatlah beragam. Sehingga dibutuhkan langkah solutif yang cepat agar setiap masalah yang dihadapi dapat segera dicarikan jalan tengah. Dengan demikian, ketika mengantongi data maupun pengaduan masyarakat, Ery mengaku tidak langsung memutuskan secara personal. Melainkan, tetap disampaikan melalui kelembagaan, yang di dalamnya terbagi atas fraksi, komisi, dan alat kelembagaan lainnya. ”Artinya manajerial di dalam kelembagaan ini penting. Bagaimana kita bisa saling menghormati dan menjaga tugas, pokok, dan fungsi masing-masing. Intinya, semua untuk masyarakat,” paparnya.
Menurutnya, penataan organisasi, khususnya tingkat legislatif wajib dilakukan secara transparan, berintegritas, dan bertanggung jawab. Sebab, di samping fungsi kontrol dan pengawasan, keberadaannya selama menakhodai DPRD dituntut seimbang dan menjunjung tinggi kebersamaan. ”Dan ini sudah kami lakukan selama menjalankan amanah sebagai ketua DPRD. Menjaga komunikasi dan saling terbuka, baik bersama pimpinan anggota, maupun forkopimda,” jelas perempuan yang pernah bekerja di perusahaan swasta ini.
Meski demikian, di luar problem pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, sosial, dan pembangunan, tak kalah pentingnya adalah terkait ekonomi kerakyatan. Di berbagai pertemuan, termasuk rapat kelembagaan, Ery tak sekadar dituntut jeli dalam mengawasi sekaligus menjadi fungsi kontrol bagi pemerintahan. Namun, dia bersama anggota DPRD lainnya berupaya keras mendampingi masyarakat untuk mengembangkan sektor ekonomi. Terlebih, potensi Kota Mojokerto selama ini mengandalkan sumber daya manusia (SDM).
Sehingga di tengah SDM dan skala wilayah kota yang terbatas, Ery menilai pengembangan UMKM adalah langkah realistis dan progresif untuk menggerakkan roda perekonomian lokal. ”Di sini UMKM memegang peran penting untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat, sekaligus menciptakan kemandirian ekonomi daerah,” imbuh sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Mojokerto ini.
Dia memandang, UMKM tidak hanya sekadar aktivitas ekonomi kecil, tetapi menjadi ruang akan lahirnya inovasi dan ide-ide yang bisa bernilai besar. Sehingga langkah pembinaan dan penguatan kapasitas UMKM sangat dibutuhkan. Dengan harapan agar produk-produk lokal Mojokerto mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional. ”Tentunya, melalui ide-ide kreatif, agar produk lokal kita bisa naik kelas,” tandasnya.
Dia menambahkan, potensi besar UMKM Mojokerto bisa dikolaborasikan dengan sektor pariwisata, khususnya wisata sejarah yang menjadi kekuatan identitas daerah untuk mengangkat citra produk lokal. ”Tetapi, harus didukung dengan transformasi secara digital,” tukasnya. Sebab, lanjut dia, UMKM tidak cukup sekadar diberi bantuan permodalan, fasilitas, dan pelatihan.
Akan tetapi, dibutuhkan gagasan dan inovasi besar dalam pengembangan produk lokal, agar mampu bersaing di pasar global. ”Kami selalu mendorong agar pemerintah kota benar-benar menjadikan pembinaan UMKM sebagai prioritas dalam penganggaran. Sebab, ini menyangkut masa depan ekonomi daerah,” pungkasnya. (ram/ris)
