Guru tidak sekadar memberikan materi pembelajaran di dalam kelas. Lebih dari itu, guru adalah sosok orang tua kedua bagi setiap peserta didik. Bahkan, Ahmad Athoillah turut menjadikan guru sebagai salah satu sumber panutan yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi.
Dalam tradisi pesantren, alumni Pondok Pesantren Al Falah, Ploso, Kediri, ini tak akan pernah melupakan pesan dan jasa para guru yang mendidiknya sejak tahun 2011. Utamanya, sang pengasuh KH Nurul Huda Djazuli dan KH Abdurrahman Al-Kautsar.
Sebab, atas rida guru dan kiai, Atho, sapaan karib Ahmad Athoillah, bisa berkarir di parlemen, yakni sebagai anggota DPRD Kota Mojokerto periode 2024-2029. Anggota Komisi III dari Fraksi PKB ini juga menegaskan untuk terus berkhidmat terhadap masyarakat sesuai pesan sang kiai.
Terutama, kepada para guru. Baik di lembaga pendidikan formal maupun nonformal yang tak kenal lelah dalam mendidik para siswa maupun santri. ’’Perjalanan kami tak lepas dari didikan dan ajaran para guru. Sesuai pesan Kiai Huda (KH Nurul Huda Djazuli, Red), santri harus berkhidmat di manapun dan kapanpun,’’ ungkapnya.
Menurutnya, khidmat yang dimaksud adalah keinginan untuk melayani atau membantu. Dalam tradisi Islam, khidmat adalah membantu kiai atau guru dengan sepenuh hati, disertai kesabaran, dan keikhlasan. Yang mana, tujuannya semata-mata untuk mencari rida Allah SWT.
’’Santri harus rela mengabdikan diri dalam meneguhkan proses tafaqquh fiddin (menuntut ilmu dan menanamkan nilai-nilai keislaman). Tradisi ini sejalan dengan konsep pendidikan Islam yang berorientasi pada proses internalisasi dan penanaman adab,’’ tegasnya.
Sebagai perwujudannya, ke depan, Atho akan memperjuangkan nasib para guru di Kota Mojokerto sesuai tugas dan fungsinya sebagai legislator. Salah satunya dengan menelurkan peraturan daerah (perda) tentang perlindungan guru. Sebab, selama ini perlindungan atas profesi guru di Kota Mojokerto belum diatur secara sah. Sehingga perlu dibuatkan produk hukum agar para guru dapat menjalankan tugasnya dengan aman dan nyaman.
Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Serta Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, dan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
’’Di daerah lain, seperti Yogyakarta dan Gresik, sudah ada perdanya. Kebetulan kami ada di badan pembentukan perda (bapemperda), akan kami usulkan tahun ini untuk disahkan tahun depan,’’ tandasnya. (far/ris)