Perempuan sebagai pilar keluarga dan masyarakat, memiliki peran strategis untuk menghadirkan solusi pengentasan kemiskinan dalam proses pembangunan. Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan tercapainya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan pada tahun 2030 mendatang.
Ketua DPRD Kabupaten Mojokerto Ayni Zuroh menuturkan, perempuan saat ini didorong untuk berkarya dan produktif mengoptimalkan pesatnya perkembangan digitalisasi hingga memimpin perubahan. Termasuk dalam pemberdayaan dan partisipasi perempuan yang seharusnya terus didorong.
Dengan harapan bisa membantu menyelesaikan masalah kemiskinan. ’’Salah satu program prioritas pembangunan Kabupaten Mojokerto adalah peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berkarakter. Tentunya, tidak terkecuali di dalamnya adalah pemberdayaan perempuan, agar bisa mandiri dan berdaya saing,’’ katanya.
Meski demikian, pemberdayaan ini, kata Zuroh, harus diiringi dengan membantu para perempuan mengakses wadah dan ruang untuk meningkatkan kemampuan diri. Sehingga perempuan memiliki keahlian yang ditawarkan untuk bisa berdaya saing dan mandiri. ’’Beberapa program sudah disiapkan di APBD Kabupaten Mojokerto, seperti di dinas koperasi dan UMKM, dinas perindustrian, juga di desa-desa,’’ tutur ibu tiga anak ini.
Politisi kelahiran 28 Juli 1975 tersebut optimistis, pemberdayaan perempuan dapat menjadi solusi efektif dalam mengangkat martabat keluarga dari kemiskinan. Setidaknya hal itu diwujudkan melalui pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM).
’’Aksi nyata pemberdayaan perempuan ini tidak hanya berperan dalam ranah domestik, tetapi juga aktif berkontribusi membangun daerah secara luas,’’ papar ketua DPC PKB Kabupaten Mojokerto ini. Dia menegaskan, melalui pemberdayaan perempuan pula diyakini akan berdampak langsung terhadap peningkatan kapasitas ekonomi perempuan di daerah.
Zuroh menyebutkan, selama ini, Kabupaten Mojokerto terbilang getol untuk terus melaksanakan berbagai kegiatan pelatihan guna mendukung peran ganda perempuan sebagai tiang rumah tangga sekaligus pilar pembangunan daerah. ’’Mulai dari kemudahan perizinan UMKM, pelatihan manajemen dan keuangan, teknologi produksi, sampai dengan pemasarannya. Karena sebagian besar pegiat UMKM adalah perempuan, maka sudah tentu penerima manfaatnya adalah ibu-ibu,’’ papar ketua Bidang Sosial Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) tersebut.
Adapun langkah nyata tersebut perlu didukung dengan growth mindset dikombinasikan dengan usaha sebaik-baiknya yang makin dipermudah di era digitalisasi ini. Dengan dukungan digital, perempuan berkesempatan lebih untuk berkarya dan didorong untuk memulai usaha, sembari menjalankan peran seorang ibu dalam rumah tangga.
’’Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan dipercaya juga bisa menciptakan laju perekonomian yang sejahtera merata, setara, dan berkeadilan. Sehingga tidak seorang pun yang tertinggal,’’ tandasnya. (oce/ris)
