Siswa Tak Masuk Sekolah, Guru Inisiatif Jemput ke Rumah
Program Merdeka Belajar yang saat ini digulirkan pemerintah tampaknya sudah dilakoni lembaga pendidikan kesetaraan sejak dulu. Siswa bisa belajar kapan pun dan dimana pun. Waktu pembelajarannya juga lebih fleksibel, menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Sebuah refleksi Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati tiap 2 Mei.
INDAH OCEANANDA, Gedeg, Jawa Pos Radar Mojokerto
POTRET tersebut masih bisa ditemukan di UPT Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Mojokerto, di Desa Pagerluyung, Kecamatan Gedeg, Kabupaten Mojokerto. Mulai dari kejar paket A, B, dan C atau setara dengan SD, SMP, dan SMA sederajat.
”Kalau di lembaga formal kan lebih teratur dan sistematis. Di sini, sistem pembelajarannya guru yang menyesuaikan murid. Karena ada siswa yang bekerja juga,” kata Nurul Wanaziati, wali kelas kejar paket B, kemarin (2/5).
Mengabdi selama 16 tahun di UPT SKB Mojokerto, Nurul terbilang sudah sangat paham dalam mengatasi murid yang biasa disebut warga belajar itu, ketika absen sekolah. Tak jarang, warga Desa Pagerluyung ini menjemput siswa di rumah mereka, agar mau kembali masuk sekolah. ”Biasanya kalau (siswa) ada masalah sama keluarga, langsung mogok sekolah. Jadi, setiap hari saya absen satu per satu. Kalau nggak masuk langsung saya telepon, langkah terakhir baru jemput ke rumahnya,” cerita Nurul.
Berbeda dengan pendidikan formal. Para siswa lembaga pendidikan yang dinaungi Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto ini memiliki ragam latarbelakang. Dari putus sekolah, pindah sekolah, bekerja, hingga tak lulus dari lembaga pendidikan formal. ”Ya, jadi kita ini opsi terakhir. Peran kita di sini ndadani (memperbaiki) mereka agar tetap mendapatkan pendidikan,” jelas Nurul.
Untuk paket B, diakui Nurul, hari-hari pembelajaran masuk seperti umumnya sekolah formal. Namun, hal itu tak menjamin semua siswa bisa masuk semua. ”Kadang ada yang izin urusan keluarga, ada yang sakit atau bekerja. Yang penting besoknya sudah masuk lagi, kami sudah bersyukur, karena ada motivasi mau sekolah,” tuturnya.
Setiap tahun, lembaga ini tidak hanya menerima siswa dari Mojokerto. Melainkan, ada juga yang berasal dari luar daerah. Tahun ini, siswanya tercatat mencapai 500 warga belajar. Terbagi atas jenjang paket A, B, dan C. ”Kalau untuk PPDB sistemnya sama seperti sekolah formal. Hanya saja cut off dapodik di SKB waktunya lebih panjang. Kami bisa menerima siswa pindahan dari mana pun meski di tengah semester pembelajaran,” ungkap Didik Triwibowo, wakil Kepala UPT SKB Mojokerto.
Pria yang juga wali kelas paket C ini menuturkan, menjadi pendidik di lembaga nonformal, istilahnya tidak ada hari libur. Sebab, di akhir pekan, dia tetap memberikan materi bagi warga belajar. ”Kadang pelaksanaannya secara daring, atau ketemu di balai desa gitu, buat belajar bareng-bareng. Sabtu-Minggu, kita yang jemput bola ke mereka,” imbuh Didik.
Sistem pembelajaran jarak jauh, lanjut Didik, bahkan sudah diterapkan UPT SKB jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda. Dalam setiap pertemuan kegiatan belajar mengajar (KBM), kehadiran siswa di ruang kelas dapat dihitung jari. Sisanya, kelas kejar paket setara SMA yang dibimbingnya itu hanya dihadiri 3-5 warga belajar. ”Lengkapnya nanti kalau mau ujian. Siswa sini kalau dengar kata ujian gitu baru takut semua, akhirnya bisa lengkap. Kalau yang bekerja tetap kami beri waktu tambahan untuk menyusul (ujian),” jelasnya.
Didik menambahkan, selain diajari tentang ilmu akademis, seperti di sekolah formal, warga belajar juga mendapat keterampilan sesuai minat dan bakat. Seperti, kursus menjahit, memasak, montir, dan sebagainya. Tujuannya, agar setelah lulus nanti para siswa dapat menggunakan skill-nya ke dunia kerja. ”Istimewanya lagi, warga belajar di sini menjalani ujian dua kali dan menerima dua bukti kelulusan. Yang satu ijazah, satunya lagi sertifikat kesetaraan,” tandasnya.
Mengabdi di pendidikan kesetaraan Mojokerto sejak 2008 silam, diakui Didik membuat dirinya mencintai dunia pendidikan ini. Di pendidikan kejar paket ini, dia banyak belajar tentang bagaimana memahami karakteristik peserta didik dengan latar belakang berbeda. ”Kalau diakui menjadi guru di SKB ya lebih banyak dukanya. Tapi, begitu warga belajar ini lulus, itu semua sudah tidak terasa. Niat kami, semua warga belajar ini tetap bisa mengenyam ilmu dan tidak ada lagi yang putus sekolah," terang warga Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari ini. (ris)
